Latest Program: 3 Kasus Korupsi dalam 1 Hari

3 Kasus Korupsi dalam 1 Hari

Latest Program – Pada hari Rabu, 3 Juni 2026, berbagai kasus dugaan korupsi berdatangan dalam sehari, memperlihatkan penyebaran masalah ini di berbagai lini. Peristiwa tersebut melibatkan lembaga negara, pelayanan publik, serta pemerintahan daerah. Kementerian Pemeriksaan Hukum memulai penyelidikan, penangkapan, dan pemeriksaan terhadap individu yang diduga terlibat guna memastikan akuntabilitas dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Kasus di Badan Gizi Nasional

Kasus pertama terjadi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Tiga orang, yaitu mantan ketua BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya Sony Sonjaya serta Lodewyk Pusung, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka telah ditahan oleh Kejaksaan Agung. Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan cara pelaku melakukan penyelewengan.

“Faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG adalah organisasi yang digunakan sebagai sarana untuk pejabat dan pihak yang terkait dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat menjadi mitra,” ujar Syarief dalam jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung, Rabu (3/6/2026).

Operasi Tangkap Tangan KPK

KPK mengungkap kasus kedua pada hari yang sama, saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait layanan keimigrasian. Dalam operasi tersebut, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra, diamankan. Total 17 orang terjebak dalam penyelidikan ini, delapan di antaranya berasal dari kalangan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara (ASN), sedangkan sembilan lainnya dari sektor swasta.

“Benar, dalam kegiatan ini turut diamankan Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 dengan inisial G,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Budi menjelaskan, kasus yang diungkap terkait dengan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing (WNA) untuk mendapatkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). “Kasus ini masih terkait proses pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA untuk memperoleh KITAS. Untuk barang bukti uang masih kita akan pastikan lagi karena beberapa dalam bentuk valas dan juga ada yang di rekening,” tambahnya.

Penangkapan Wakil Bupati di Sumatra Selatan

Kasus ketiga melibatkan penangkapan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Iwan Tuaji, dan seorang kepala dinas terkait dugaan suap fee proyek. Dua pejabat tersebut dibawa ke Palembang untuk diperiksa lebih lanjut. Penangkapan Wabup IT dilakukan tim Kejati Sumsel di rumah dinasnya di PALI, Rabu (3/6/2026). Sementara kepala dinas diamankan di Palembang.

“Benar ada pengamanan terhadap dua orang tersebut. Saat ini yang bersangkutan sedang dalam perjalanan menuju Kejati Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan,” ungkap Kepala Kejati Sumsel Ketut Sumedana.

Ketut menyebutkan, penangkapan ini berhubungan dengan dugaan suap fee proyek yang sedang diteliti oleh Kejati Sumsel. Namun, ia belum merinci proyek spesifik yang menjadi objek penyelidikan karena proses investigasi masih berlangsung.