Negosiasi di Balik Dugaan Suap Rp 400 Juta Bupati Klaten ke BPK

KPK Ungkap Dugaan Pengondisian Audit Pemkab Klaten

Beritaterbaik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan pemberian uang Rp400 juta yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten. Perkara ini menyeret Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo serta Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.

Dugaan tersebut berawal dari pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025. Audit yang berlangsung pada April 2026 menemukan dua persoalan kelebihan pembayaran honorarium dengan nilai total sekitar Rp5 miliar.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, temuan itu mencakup honorarium narasumber sosialisasi peraturan yang nilainya tidak selaras dengan waktu pelaksanaan kegiatan, senilai Rp4,16 miliar. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran honor pelaksanaan kegiatan sebesar Rp1,02 miliar.

“Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan kelebihan pembayaran honorarium sebesar kurang lebih Rp 5 miliar yang terdiri atas honorarium narasumber sosialisasi peraturan yang tidak sesuai dengan jam pelaksanaan sebesar Rp 4,16 miliar serta kelebihan honor pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 1,02 miliar,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026) malam.

Pertemuan di Semarang dan Dugaan Negosiasi

Setelah temuan audit muncul, Hamenang disebut bertemu dengan sejumlah pihak di Semarang. Mereka adalah Inspektur Daerah Klaten Agus Suprapto, Kepala Bidang Pemeriksaan Jawa Tengah III BPK Perwakilan Jawa Tengah Iwan Hery Setiawan, serta Ahmad Luthfi.

Pertemuan itu diduga membahas kemungkinan agar dua catatan kelebihan pembayaran tidak dimasukkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP BPK. LHP memiliki arti penting bagi pemerintah daerah karena memuat kesimpulan dan temuan atas pengelolaan keuangan daerah yang diperiksa.

Dalam pertemuan lanjutan, Ahmad Luthfi diduga meminta dana Rp600 juta kepada Hamenang. Permintaan tersebut disebut menggunakan istilah “support”. KPK menyampaikan bahwa Hamenang tidak langsung menyetujui angka itu dan mengajukan keberatan. Setelah terjadi pembicaraan, nilai yang disepakati disebut turun menjadi Rp400 juta.

“Dalam pertemuan tersebut, ALU (Ahmad Luthfi) menyampaikan permintaan kepada HWI (Hamenang) dengan mengatakan ‘tolong support (bantu) kami Rp 600 juta’. Ini bahasa permintaan dari ALU,” ujar Taufik.

Dugaan negosiasi nominal ini menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian perkara. KPK mendalami apakah pembahasan tersebut benar-benar berkaitan dengan upaya memengaruhi pencantuman temuan audit dalam dokumen pemeriksaan resmi.

Kode “AMIDIS” dan Persiapan Dana

Setelah kesepakatan Rp400 juta diduga tercapai, Hamenang bertemu dengan Penjabat Sekretaris Daerah Klaten Jaka Purwanto, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Klaten Rizqan Iryawan, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Klaten Muh Himawan Purnomo.

KPK menyebut Ahmad Luthfi memberikan secarik kertas kuning berisi tulisan “kode AMIDIS” kepada Hamenang melalui Iwan Hery Setiawan dan Agus Suprapto. Kode itu kemudian diserahkan Hamenang kepada Rizqan, bersamaan dengan instruksi untuk mempersiapkan uang sesuai nominal yang telah dibicarakan.

“Kemudian, HWI memberikan ‘kode AMIDIS’ tersebut kepada RZI (Rizqan) beserta permintaan untuk menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh ALU dan HWI,” ujarnya.

Rizqan selanjutnya meneruskan kode dan permintaan dana itu kepada Muhammad Amin Wahyu Utomo. Amin merupakan pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative. Peran masing-masing pihak dalam alur penyediaan maupun penyerahan uang menjadi bagian yang diperiksa dalam penyidikan KPK.

Temuan Audit Disebut Tidak Lagi Tercantum

Pada Juni 2026, BPK Perwakilan Jawa Tengah menyampaikan LHP atas laporan keuangan Pemkab Klaten. KPK menyatakan dua temuan kelebihan pembayaran honorarium yang sebelumnya teridentifikasi tidak lagi tercantum dalam hasil pemeriksaan tersebut.

Kondisi itu diduga berkaitan dengan kesepakatan antara Ahmad Luthfi dan Hamenang. Dugaan pengondisian hasil audit menjadi perhatian utama karena pemeriksaan BPK pada dasarnya berfungsi memastikan penggunaan uang daerah dapat dipertanggungjawabkan serta dijalankan sesuai ketentuan.

Apabila suatu catatan pemeriksaan dihilangkan secara tidak semestinya, dampaknya tidak hanya menyangkut dokumen audit. Publik juga dapat kehilangan gambaran utuh mengenai persoalan pengelolaan anggaran yang seharusnya diperbaiki oleh pemerintah daerah.

OTT dan Penetapan Tersangka

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 15 Oktober 2026. Dalam operasi itu, Hamenang, Ahmad Luthfi, dan 21 orang lain diamankan. Sehari sesudahnya, KPK menetapkan Hamenang, Ahmad Luthfi, serta Amin sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Klaten untuk Tahun Anggaran 2025–2026.

Perkara yang ditangani KPK tidak terbatas pada dugaan pemberian uang terkait audit BPK. Lembaga antirasuah itu menyebut terdapat lima klaster dugaan korupsi, meliputi pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari organisasi perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah, serta pemberian kepada pihak BPK guna mengondisikan hasil audit.

Penyidikan akan menentukan rangkaian peristiwa, peran tiap pihak, dan bukti yang mendukung dugaan tersebut. Proses hukum juga menjadi pengingat bahwa hasil pemeriksaan keuangan daerah harus dijaga independensinya, sebab dokumen itu berperan dalam pengawasan penggunaan anggaran publik.