Latest Program: Kapolri Respons Usulan Menteri HAM Pigai soal Sipil Isi Jabatan di Polri

Latest Program: Kapolri Tanggapi Usulan Menteri HAM Pigai Soal Pengisian Jabatan di Polri

Latest Program – Jakarta, Liputan6.com – Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri, memberikan respons terhadap usulan Menteri HAM Natalius Pigai yang menginginkan penyesuaian struktur kepolisian dengan memperkenalkan anggota sipil ke posisi strategis. Respons ini menjadi bagian dari rangkaian inisiatif terkait tata kelola pemerintahan yang semakin dinamis dalam konteks reformasi nasional.

Pertukaran Pegawai Antara Polri dan ASN

Latest Program – Kapolri menyatakan bahwa Polri secara prinsip mendukung pertukaran pegawai antara institusi kepolisian dan aparatur sipil negara (ASN). Ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya membuka peluang bagi ASN masuk ke dalam organisasi kepolisian, tetapi juga memberikan ruang bagi anggota Polri untuk mengisi jabatan di luar struktur kepolisian.

“Kita memberikan ruang resiprokal agar ASN bisa masuk ke dalam polisi, begitu,” ujar Listyo kepada wartawan, Minggu (7/6/2026).

Menurut Kapolri, pertukaran ini akan memperkaya kemampuan manajerial dan administratif Polri. Ia menjelaskan bahwa selama anggota Polri diberikan peluang mengisi posisi strategis di lingkungan pemerintah, ASN juga layak diberikan kesempatan serupa. “Saat kita diberikan ruang diluar struktur, kita juga memberikan ruang bagi ASN di luar Polri untuk bisa bergabung,” tambahnya.

Revisi UU Polri sebagai Momentum Reformasi

Latest Program – Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan bahwa revisi Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bisa menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme dan supremasi sipil dalam kelembagaan polisi. Ia menyoroti perlunya adopsi praktik modern yang memungkinkan partisipasi aktif kalangan sipil di jabatan-jabatan penting.

“Saya usulkan salah satu muatan revisi UU Polri adalah pembukaan jabatan tertentu yang bisa diisi oleh kalangan sipil,” kata Pigai dalam pernyataan tertulis, Jumat 5 Juni 2026.

Pigai menyebutkan bahwa jabatan yang direkomendasikan untuk diisi oleh sipil berada di bidang dukungan manajerial dan administrasi strategis. Contohnya mencakup perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan internal, transformasi digital, keuangan, personalia, serta tata kelola organisasi. Jabatan-jabatan tersebut tidak terkait langsung dengan tugas operasional kepolisian, sehingga dianggap lebih cocok bagi latar belakang sipil.

Latest Program – Menurut Pigai, partisipasi profesional sipil di posisi strategis sudah umum diterapkan di berbagai negara demokratis modern. Ia mengatakan bahwa kepolisian harus menjaga keseimbangan, mengingat anggota Polri saat ini juga dapat menduduki jabatan penting di kementerian maupun lembaga sipil. “Kalau anggota Polri bisa menjadi pejabat di institusi sipil, seharusnya sipil juga bisa menempati jabatan tertentu di Polri,” tegas Pigai, mantan Komisioner Komnas HAM.

Latest Program – Pertukaran antar-pegawai ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam pemerintahan. Pigai menekankan bahwa pengisian jabatan harus berdasarkan kompetensi terbaik, baik dari unsur Polri maupun sipil, selama memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang. Ia menambahkan bahwa hal ini juga sesuai dengan prinsip supremasi sipil yang dijadikan landasan dalam sistem pemerintahan modern.

Latest Program – Selain itu, revisi UU Polri dianggap sebagai langkah penting dalam menjawab tantangan reformasi. Kapolri menyatakan bahwa Polri siap mengadopsi usulan tersebut, asalkan dilakukan secara bertahap dan disertai dengan evaluasi kinerja. Ia menilai bahwa adanya keterlibatan sipil di jabatan strategis akan memberikan perspektif baru dalam pengambilan keputusan dan memperkuat transparansi dalam tata kelola organisasi kepolisian.

Latest Program – Dengan memperkenalkan sipil ke struktur kepolisian, diharapkan muncul inovasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Pigai mengusulkan bahwa perubahan ini bisa dilakukan melalui kerja sama antara Polri dan Kementerian HAM, serta didukung oleh lembaga-lembaga yang mengawasi reformasi. Selain itu, keterlibatan sipil dalam kepolisian juga dianggap sebagai cara untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.