Latest Program: Pigai Ungkap TNI-Polri Dipanggil ke Jabatan Sipil, Bukan Inisiatif Presiden
Latest Program menjadi topik utama dalam diskusi terkini yang dihadiri oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Dalam wawancara eksklusif di acara Kelas Jurnalis HAM di The Green Forest Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5), Pigai menegaskan bahwa presiden tidak pernah memberikan instruksi langsung untuk mengangkat personel TNI atau Polri ke posisi jabatan sipil. Ia menyoroti bahwa kebijakan ini lebih banyak dipengaruhi oleh keinginan pejabat dari lembaga-lembaga birokrasi, bukan dari direktur eksekutif.
Pemanggilan TNI-Polri Berasal dari Pejabat Sipil
Pigai menjelaskan bahwa banyak pejabat sipil yang secara aktif meminta pengangkatan anggota militer ke berbagai struktur organisasi. Menurutnya, ini merupakan kebiasaan yang sudah lama terjadi, dengan tujuan memperkuat pengaruh dan keterlibatan aparat pertahanan dalam kebijakan pemerintahan. “Banyak menteri yang mengundang jenderal-jenderal ke posisi direktur, dirjen, atau posisi penting lainnya,” ujar Pigai. “Ini bukan kebijakan presiden, melainkan pilihan yang diambil oleh pejabat sipil sendiri.”
“TNI-Polri tidak pernah diundang langsung oleh presiden. Justru, para pejabat sipil yang memanggil mereka ke ranah birokrasi,” tambah Pigai. Ia menjelaskan bahwa pengangkatan tersebut sering kali terjadi secara alami, terutama ketika pejabat sipil menganggap kehadiran aparat militer mampu memperkaya kebijakan atau efisiensi kerja.
Latest Program ini juga diungkapkan Pigai dalam konteks kementerian HAM, di mana ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun staf di lingkup kementerian yang memiliki latar belakang militer, mulai dari level administratif hingga posisi kepala unit. “Dari security, office boy, hingga dirjen dan irjen, semua berasal dari kalangan sipil,” kata Pigai. Ia menilai hal ini menjadi bukti bahwa kehadiran TNI-Polri di jabatan sipil bukanlah keputusan yang terencana dari pemerintahan, melainkan hasil dari keterlibatan aktif pejabat lembaga-lembaga kebijakan.
Peran Media dalam Mempengaruhi Persepsi Publik
Pigai menyoroti peran media dalam membentuk narasi publik. Menurutnya, beberapa laporan media sering kali menyalahkan presiden atas kebijakan yang sebenarnya diambil oleh pejabat sipil. “Media harus kritis dan bisa menjelaskan secara jelas bahwa pemanggilan TNI-Polri ke jabatan sipil berasal dari kebijakan menteri, bukan presiden,” katanya. Ia menambahkan bahwa ini penting untuk menghindari kesalahpahaman yang berpotensi mengurangi kredibilitas pejabat eksekutif.
Dalam Latest Program, Pigai juga membandingkan situasi saat ini dengan masa lalu. Ia menyebut bahwa kebijakan pengangkatan militer ke jabatan sipil sudah berlangsung sejak beberapa tahun, dan tidak terkait langsung dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Ini bukan hal baru, tapi mungkin baru mendapat perhatian lebih setelah menteri lain mengungkapkan fakta ini,” ujarnya. Ia menilai bahwa hal ini perlu disosialisasikan secara lebih luas agar masyarakat bisa memahami struktur pemerintahan yang lebih transparan.
Pigai meminta masyarakat untuk tidak langsung menyimpulkan bahwa presiden melakukan pengangkatan militer ke jabatan sipil. Menurutnya, ini adalah hasil dari interaksi antara lembaga sipil dan militer yang terjadi secara natural. “Kita harus lihat bahwa selama ini pejabat sipil yang aktif mengajukan kebutuhan untuk mengundang aparat militer,” imbuhnya. Ia menilai bahwa keterlibatan TNI-Polri di birokrasi bisa menjadi alat untuk memperkuat pengambilan keputusan, terutama dalam isu-isu yang membutuhkan keterlibatan keamanan.
Latest Program ini juga menjadi momen untuk mengkritik sistem kebijakan pemerintahan. Pigai menekankan bahwa pentingnya keterbukaan informasi dalam mengungkap siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas keputusan mengangkat pejabat militer ke posisi sipil. “Kita harus menghindari penyalahgunaan posisi kekuasaan, terutama ketika tidak ada penjelasan yang jelas,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan.