Latest Update: KPK Lakukan OTT di Imigrasi Jakarta Barat

KPK Lakukan OTT di Imigrasi Jakarta Barat

Latest Update – Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) dalam upaya menegakkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Latest Update terbaru menyebutkan bahwa kegiatan ini berlangsung di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar), sesuai dengan data yang diterima oleh lembaga antirasuah. Ketika dihubungi oleh Liputan6.com, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya penyelidikan tersebut.

“Benar (ada OTT),” ujarnya singkat saat diwawancarai Rabu (3/6/2026).

Meski Fitroh belum memberikan rincian lengkap tentang individu yang terlibat, berdasarkan keterangan awal, OTT kali ini terkait dugaan kasus terkait tenaga kerja asing dalam proses administrasi keimigrasian. Latest Update ini menjadi bagian dari rangkaian penyelidikan KPK yang dilakukan di berbagai sektor pemerintahan sepanjang tahun 2026.

Kasus OTT Terbaru di Jakarta Barat

Dalam latest update yang diterima, penyelidikan di Imigrasi Jakbar dianggap sebagai bentuk perang terbuka KPK dalam membasmi korupsi di area keimigrasian. Operasi ini diharapkan mampu mengungkap praktik penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu dalam mengurus keberadaan tenaga kerja asing. KPK menyatakan bahwa penyelidikan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi atau suap yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Selain itu, dalam latest update tersebut, juga diungkapkan bahwa proses administrasi keimigrasian menjadi salah satu bidang yang rentan terhadap tindakan korupsi. KPK menekankan bahwa operasi ini merupakan langkah penting dalam mencegah kejahatan korupsi di tingkat kebijakan.

Riwayat OTT KPK di Tahun 2026

Dalam latest update kali ini, sejarah penyelidikan OTT oleh KPK juga diperluas. Sebelumnya, KPK telah melakukan beberapa operasi tangkap tangan sepanjang tahun 2026. OTT pertama dilakukan pada 9 hingga 10 Januari 2026, dengan delapan orang ditangkap terkait dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kasus ini melibatkan periode 2021 hingga 2026, dengan fokus pada praktik korupsi di lingkungan perpajakan. Latest Update ini menunjukkan bahwa KPK secara aktif memantau keberlanjutan kasus korupsi di berbagai sektor.

Sehari setelahnya, pada 19 Januari 2026, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam OTT kedua. Kesepakatan tersebut diperkuat oleh pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh lembaga antirasuah pada 20 Januari 2026, menunjukkan bahwa Maidi menjadi tersangka dalam dugaan korupsi berupa pemerasan. Modusnya melibatkan imbalan proyek dan dana CSR (Corporate Social Responsibility), serta penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Latest Update ini mengungkap bahwa KPK tidak hanya fokus pada satu daerah, tetapi juga memperluas investigasi ke berbagai tingkat pemerintahan.

Penyelidikan di Daerah Lain

Dalam latest update terbaru, OTT ketiga berlangsung pada 19 Januari 2026, menargetkan Bupati Pati Sudewo. Penangkapan ini terkait dugaan suap dalam proses pengisian jabatan perangkat desa. Dua hari setelahnya, pada 20 Januari 2026, KPK mengumumkan Sudewo sebagai tersangka dalam korupsi pemerasan di lingkungan Pemkab Pati, Jawa Tengah. Latest Update ini menjadi bukti bahwa KPK terus mengintensifkan operasi di berbagai wilayah Indonesia.

Di Kalimantan Selatan, KPK melakukan OTT keempat pada 4 Februari 2026, yang berfokus pada proses restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin. Operasi ini mengungkap praktik tidak jujur dalam pengembalian pajak oleh wajib pajak. Selang beberapa hari, pada 4 Februari 2026, KPK juga mengungkap OTT kelima, terkait importasi barang KW (kualitas rendah) atau tiruan. Dalam operasi ini, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Rizal, ditetapkan sebagai tersangka setelah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Latest Update ini menunjukkan bahwa KPK tidak hanya memeriksa satu jenis korupsi, tetapi juga memperluas ke ranah importasi dan distribusi barang.

Langkah KPK di Pengadilan dan Proyek Baru

OTT keenam diungkap pada 5 Februari 2026, yang menargetkan dugaan korupsi dalam pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. KPK menetapkan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, serta Direktur Utama PT Karabha Digdaya—perusahaan anak Kemenkeu—sebagai tersangka. Kasus ini diduga melibatkan pemerasan dan penerimaan uang dari pihak tertentu. Latest Update ini menjadi salah satu yang paling menonjol karena melibatkan kerja sama antara KPK dengan instansi pengadilan.

Pada 3 Maret 2026, selama masa