Meeting Results: Pemakaman Gratis di Jakarta Masih Diwarnai Pungli, Perlahan Mulai Ditertibkan

Pemakaman Gratis di Jakarta Masih Diwarnai Pungli, Perlahan Mulai Ditertibkan

Meeting Results – Dalam sebuah pertemuan yang dilakukan oleh Komisi D DPRD DKI Jakarta, pungutan liar (pungli) dalam layanan pemakaman gratis di Jakarta masih menjadi isu utama. Anggota Komisi D dari Fraksi PKS, Nabilah Aboe Bakar, menyoroti adanya praktik pungli yang berlebihan di berbagai tempat pemakaman umum (TPU), meski program pemakaman gratis sejak lama dicanangkan pemerintah sebagai upaya meringankan beban masyarakat. Rapat tersebut berlangsung pada Rabu, 17 Juni 2026, dan melibatkan SKPD serta pihak terkait dalam rangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran di sektor pemakaman.

Pungli Berlebihan di TPU: Faktor Penyebab dan Tantangan

Dalam rapat yang dipandu oleh Komisi D, Nabilah Aboe Bakar mengungkapkan bahwa masyarakat masih merasa terbebani oleh pungli, terutama di TPU yang seharusnya gratis. Fenomena ini disebutkan terjadi karena adanya oknum yang memanfaatkan peluang untuk mengambil keuntungan di luar aturan. Nabilah menekankan bahwa kebijakan pemakaman gratis bertujuan menjangkau keluarga yang tidak mampu, tetapi kini berubah menjadi momok bagi mereka yang ingin mengurus urusan pemakaman.

Fajar Sauri, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, menjelaskan bahwa pungli di TPU sudah mulai tertibkan secara bertahap. Meski demikian, ia mengakui bahwa oknum dalam institusi internal masih ada yang menyalahgunakan kewenangan. “Saya berharap dalam meeting results ini, kita dapat mencari solusi agar pungli tidak lagi mengganggu harapan masyarakat,” tambah Fajar. Ia juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap oknum di luar petugas pemakaman mulai diperketat, terutama dari RT dan RW yang terlibat dalam proses.

Keterlibatan RT dan RW: Penyebab Baru Pungli di Pemakaman

Pungli di TPU terkadang dilakukan oleh pihak ketiga seperti RT dan RW, yang dianggap memberikan ruang bagi oknum untuk menambah biaya pemakaman. Fajar Sauri menuturkan bahwa peran RT dan RW dalam pengurusan pemakaman umum masih menjadi faktor utama penyebab pungli. “Dalam meeting results yang baru, kita menyimpulkan bahwa RT dan RW perlu lebih konsisten dalam mengawasi proses pemakaman,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa beberapa RT telah mengadopsi sistem transparansi dalam pungutan, namun masih ada yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah pemasukan.

Menurut Nabilah Aboe Bakar, kesalahpahaman terjadi karena masyarakat tidak sepenuhnya memahami bahwa biaya tambahan bisa berasal dari RT dan RW, bukan dari petugas pemakaman. “Keluarga yang berduka sering tidak menyadari bahwa pungutan bisa melibatkan pihak lain, sehingga merasa tertipu oleh program pemakaman gratis,” jelasnya. Dalam meeting results ini, Komisi D menyarankan agar ada koordinasi lebih baik antara dinas pemakaman dengan RT dan RW untuk meminimalkan praktik pungli.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah DKI Jakarta berencana meningkatkan pengawasan melalui audit internal dan penguasaan pihak terkait. Fajar Sauri juga mengatakan bahwa proyeksi penertiban pungli akan diperkuat dengan sosialisasi kepada masyarakat. “Kita perlu menegaskan bahwa pemakaman gratis seharusnya tidak dikenai biaya tambahan selama proses pengurusan,” tambahnya. Nabilah menambahkan bahwa hasil meeting results ini akan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan lebih jelas mengenai pemakaman dan penegakan hukum terhadap pelaku pungli.

Sejumlah anggota Komisi D menyetujui bahwa pungli di TPU harus menjadi perhatian khusus. Mereka menyebutkan bahwa keberhasilan program pemakaman gratis bergantung pada kejelasan regulasi dan pengawasan yang ketat. “Meeting results ini menunjukkan bahwa kita perlu lebih komitmen dalam menertibkan pemakaman gratis agar tidak dianggap sebagai bentuk pungli,” kata anggota lainnya. Penertiban pungli diharapkan bisa menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemakaman umum yang dicanangkan pemerintah.