Meeting Results: Kepala Bakom: Demokrasi Wajib Ada Dialog, Tanpa Itu Jadi Semau Gue

Meeting Results: Bakom Kritik Aksi Mahasiswa yang Semau Gue

Meeting Results – Dalam Meeting Results terbaru, Muhammad Qodari, ketua Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, memberikan pandangan tajam terkait aksi mahasiswa yang mengganggu diskusi di auditorium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menekankan bahwa demokrasi tidak dapat berjalan tanpa dialog, dan jika tidak ada ruang berdiskusi, maka aksi yang dilakukan bisa dianggap sebagai “semau gue” atau tuntutan tanpa dasar yang matang. Komentar ini disampaikan Qodari sebagai respons atas interupsi yang terjadi saat acara diskusi ilmiah berlangsung.

Konteks Pertemuan dan Aksi Mahasiswa

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci, termasuk Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Awalnya, suasana acara terlihat harmonis dan memperlihatkan kerja sama antara pihak pemerintah dan akademisi. Namun, di tengah sesi diskusi, sekelompok mahasiswa tiba-tiba merangsek ke panggung utama, menampilkan spanduk penolakan, dan menghentikan alur pertemuan. Tindakan ini menimbulkan kekacauan dan menimbulkan kritik terhadap keputusan yang diambil tanpa proses dialog yang sebelumnya disepakati.

“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” ujar Qodari, seperti dilaporkan dalam siaran persnya pada Rabu (17/6/2026).

Proses Diskusi dan Kritik Terhadap Aksi

Qodari menyoroti bahwa keberatan mahasiswa terhadap agenda yang dibahas di Meeting Results bukanlah hal yang tidak wajar, tetapi harus dinyatakan melalui dialog yang seimbang. Menurutnya, sebagian besar peserta acara, termasuk mahasiswa, sebenarnya mendukung pelaksanaan program prioritas nasional yang menjadi fokus pertemuan. Aksi yang dilakukan hanya dilakukan oleh sekelompok kecil, sehingga ia menilai bahwa interupsi tersebut tidak mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

Kepala Bakom juga mengungkapkan bahwa kejenuhan berdiskusi mungkin menjadi penyebab aksi mahasiswa yang tiba-tiba. Namun, ia menegaskan bahwa penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat langsung diubah tanpa melalui proses dialog yang lebih luas. “Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional,” terang Qodari.

Dalam Meeting Results ini, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk terus memperkuat komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat. Bakom memandang bahwa aksi mahasiswa harus menjadi bagian dari mekanisme demokrasi, bukan sebagai bentuk penolakan yang tidak terencana. “Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog, maka penolakan bisa dilakukan dengan cara yang lebih sesuai,” imbuhnya.

Program MBG dan Janji Kampanye

Pernyataan Qodari juga menyentuh isu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk menangani masalah stunting di Indonesia, dan telah mendapatkan dukungan dari mayoritas masyarakat yang memilih pasangan Prabowo-Gibran dalam pemilu terakhir. Karena itu, Qodari menilai bahwa tuntutan untuk menghentikan MBG adalah bentuk penolakan yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya berbasis konsensus.

Menurut Qodari, aksi mahasiswa yang menginterupsi Meeting Results ini lebih bersifat emosional, bukan karena keputusan yang seimbang. “Kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu, maka hal itu sebenarnya mengakui bahwa janji kampanye harus dipenuhi. Kalau tidak, maka demokrasi akan menjadi semau gue,” tambahnya.

Kebijakan Pemerintah dan Peran Bakom

Qodari mengakui bahwa pihak Bakom akan terus memantau dinamika antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks Meeting Results ini, ia menegaskan bahwa dialog bukanlah sekadar alat untuk mengubah keputusan, tetapi juga untuk memahami latar belakang keberatan yang muncul. “Pemerintah terbuka untuk evaluasi teknokratis, seperti mengevaluasi efektivitas pelaksanaan MBG. Namun, jika penolakan bersifat politis, maka itu harus dijawab dengan dialog yang lebih luas,” jelas Qodari.

Dalam kesimpulannya, Qodari mengimbau kelompok mahasiswa untuk mempertimbangkan gambaran besar, yaitu sebanyak 96 juta penduduk Indonesia yang memilih visi-misi Prabowo-Gibran. Ia menilai bahwa keputusan untuk mengubah program prioritas nasional harus melalui proses yang lebih transparan dan inklusif. “Jika kritik beralih ke ranah teknokratis, maka kita bisa melakukan penyesuaian. Tapi kalau hanya tuntutan tanpa dialog, maka itu menjadi semau gue,” pungkasnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6