New Policy: Kemendagri Beri Penghargaan Pemda Berprestasi Regional Jawa-Bali
Kemendagri Beri Penghargaan Pemda Berprestasi Regional Jawa-Bali New Policy - Sebagai bagian dari New Policy yang dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri
Kemendagri Beri Penghargaan Pemda Berprestasi Regional Jawa-Bali
New Policy – Sebagai bagian dari New Policy yang dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah pusat mengadakan acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Hotel Marriott Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Kamis (4/6/2026). Acara ini bertujuan mengapresiasi daerah yang menunjukkan pencapaian luar biasa di berbagai kategori. New Policy ini memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Jawa-Bali untuk bersaing secara regional.
Penilaian Regional untuk Keadilan Daerah
Kemendagri menjelaskan bahwa New Policy ini dirancang agar daerah dengan berbagai kapasitas fiskal bisa dinilai secara adil. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa dengan sistem penilaian berdasarkan wilayah, daerah kecil tetap memiliki peluang untuk menunjukkan keunggulan mereka. “Kita tidak lagi menilai secara nasional, sehingga daerah dengan daya tahan ekonomi berbeda tetap bisa bersaing secara seimbang,” ujarnya dalam pidato pembukaan acara.
“Sistem ini memberikan ruang bagi daerah-daerah yang kurang terdengar untuk mengeksplorasi potensi lokalnya secara maksimal,” tambah Tito Karnavian. Ia menambahkan bahwa New Policy ini juga mencakup peningkatan transparansi dalam proses pemilihan pemenang, sehingga masyarakat dapat memantau efektivitas kebijakan pemerintah daerah secara langsung.
Kategori dan Pemenang
Penghargaan dalam New Policy ini dibagi ke dalam empat kategori utama: Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Setiap kategori memiliki tiga peringkat, yaitu I, II, dan III, yang diberikan kepada daerah kabupaten, kota, dan provinsi. Kemendagri menyebutkan bahwa penghargaan ini bertujuan memotivasi daerah untuk terus meningkatkan kinerja mereka.
Di kategori Penurunan Tingkat Pengangguran, Kabupaten Kulon Progo, Pacitan, dan Jombang menjadi pemenang peringkat I, II, dan III masing-masing. Sementara untuk kota, Kota Magelang, Surakarta, dan Denpasar meraih penghargaan terbaik. Di tingkat provinsi, Jawa Timur dan DIY menjadi pemenang pertama dan kedua. New Policy ini juga menyoroti upaya daerah dalam mengatasi tantangan ekonomi melalui inovasi kebijakan.
Di kategori Creative Financing, Madiun, Sleman, dan Gianyar terpilih sebagai daerah kabupaten terbaik. Kota Surabaya, Bogor, dan Semarang menduduki peringkat teratas untuk kota. Provinsi DKI Jakarta dan Banten juga memperoleh penghargaan. New Policy ini memberikan penekanan khusus pada pengelolaan dana daerah yang kreatif dan efektif.
Pelaksanaan dan Dampak New Policy
Kemendagri memberikan bantuan keuangan kepada pemenang sebagai bentuk apresiasi. Peringkat I menerima Rp3 miliar, peringkat II Rp2 miliar, dan peringkat III Rp1 miliar. New Policy ini diharapkan mendorong daerah untuk terus berinovasi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Selain itu, bantuan tersebut bisa digunakan untuk memperkuat program-program prioritas daerah.
Acara ini juga menjadi platform untuk membangun kemitraan antar daerah dan pemerintah pusat. Peserta termasuk pejabat seperti Menko Polkam Djamari Chaniago, Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta para kepala daerah dan Forkopimda dari wilayah Jawa-Bali. New Policy ini dikenalkan sebagai upaya mengakselerasi kinerja daerah melalui kompetisi yang lebih adil dan berbasis regional.
“New Policy ini bukan hanya tentang penghargaan, tetapi juga pengembangan kapasitas daerah secara berkelanjutan,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait. Ia menyoroti bahwa evaluasi berdasarkan wilayah membantu pemerintah pusat memahami dinamika lokal masing-masing daerah.
Dalam New Policy ini, Kemendagri juga menyediakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi daerah yang belum mencapai standar tertentu. “Ini adalah kesempatan bagi daerah untuk belajar dari yang lebih baik,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Program ini diharapkan berdampak signifikan dalam meningkatkan kualitas pemerintahan daerah di Jawa-Bali.
