New Policy: Kuasa Hukum Sebut Tak Ada Kerugian Negara, Nadiem Layak Bebas

Kuasa Hukum: Tidak Ada Kerugian Negara, Nadiem Layak Bebas

New Policy – Perkara dugaan korupsi yang menimpa Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim kembali menjadi sorotan publik setelah tim kuasa hukumnya meminta majelis hakim untuk memutuskan bebas atas kliennya. Dalam sidang yang berlangsung pada Selasa (23/6/2026), kuasa hukum Nadiem, Dodi S. Abdulkadir, memaparkan bahwa kebijakan baru yang diterapkan dalam kasus ini memperkuat alasan kliennya layak mendapatkan putusan bebas. Kuasa hukum tersebut menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan kerugian negara dalam skema pengadaan laptop Chromebook serta sistem Chrome Device Management (CDM) yang menjadi fokus penyelidikan.

Analisis Kuasa Hukum tentang Bukti Perkara

Dodi S. Abdulkadir menjelaskan bahwa dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum belum mengungkapkan bukti-bukti kunci yang menjadi dasar dakwaan terhadap Nadiem. Ia menyoroti ketidakkonsistenan data yang disampaikan distributor, khususnya terkait harga-harga yang dianggap sebagai alat bukti utama. “Bukti dan fakta seharusnya terungkap selama persidangan, tetapi hingga saat ini kita belum mendapatkan data yang lengkap,” kata Dodi dalam wawancara pasca-sidang. Hal ini, menurutnya, berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses peradilan.

Kuasa hukum Nadiem juga menegaskan bahwa aliran dana yang menjadi perdebatan dalam kasus ini belum dijelaskan secara jelas. Dodi menyatakan bahwa penuntut umum belum memberikan bukti langsung mengenai bagaimana Nadiem dikaitkan dengan kerugian negara. “Kita perlu melihat bukti yang bisa diuji secara langsung, bukan hanya asumsi yang tidak didukung oleh data,” lanjutnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan baru yang diterapkan dalam penyidikan ini memperkuat argumen bahwa Nadiem tidak bersalah dalam skema dana yang digunakan.

Kasus Nadiem: Peran New Policy dalam Proses Hukum

Dalam konteks new policy, Dodi menekankan bahwa kebijakan ini harus memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap langkah penyidikan. “New policy adalah kunci untuk memastikan bahwa semua pihak diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan diri,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa beberapa bukti penting, seperti data aksi stock split, belum diperkenalkan secara lengkap, sehingga menyebabkan kebingungan dalam memahami alur perkara.

Kuasa hukum Nadiem menyatakan bahwa penggunaan putusan perkara terdakwa Ibrahim Arief, yang masih belum berkekuatan hukum tetap, tidak tepat sebagai dasar untuk menyebut Nadiem bersalah. “Putusan yang diambil oleh majelis hakim dalam kasus Ibam bisa berubah, sehingga kita harus berhati-hati dalam mengaitkannya dengan kasus Nadiem,” jelas Dodi. Hal ini menunjukkan bahwa new policy harus menjamin kepastian hukum sebelum bukti-bukti diperkuat.

Berikutnya, Dodi menekankan bahwa penyembunyian fakta yang relevan berpotensi menjadi penghalang dalam proses peradilan. “Jika bukti-bukti yang dibutuhkan tidak tersedia, maka kasus ini bisa dinyatakan tidak lengkap,” tambahnya. Kuasa hukum tersebut berargumen bahwa dengan memperhatikan new policy, semua data harus ditampilkan secara transparan agar pengadilan dapat memberikan putusan yang adil. Ini menunjukkan bahwa kebijakan baru dalam penyidikan menjadi alat untuk memastikan tidak ada ketidakadilan yang terjadi.

Perkara Dugaan Korupsi: Detail Tuntutan dan Konsekuensi

Nadiem dituntut 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp5,67 triliun subsider sembilan tahun penjara. Tuntutan ini didasarkan pada klaim bahwa Nadiem merugikan keuangan negara sebesar Rp2,18 triliun melalui program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Namun, kuasa hukum Nadiem berpendapat bahwa kebijakan baru dalam penyidikan menunjukkan bahwa jumlah kerugian ini belum terbukti secara pasti.

Perkara ini juga melibatkan tiga terdakwa lain, yaitu Ibrahim Arief, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih. Semua pihak diperiksa secara terpisah, dengan Nadiem menjadi salah satu dari empat tersangka yang dituduh melakukan korupsi dalam pengadaan perangkat pendidikan digital. Dodi menyatakan bahwa kebijakan baru dalam kasus ini memperkuat argumen bahwa Nadiem tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. “New policy harus mencerminkan bahwa semua pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan fakta sebelum dihukum,” ujarnya.

Sebagai konsekuensi dari new policy, Nadiem dianggap layak bebas karena tidak ada bukti yang cukup untuk menetapkan tanggung jawabnya. Kuasa hukum menegaskan bahwa data yang dianggap sebagai alat bukti utama belum sepenuhnya diperkenalkan, sehingga memungkinkan terdakwa untuk memperlihatkan sisi lain dari kasus. “Kita harus melihat seluruh fakta sebelum membuat kesimpulan,” tambah Dodi. Dengan demikian, new policy menjadi penentu dalam memastikan tidak ada kesalahan dalam proses peradilan.

Berita ini menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat terkait keadilan dalam kasus korupsi. Banyak pihak menilai bahwa new policy harus memastikan bahwa semua bukti diperlihatkan secara transparan sebelum putusan dibacakan. Sementara itu, beberapa kritikus berpendapat bahwa kebijakan baru ini bisa menjadi alat untuk menutupi fakta-fakta yang kurang mendukung. Meski demikian, kuasa hukum Nadiem tetap mempertahankan argumen bahwa kasus ini belum mencapai titik yang cukup untuk menyebut kerugian negara.