Latest Program: Prabowo: Rupiah Lemah karena Kekayaan RI Mengalir ke Luar Negeri

Prabowo: Rupiah Lemah Akibat Dana Negara Bocor ke Luar Negeri

Latest Program – Dalam Latest Program terbaru, Prabowo Subianto menyoroti penyebab utama melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pada acara Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), mantan calon presiden tersebut menegaskan bahwa aliran dana besar dari Indonesia ke luar negeri selama puluhan tahun telah menjadi faktor kritis dalam stabilitas mata uang. Ia menyebut masalah ini perlu diatasi secara cepat untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Data Keuntungan dan Kebocoran Ekonomi

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan angka mengejutkan tentang neraca keuntungan dan kebocoran ekonomi Indonesia. Dikatakan bahwa selama 22 tahun terakhir, keuntungan ekspor mencapai sekitar 436 miliar dolar AS, tetapi sebanyak 343 miliar dolar AS telah berpindah ke luar negeri. “Dari neraca inflow dan outflow, terlihat bahwa uang yang keluar hingga 343 miliar dolar, keuntungan 436 miliar, sehingga yang tersisa sangat minim,” jelasnya. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi dana yang mengakibatkan penurunan nilai rupiah.

“Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih Rp 150 miliar tiap tahun, Rp 2.500 triliun tiap tahun,” tegas Prabowo.

Prabowo menambahkan bahwa kebocoran ini bukan hanya berupa angka, tetapi juga mencerminkan praktik yang sistematis. Menurutnya, eksportir sering kali menyalin data yang tidak akurat, seperti melaporkan hasil tambang sebanyak 1.000 ton padahal volume aktualnya lebih sedikit. Dampaknya, Indonesia kehilangan pendapatan negara hingga 908 miliar dolar AS atau setara Rp15.000 triliun dalam 34 tahun terakhir. Fenomena ini, katanya, menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap transaksi ekspor.

Langkah Pemerintah untuk Memperbaiki Kebocoran

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah sedang menerapkan kebijakan Latest Program baru yang menargetkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana negara. Salah satu langkah utama adalah ekspor komoditas strategis melalui satu pintu di bawah PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Kebijakan ini bertujuan mengurangi under invoicing, yang merupakan praktik mengurangi nilai ekspor pada dokumen resmi.

Prabowo menegaskan bahwa upaya perbaikan ini sedang diperjuangkannya secara aktif. “Saudara-saudara sekalian, dan ini sedang saya perbaiki semua,” ujarnya. Ia menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan dalam Latest Program untuk memastikan penerimaan negara dari sumber daya alam lebih optimal. Selain itu, penataan badan usaha milik negara (BUMN) juga menjadi fokus utama, dengan penutupan ratusan perusahaan yang tidak produktif.

Dalam Latest Program ini, Prabowo juga mengkritik kebijakan luar negeri yang memperparah masalah ini. Ia menyebutkan bahwa luar negeri secara aktif mengalihkan dana dari sektor pertambangan dan energi, yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. “Kita harus mengembalikan keuntungan yang telah terlewatkan selama ini,” lanjutnya.

Kebocoran Berdampak pada Kehidupan Rakyat

Prabowo memaparkan bahwa kebocoran dana ini tidak hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi kesejahteraan rakyat. Dengan aliran dana yang terus meningkat ke luar negeri, daya beli masyarakat terancam, dan inflasi berpotensi menguat. Ia menyoroti bahwa pemerintah harus fokus pada pengelolaan dana secara proporsional, menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian kelompok.

Menurut Prabowo, kebijakan Latest Program saat ini belum sepenuhnya berhasil dalam mengurangi defisit neraca pembayaran. Ia menyarankan adanya reformasi lebih lanjut dalam sistem pemerintahan, termasuk penegakan hukum terhadap praktik korupsi dan under invoicing. “Kita perlu memastikan setiap dolar yang keluar dari Indonesia benar-benar mendatangkan manfaat untuk rakyat,” ujarnya.

Dengan adanya Latest Program ini, Prabowo berharap masyarakat dapat lebih memahami dinamika ekonomi yang memengaruhi nilai rupiah. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan. “Rupiah lemah bukan hanya masalah moneter, tetapi juga pertanda ketidakseimbangan struktural,” pungkasnya.