New Policy: Janji Prabowo Perkuat KPK Hingga Kejagung – Berapa Kau Butuh, Saya Penuhi
New Policy – Di tengah serangkaian inisiatif pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan new policy yang bertujuan memperkuat sistem penegak hukum nasional. Dalam acara ‘Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition’ yang berlangsung di SICC Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 3 Juni 2026, Prabowo menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kapasitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai kebijakan lainnya harus dijaga agar tidak terkontaminasi oleh korupsi, yang menjadi ancaman serius bagi kepercayaan publik.
Langkah-Langkah New Policy dalam Penguatan Penegak Hukum
“Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi,” ujar Prabowo, sebagaimana dilaporkan dari siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (4/6/2026).
Prabowo menyatakan bahwa new policy ini akan berdampak signifikan pada efisiensi dan keberlanjutan program-program pemerintah. Dalam pembicaraannya, ia menegaskan bahwa KPK, Kejagung, dan BPKP harus diberikan dukungan maksimal, baik secara personel maupun anggaran. Dengan memperkuat ketiga lembaga tersebut, Prabowo berharap dapat mengurangi insiden penyalahgunaan dana negara dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.
Kebijakan baru ini juga mencakup penambahan anggaran untuk memperluas kapasitas pengawasan. Prabowo menekankan bahwa dana yang dialokasikan akan digunakan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan proyek pemerintah. Ia menyoroti pentingnya kerja sama antara KPK, Kejagung, dan BPKP dalam memantau pelaksanaan program seperti MBG. “Jika ada indikasi korupsi, kami akan langsung mengambil tindakan. Ini adalah bagian dari new policy yang saya rencanakan untuk menjaga integritas uang rakyat,” tambahnya.
Peran KPK dan Kejagung dalam New Policy
Dalam new policy ini, Prabowo mengungkapkan bahwa KPK akan diberi wewenang lebih luas untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh proyek pemerintah. Ia juga menyebutkan bahwa Kejagung akan diberikan kemampuan untuk menginterogasi pejabat yang terlibat dalam korupsi secara lebih cepat. “Dengan perkuatan ini, kita tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga mengurangi kesempatan bagi koruptor untuk menghindari hukuman,” jelas Prabowo.
Kebijakan tersebut juga mencakup upaya untuk memperbaiki sistem pemeriksaan internal. Prabowo mengatakan bahwa seluruh lembaga penegak hukum akan diberikan sumber daya yang lebih memadai, termasuk teknologi pendukung. “KPK dan Kejagung harus menjadi contoh dalam transparansi. Dengan new policy ini, kita akan memastikan bahwa semua proses diakses oleh masyarakat secara terbuka,” tegasnya.
Sebagai bagian dari new policy ini, Prabowo juga mengungkapkan rencana untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan. Ia berencana mengadakan dialog rutin dengan pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat dan akademisi, untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai harapan. “Kita tidak hanya memperkuat lembaga, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam mengawasi penggunaan dana negara,” imbuhnya.
Dalam pembahasan selanjutnya, Prabowo menyebutkan bahwa new policy ini akan menjadi dasar untuk reformasi birokrasi di masa depan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penguatan KPK dan Kejagung akan menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih dan berkinerja tinggi. “Saya yakin, dengan new policy ini, kita akan mampu memperbaiki sistem yang selama ini menjadi kelemahan,” pungkas Prabowo.