Hasil Rapat: Saleh Daulay Mengkritik Tidak Disapanya oleh Menteri saat Pertemuan di DPR
Komisi VII DPR Dituding Tak Sopan
Meeting Results – Hasil rapat Komisi VII DPR RI pada Rabu (3/6/2026) menjadi sorotan setelah Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan kekecewaannya terhadap kesopanan anggota dewan. Saleh menilai ia tidak diberi kesempatan untuk disapa oleh Menteri Pariwisata dan Ekotourisme RI Widiyanti Putri Wardhana saat masuk ke ruang rapat. Meski hanya terlambat kurang dari lima menit, peristiwa ini menurutnya menunjukkan kurangnya transparansi dalam interaksi antara anggota komisi dan menteri.
“Terima kasih sudah hadir semua, ini karena Bu Menteri mau pergi duluan makanya saya mau bicara, takutnya saya enggak sempat bicara. Karena saya pas masuk tadi tidak disapa, yang disapa malah Pak Lamhot,” kata Saleh.
Kritik terhadap Ekspektasi dan Anggaran
Hasil rapat tersebut tidak hanya menjadi pembicaraan tentang kesopanan, tetapi juga membuka ruang untuk evaluasi terhadap kinerja Kemenpar. Saleh meminta penjelasan mengenai alokasi anggaran yang diberikan kepada masing-masing divisi di kementerian tersebut. Ia juga ingin mengetahui bagaimana ekspektasi pemerintah terhadap target pembangunan pariwisata pada tahun 2027.
“Kalau itu terjadi sekarang pertanyaannya, itu kan menggembirakan sebetulnya Ibu Menteri. Tetapi pada sisi lain, ini belum tentu menggembirakan untuk tatanan ekonomi kita secara fundamental,” ujarnya.
Hasil rapat juga menyoroti perbedaan pendapat antara anggota komisi dan menteri. Saleh menekankan bahwa kritiknya bukan bermaksud menghina, melainkan ingin menyampaikan ketidakpuasan terhadap cara penyampaian informasi. Ia menilai adanya kesan kurangnya perhatian terhadap kehadiran anggota DPR yang terlambat.
Politisasi dan Kepribadian Saleh Daulay
Saleh mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan sapaan yang diberikan kepada Menteri Widiyanti, namun ingin menegaskan sikapnya sebagai politisi dari Medan yang dikenal jujur. Ia menilai tindakannya pada rapat ini adalah bagian dari cara berkomunikasi yang ia lakukan sejak dulu.
“Jadi biasa lah, kalau orang Medan kan terus terang pak, ya kan, apa adanya gitu, bukan ada apanya, tapi memang apa adanya saja, itulah yang saya rasakan,” katanya.
Hasil rapat ini juga menjadi momen untuk menunjukkan bahwa Saleh Daulay tidak hanya fokus pada sapaan, tetapi juga pada keberlanjutan program yang dibahas. Ia berharap hasil diskusi tersebut bisa memberikan jawaban konkrit untuk tantangan sektor pariwisata.
Analisis dari Sisi Ekonomi
Hasil rapat yang diakui oleh Saleh bukan hanya tentang protes sapaan, tetapi juga menyoroti dampak dari kebijakan pemerintah terhadap sektor ekonomi. Ia menekankan bahwa transparansi dalam komunikasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik.
“Kalau itu terjadi sekarang, pertanyaannya adalah, apakah hasil rapat ini bisa menjadi titik awal untuk peningkatan kualitas diskusi antara pemerintah dan DPR?” tanya Saleh, sambil mengajukan pertanyaan lanjutan mengenai kinerja Kemenpar.
Hasil rapat menjadi bukti bahwa keberatan politisi terhadap pemerintah bisa muncul meski dalam suasana formal. Saleh mengklaim bahwa protesnya adalah bentuk kepedulian terhadap transparansi dan efisiensi anggaran yang menjadi fokus utama Komisi VII.
Respons dari Pihak Pemerintah
Pada hasil rapat tersebut, Menteri Widiyanti Putri Wardhana tidak langsung merespons protes Saleh, tetapi menjelaskan alasan ia meninggalkan rapat lebih awal. Ia menyatakan bahwa ada urusan penting yang harus ditangani, sehingga tidak sempat menyapa semua anggota komisi.
“Saya pikir ini wajar, karena kehadiran menteri selama rapat harus diperhatikan dengan baik. Tapi mungkin kita bisa menyempurnakan sistem komunikasi agar semua pihak merasa dihargai,” ujarnya.
Hasil rapat ini menjadi contoh bagaimana diskusi politik bisa menghasilkan pertukaran pikiran yang konstruktif. Meski ada kesenjangan dalam interaksi, Saleh dan Menteri Widiyanti tetap berusaha menemukan solusi untuk memperbaiki proses rapat.