Main Agenda: Menghadapi Banjir Informasi dan Tingkatkan Literasi
Main Agenda – Dalam era digitalisasi yang semakin pesat, tantangan mengakses informasi menjadi semakin kompleks. Untuk menangani situasi ini, Main Agenda menjadi fokus utama Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso, dalam ajakan kritis kepada publik agar mampu memilah dan menyaring konten media sosial. KPI Pusat mengemukakan bahwa dalam ruang siber, informasi bergerak cepat dan menyusup ke berbagai kalangan, sehingga literasi digital harus ditingkatkan agar tidak terjebak pada hoaks atau misinformasi. Diskusi panel yang digelar oleh BEM FISIP Universitas Pasundan, Sabtu (23/5/2026), menjadi panggung untuk membahas kebutuhan perubahan pola berpikir dan sikap kritis masyarakat terhadap aliran informasi.
Peran Lembaga Pemerintah dan Institusi Penelitian
Diskusi panel tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh yang memiliki kontribusi signifikan di bidang digital dan penyiaran. Tulus Santoso, Komisioner KPI Pusat, menyampaikan pandangan bahwa Main Agenda harus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, institusi penelitian, serta masyarakat. Hadir pula Sekretaris BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital Inyoman Adhiarna, yang menekankan pentingnya regulasi yang up-to-date untuk mengendalikan aliran konten yang tidak jelas sumbernya. Peneliti BRIN Hanif Fakhrurroja dan anggota DPRD Cimahi Agung Rohama Shidiq juga memberikan perspektif tentang bagaimana digital literacy bisa menjadi alat efektif dalam meminimalkan dampak informasi yang menyebar pesat.
Tulus menjelaskan bahwa kecakapan memilah informasi di media sosial masih menjadi kelemahan banyak masyarakat, terutama generasi muda. “Konten yang beredar di internet tidak selalu terverifikasi secara mandiri, sehingga mereka perlu pelatihan untuk mengenali bentuk-bentuk penipuan,” kata Tulus. Main Agenda ini menjadi ajang untuk memperkuat kesadaran bahwa tidak semua informasi yang muncul di ruang digital dapat dipercaya tanpa proses pengecekan. Menurut data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025, 28,9% penduduk Indonesia belum mampu memilah berita hoaks dari informasi yang benar, sehingga risiko penyebaran konten yang menyesatkan meningkat.
Tantangan dalam Mengakses Informasi yang Akurat
KPI Pusat menyoroti bahwa banjir informasi di media sosial tidak hanya memengaruhi kecepatan akses, tetapi juga kualitas pemahaman publik terhadap isu-isu penting. Tulus menyebut bahwa algoritma platform digital sering kali mempercepat penyebaran konten yang menarik secara emosional, tetapi tidak selalu benar. “Main Agenda harus menjadi pelajaran bahwa kita tidak hanya perlu mengikuti informasi, tetapi juga mengkritisi sumber dan konteksnya,” tegas Tulus. Untuk itu, pendidikan digital diperlukan di semua tingkatan, mulai dari sekolah hingga lingkungan kerja, agar masyarakat terlatih dalam proses verifikasi.
Selama diskusi, para peserta menyoroti peran KPI dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penyiaran. Tulus juga meminta partisipasi aktif publik dalam mengawasi keberadaan informasi yang berpotensi menyesatkan. “KPI Pusat tidak bisa bekerja sendirian, karena masyarakat juga harus menjadi mitra dalam menyaring konten,” imbuhnya. Main Agenda ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kritisisme dan literasi di era informasi yang tak terbatas. Tulus mengajak masyarakat untuk memperkuat kemampuan analitis sebelum membagikan berita atau data di media sosial.
Dalam konteks ini, Main Agenda juga menyoroti dampak sosial dari kecenderungan masyarakat mempercayai informasi yang cepat menyebar. Misalnya, hoaks tentang kesehatan, politik, atau ekonomi bisa memicu reaksi berlebihan atau ketidakstabilan. Tulus mengingatkan bahwa kecakapan menyaring konten adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih informatif dan bijak. “KPI Pusat terus berupaya meningkatkan kualitas pengawasan, tetapi yang terpenting adalah kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki tanggung jawab dalam mengakses dan membagikan informasi,” tambahnya.
Sebagai bagian dari Main Agenda, ajakan kritis ini juga menyoroti perlunya peran platform digital dalam menyediakan fitur verifikasi yang mudah diakses. Tulus menyebut bahwa selain literasi, regulasi yang lebih ketat diperlukan agar konten yang berpotensi meresahkan bisa diidentifikasi lebih dini. “KPI Pusat mengusulkan adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan platform digital untuk memastikan informasi yang disebarkan bermutu dan bermanfaat,” ujarnya. Diskusi tersebut menutup dengan kesepakatan bahwa Main Agenda ini akan menjadi referensi bagi pembelajaran lebih lanjut tentang bagaimana masyarakat bisa menjadi agen perubahan dalam dunia digital.