Main Agenda: Gapembi Bantah Tolak MBG Disetop saat Libur: Tak Dikomunikasikan ke Mitra

Gapembi Bantah Tolak Penghentian MBG Saat Libur: Main Agenda Menjadi Fokus Perdebatan

Main Agenda – Kebijakan penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah memicu perdebatan di kalangan organisasi Gapembi. Sebagai Main Agenda dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Gapembi menolak klaim bahwa mereka secara langsung menentang keputusan tersebut. Namun, mereka menyoroti bahwa kebijakan yang diambil tanpa koordinasi dengan mitra pelaksana justru menyebabkan kebingungan dan tidak selaras dengan kebutuhan praktis di lapangan. Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony, mengatakan bahwa keputusan harus diambil dengan komunikasi yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir.

Surat Edaran dan Konflik Regulasi

Dalam konferensi pers sebelumnya, Gapembi menyampaikan penolakan terhadap Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang menetapkan penghentian MBG saat libur. Surat tersebut berpotensi bertabrakan dengan SK Kepala BGN tentang Petunjuk Teknis Nomor 401.1, yang dikeluarkan pada 29 Desember 2025, serta Perjanjian Kerja Sama yang menjadi dasar pelaksanaan program. Alven Stony menegaskan bahwa Main Agenda MBG harus dijaga agar tidak ada kebingungan antara berbagai aturan yang dikeluarkan secara berbeda.

“Kami perlu meluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Gapembi tidak mempermasalahkan penyesuaian operasional selama masa libur sekolah. Yang menjadi perhatian kami adalah tata cara pengambilan keputusan yang dilakukan secara sepihak, tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan para mitra yang selama ini menjalankan program di lapangan,” kata Alven saat dihubungi, Sabtu (20/6/2026).

Menurut Alven, penghentian MBG mendadak tanpa sosialisasi memadai dapat mengganggu keberlangsungan program. Ia menilai bahwa kebijakan harus mempertimbangkan dampak administratif dan operasional, serta selaras dengan kebijakan yang lebih tinggi. “Karena itu kami meminta kejelasan, kepastian, dan konsistensi regulasi agar tidak ada aturan yang bertabrakan dan Main Agenda dapat tercapai secara optimal,” tambahnya.

Main Agenda dalam Koordinasi Pemerintah dan Mitra

Gapembi juga menginginkan peningkatan mekanisme komunikasi dan konsultasi sebelum keputusan diambil. Mereka menekankan bahwa mitra bukan hanya pihak yang harus diberi tahu setelah keputusan diambil, tetapi bagian dari ekosistem pelaksanaan program yang perlu diajak berdiskusi. Alven Stony menjelaskan bahwa kebijakan yang efektif harus memperhatikan masukan dari pelaku di lapangan agar tujuan Main Agenda tetap tercapai.

MBG 3B, sebagai bagian dari Main Agenda, merupakan program yang fokus pada kelompok rentan seperti Bumil, Busui, dan Balita usia enam bulan ke atas. Gapembi mengapresiasi kebijakan ini karena memberikan manfaat spesifik bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, mereka berharap kebijakan operasional di masa libur juga diatur secara terpadu agar tidak mengganggu pelaksanaan program. “Main Agenda ini adalah jembatan untuk mendorong peningkatan kesehatan masyarakat, jadi seluruh regulasi harus mendukungnya,” ujarnya.

Kebijakan penghentian MBG saat libur sekolah menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas Main Agenda. Apakah keputusan ini berdampak pada kemampuan mitra untuk melaksanakan program secara optimal? Gapembi menilai bahwa kurangnya komunikasi dengan mitra pelaksana akan mengurangi kualitas pelaksanaan program dan menyebabkan konflik di lapangan. Mereka menyarankan bahwa keputusan seharusnya diambil setelah melibatkan semua pihak terkait, baik pemerintah maupun lembaga pelaksana.

Dalam konteks Main Agenda, Gapembi berharap adanya keseragaman kebijakan dan penyesuaian yang dilakukan dengan transparan. Pihak mereka menekankan bahwa regulasi harus memperhatikan konteks sosial dan ekonomi masyarakat, serta menjaga konsistensi dalam tujuan nasional. “Main Agenda MBG adalah langkah strategis pemerintah, tetapi kebijakan operasional harus didukung oleh koordinasi yang baik agar tidak ada hambatan di lapangan,” pungkas Alven. Hal ini menunjukkan bahwa Main Agenda tidak hanya menjadi fokus kebijakan, tetapi juga perlu diimplementasikan dengan pendekatan holistik.