New Policy: Alasan Firdaus Oiwobo Polisikan Mantan Ketua BEM UGM

Alasan Firdaus Oiwobo Polisikan Mantan Ketua BEM UGM

New Policy – Sebuah New Policy baru telah memicu tindakan pemerintah untuk menindaklanjuti dugaan penyebaran informasi palsu oleh mantan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto. Laporan polisi terkait perkara ini dilayangkan oleh Firdaus Oiwobo ke Polres Tangerang Selatan pada Senin, 15 Juni 2026, dengan nomor LP/B/1867/VI/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk implementasi New Policy dalam memperkuat pengawasan terhadap kegiatan media sosial dan pemimpin organisasi mahasiswa. Firdaus menyebutkan bahwa Tiyo diduga menghasut masyarakat untuk meninggalkan MBG (Majelis Badan Guru) serta menyebut satuan SPPG (Satuan Penguasa Pemilihan Mahasiswa) sebagai penjilat.

Latar Belakang Penyebab Laporan ke Polisi

Tyo Ardianto belakangan ini menjadi perbincangan publik setelah kritikannya terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran sering memicu kontroversi. Sejumlah pernyataan yang diucapkannya dianggap memperumit situasi dan mengarah pada penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik. Firdaus Oiwobo, dalam laporannya, menekankan bahwa New Policy ini bertujuan untuk mencegah penyebaran berita yang dianggap merugikan institusi pemerintah serta menjamin keterbukaan informasi dalam lingkup akademik. Kasi Humas Polres Tangerang Selatan, Ipda Yudhi, mengonfirmasi adanya laporan tersebut, namun menyatakan bahwa penyelidikan masih dalam proses, sehingga pihak kepolisian belum bisa merinci tuntutan yang akan diajukan.

Implementasi New Policy dalam Konteks Politik

“Kalau itu kita belum tahu secara detail ya, karena dari Satreskrim hanya membenarkan itu dulu,” kata Yudhi.

Laporan polisi ini juga menjadi contoh nyata bagaimana New Policy diterapkan dalam menciptakan kesan lebih tegas terhadap kegiatan advokasi atau kampanye politik di kalangan akademisi. Firdaus menegaskan bahwa Tiyo Ardianto dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam mengkritik kebijakan pemerintah, termasuk isu-isu yang terkait dengan kebijakan pendidikan dan politik. Menurut Firdaus, New Policy ini tidak hanya berupa peraturan baru, tetapi juga sebagai alat untuk mengendalikan narasi yang dianggap tidak sejalan dengan visi pemerintah. Selain itu, dia menyoroti bahwa kebijakan ini juga berdampak pada keterlibatan mahasiswa dalam isu politik nasional.

Dalam laporan yang diserahkan, Firdaus menyebutkan bahwa Tiyo Ardianto menyebarluaskan berita yang dianggap menyimpang dari fakta sebenarnya. Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkannya, menurut Firdaus, memicu persepsi salah di tengah masyarakat dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap MBG. Selain itu, Firdaus juga menyoroti bahwa New Policy ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan media sosial sebagai alat politik. Dengan adanya tindakan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah membedakan antara informasi yang benar dan yang disebarkan secara tidak bertanggung jawab.

Kebijakan New Policy yang dijalankan oleh polisi ini juga mengundang perdebatan di kalangan akademisi. Beberapa pihak berpendapat bahwa tindakan ini bisa dianggap sebagai upaya untuk mengendalikan suara kritis dalam lingkungan kampus, sementara lainnya mengkritik bahwa polisi terlalu cepat menangani isu yang belum sepenuhnya terbuka. Firdaus Oiwobo menyatakan bahwa kebijakan ini harus diterapkan secara konsisten agar masyarakat dapat memahami bahwa setiap pernyataan yang dibuat di media sosial harus diiringi dengan bukti yang memadai. Tindakan ini juga diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pemimpin organisasi mahasiswa untuk lebih hati-hati dalam menyampaikan informasi.

Dengan adanya laporan polisi ini, New Policy semakin menjadi sorotan dalam dunia politik dan akademik. Firdaus Oiwobo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah penting dalam membangun transparansi dan kepercayaan publik. Selain itu, dia menambahkan bahwa penerapan New Policy ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga konsistensi dalam kebijakan pemerintahan. Meski demikian, banyak yang mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini bisa menimbulkan efek dominan terhadap kebebasan berbicara dan partisipasi mahasiswa dalam isu politik. Dengan demikian, New Policy ini tidak hanya menjadi alat penindakan, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih terstruktur dan terbuka.