New Policy: Hari Ini Nadiem Makarim akan Jalani Sidang Duplik Kasus Chromebook

Sidang Duplik Kasus Chromebook Kembali Digelar

New Policy – Menjelang sidang duplik yang digelar hari ini, New Policy menjadi sorotan utama dalam menghadapi kasus korupsi Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019-2022. Sidang yang berlangsung Selasa (23/6/2026) ini menandai tahap penting dalam proses hukum terdakwa eks Menteri Nadiem Makarim. Dalam agenda sidang, New Policy diperkenalkan sebagai upaya untuk mengubah struktur pengawasan penggunaan Chromebook dan menegaskan transparansi dalam pengadaan barang publik. Nadiem dijadikan terdakwa dalam sidang ini, menjadi kesempatan bagi tim kuasa hukum untuk merespons replik jaksa yang sebelumnya menyampaikan narasi berbeda mengenai kerugian negara.

Perubahan Narasi dalam Replik Jaksa

Dalam sidang replik pada 9 Juni 2026, Nadiem mengungkapkan kekecewaannya atas perubahan narasi yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU). Menurutnya, cerita awal tentang Chromebook tidak bermanfaat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp 9 triliun berubah menjadi penjelasan yang lebih kompleks. “New Policy berupaya memperjelas fakta bahwa Chromebook telah dimanfaatkan secara produktif, seperti dalam asesmen nasional dan pendidikan sehari-hari,” jelas Nadiem. Ia menekankan bahwa tindakan yang disebutkan oleh JPU sebelumnya justru mengabaikan data dari organisasi seperti CDM yang mendukung penggunaan Chromebook.

“Saya merasa sedih karena selama ini kita berusaha menegaskan bahwa Chromebook bukan hanya alat pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi digital. New Policy harus menjadi bukti bahwa kesalahan tidak bisa dianggap sepenuhnya sebagai kejahatan jika ada upaya penjelasan yang lebih baik,”

ujarnya setelah sesi tersebut.

White Collar Crime dan Peran New Policy

Jaksa dalam sidang replik menyoroti konsep white collar crime sebagai bentuk kejahatan yang melibatkan individu berstatus sosial tinggi. Mereka menyatakan, New Policy adalah langkah strategis untuk mengatasi modus kejahatan ini. “Dengan New Policy, kita menciptakan sistem yang lebih ketat untuk memantau kegiatan korporasi dan pribadi dalam pengambilan keputusan publik,” tambah jaksa. Ia menegaskan bahwa kejahatan white collar crime tidak hanya mencakup korupsi, tetapi juga berbagai tindakan seperti manipulasi laporan keuangan dan penggunaan media untuk menyebar informasi yang efektif.

“New Policy harus mencegah pelaku kejahatan seperti ini memanfaatkan citra mereka untuk mengelabui publik. Dengan adanya pengawasan yang lebih intens, transparansi dalam penggunaan Chromebook dapat terjaga, bahkan mungkin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program digital,”

tegas jaksa dalam sesi penjelasan.

Strategi Modus Kejahatan dalam New Policy

Dalam kasus Chromebook, jaksa mengungkapkan tiga strategi utama yang digunakan pelaku kejahatan white collar crime. Pertama, fraud: mengelabui aturan dan laporan keuangan agar tindakan mereka terlihat sah. Kedua, layering: menguntungkan pihak ketiga sebelum akhirnya memperoleh hasilnya. Ketiga, image: menciptakan citra positif melalui media dan organisasi kemasyarakatan. New Policy dirancang untuk mengidentifikasi dan mengurangi penggunaan strategi ini, terutama dalam pengadaan barang publik.

“New Policy memperkuat proses pengambilan keputusan dengan memastikan setiap tahap transaksi dipantau secara detail. Jika tiga strategi ini diidentifikasi, pelaku kejahatan akan lebih mudah diungkap, bahkan dengan data yang lebih akurat,”

lanjut jaksa. Ia menambahkan bahwa New Policy menjadi bukti komitmen pemerintah untuk mencegah kriminalisasi yang tidak adil.

Pengaruh New Policy terhadap Citra Publik

Menurut jaksa, New Policy tidak hanya berdampak pada proses hukum, tetapi juga mengubah cara publik memahami kasus korupsi. “Dengan New Policy, kita bisa menunjukkan bahwa kejahatan tidak selalu bersifat sengaja, tetapi juga bisa disebabkan oleh kesalahan dalam interpretasi data,” jelas jaksa. Ia menekankan bahwa keputusan sidang duplik ini akan menjadi referensi untuk meningkatkan transparansi di masa depan.

“New Policy mengajarkan bahwa kebenaran harus didasarkan pada fakta dan bukti yang komprehensif. Dengan ini, kasus korupsi Chromebook tidak hanya menjadi perdebatan antara pihak terdakwa dan jaksa, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat terhadap kejahatan berbasis informasi,”

tutup jaksa dalam kesimpulannya.