Presiden Prabowo Subianto Akui Program MBG Masih Memiliki Kekurangan
Main Agenda – Dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memerlukan perbaikan. Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 3.000 dapur MBG telah ditutup karena tidak memenuhi standar kualitas. “Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur,” jelas Prabowo. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Main Agenda terkait dengan program pemberdayaan masyarakat miskin membutuhkan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya.
Evaluasi MBG dan Penghentian Dapur yang Tidak Memenuhi Standar
Dalam upaya meningkatkan kualitas distribusi bantuan, Prabowo menekankan pentingnya pemeriksaan oleh para pejabat, anggota DPR, dan kepala daerah. “Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa Main Agenda ini harus diurus secara profesional sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat maksimal.
Menurut Prabowo, hingga saat ini MBG telah diikuti oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, 868.000 ibu hamil, serta rencana untuk menjangkau 500.000 lansia. “Kita tidak akan mengizinkan masalah yang begitu penting diurus secara tidak benar. Jadi, Main Agenda harus menjadi prioritas utama dalam memastikan kesejahteraan rakyat,” terangnya. Ia juga memperkirakan bahwa program ini akan memberikan dampak signifikan bagi keluarga miskin, terutama dalam hal akses makanan bergizi.
“Kita juga akan memberikan MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34, bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara,” pungkas Prabowo.
Komitmen Mengatasi Kekurangan dalam Main Agenda
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa Main Agenda adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ia menjelaskan bahwa setelah evaluasi mendalam, pemerintah semakin yakin bahwa pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi tanggung jawab bersama. “Setelah saya melihat angka-angka dan sungguh-sungguh memahami kekayaan kita, saya semakin percaya bahwa Main Agenda ini adalah jalan untuk memastikan kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.
Prabowo juga mengingatkan bahwa rakyat Indonesia tidak bermimpi menjadi kaya raya, tetapi hanya ingin hidup tanpa kesulitan. “Mereka bermimpi bisa punya rumah layak, bisa memberi susu untuk anak-anak, dan bisa mencari obat bilamana orang tua atau anak mereka sakit,” tambahnya. Ini menunjukkan bahwa Main Agenda tidak hanya fokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.
“Main Agenda harus menjadi pengingat bahwa negara ini selalu berupaya memenuhi kebutuhan rakyat. Meski masih ada kekurangan, kita harus berani menghadapi masalah dan menyelesaikannya dengan baik,” pungkas Prabowo.
Program MBG Sebagai Bagian dari Visi Pembangunan Jangka Panjang
Prabowo menegaskan bahwa MBG bukan sekadar bantuan sementara, tetapi merupakan bagian dari visi pembangunan jangka panjang. Ia menyebutkan bahwa program ini juga memberikan peluang bagi daerah-daerah untuk memperbaiki sistem distribusi makanan bergizi. “Kita harus mengembangkan sistem yang terstruktur dan mudah diakses, agar tidak ada lagi masalah seperti yang terjadi saat ini,” jelasnya.
Dengan adanya 3.000 dapur yang ditutup, Prabowo menganggap ini sebagai langkah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. “Ini adalah cara kita memastikan bahwa hanya dapur yang benar-benar efisien dan layak yang bertahan. Maka, Main Agenda harus dijalankan secara teliti agar tidak ada keluhan dari masyarakat,” tambahnya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa Main Agenda tidak hanya tentang kuantitas, tetapi juga kualitas.