Kubu Dokter Tifa Minta Hakim Tolak Dakwaan Jaksa

Kubu Dokter Tifa Minta Hakim Tolak Dakwaan Jaksa

Kubu Dokter Tifa Minta Hakim Tolak – Liputan6.com, Jakarta – Sidang perkara terhadap Tifauzia Tyassuma, yang dikenal sebagai Dokter Tifa, berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (9/7/2026). Dalam sidang ini, tim kuasa hukum terdakwa secara resmi mengajukan eksepsi untuk menolak surat dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Dakwaan tersebut menyangkut dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dengan dasar tuduhan ijazah palsu. Kubu Dokter Tifa Minta Hakim tidak hanya menolak dakwaan tetapi juga menyampaikan berbagai argumen hukum untuk mendukung permintaan tersebut.

Permintaan Eksepsi dan Alasan Penolakan Dakwaan

Dalam sidang hari ini, tim kuasa hukum Dokter Tifa, yang dikenal sebagai Tim Pembela Dokter Tifa (TPDT), menegaskan bahwa dakwaan jaksa tidak memenuhi syarat hukum. Mereka mengajukan eksepsi sebagai langkah awal untuk menggugat kelayakan surat dakwaan tersebut. “Kubu Dokter Tifa Minta Hakim menolak dakwaan jaksa karena tidak sesuai dengan prinsip asas legalitas,” kata pengacara dalam pembacaaan eksepsi di ruang sidang. Eksepsi ini menjadi poin penting dalam upaya menegakkan keadilan dalam kasus yang dinilai memiliki dampak luas terhadap reputasi publik.

“Kubu Dokter Tifa Minta Hakim untuk menolak dakwaan karena terdakwa telah memberikan penjelasan yang jelas dan memadai mengenai ijazah yang menjadi dasar tuduhan,” tegas tim kuasa hukum. Mereka juga mengatakan bahwa surat dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum belum memperhatikan konteks lengkap dari peristiwa yang disangkakan, sehingga bisa dianggap tidak objektif.

Argumentasi Soal Kewenangan Pengadilan

Salah satu argumen utama yang disampaikan TPDT adalah soal kewenangan pengadilan. Mereka menyatakan bahwa lokasi kejadian pidana, atau locus delicti, berada di MNC Conference Hall iNews Tower, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dengan demikian, PN Jakarta Pusat seharusnya yang menjadi pengadilan yang berwenang menangani perkara ini, bukan PN Jakarta Timur. “Kubu Dokter Tifa Minta Hakim menetapkan PN Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang berwenang karena kewenangan melekat pada tempat kejadian pidana,” jelas pengacara dalam sambungan eksepsi.

“Penuntut umum keliru mengutip Pasal 165 ayat (2) UU 20 tahun 2025 sebagai dasar menetapkan PN Jakarta Selatan. Padahal, berdasarkan asas yurisdiksi, pengadilan yang berwenang adalah PN Jakarta Pusat. Kubu Dokter Tifa Minta Hakim menolak dakwaan karena terdakwa mengajukan argumen yang kuat mengenai kewenangan pengadilan,” tambah tim kuasa hukum.

Kritik terhadap Dakwaan dan Prinsip Hukum

Tim kuasa hukum juga mengkritik dakwaan jaksa karena dianggap tidak cermat dalam menyusun alasan-alasan hukum. Mereka menegaskan bahwa pernyataan dalam dakwaan tidak cukup mendukung klaim bahwa Dokter Tifa melakukan tindak pidana fitnah. “Kubu Dokter Tifa Minta Hakim menolak dakwaan karena melanggar prinsip asas legalitas dan imunitas saksi,” kata pengacara. Mereka menyebut bahwa dakwaan tersebut memperumit proses hukum dan bisa memengaruhi keputusan hakim.

“Kubu Dokter Tifa Minta Hakim memberikan kesempatan untuk melihat bukti-bukti yang telah disiapkan oleh terdakwa. Surat dakwaan yang diberikan jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-133/M.1.14/Eoh.2/06/2026 belum lengkap dalam memaparkan fakta-fakta yang menjadi dasar tindak pidana,” tambah tim kuasa hukum. Mereka menyarankan agar hakim menunda sidang lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua aspek hukum telah dipertimbangkan secara matang.

Pemulihan Nama Baik dan Kesimpulan Eksepsi

Dalam kesimpulan pembacaaan eksepsi, TPDT mengajukan permintaan untuk pemulihan nama baik terdakwa. Mereka berharap proses pemeriksaan perkara dapat dihentikan sementara hingga semua fakta dan alasan dalam dakwaan dapat diperiksa ulang. “Kubu Dokter Tifa Minta Hakim menolak dakwaan dan menetapkan pemulihan reputasi terdakwa,” tutur pengacara. Permintaan ini diharapkan dapat memberikan keadilan kepada Dokter Tifa dan mencegah kesalahan dalam menetapkan tindak pidana.

“Kubu Dokter Tifa Minta Hakim menyatakan bahwa nama baik terdakwa harus dipulihkan karena pernyataan dalam dakwaan tidak memiliki dasar yang kuat. Kami juga meminta hakim menunda sidang untuk memberikan waktu kepada terdakwa dan kuasa hukumnya mempersiapkan argumen lebih rapi,” pungkas tim kuasa hukum.

Proses hukum ini menjadi sorotan publik karena melibatkan Presiden Joko Widodo. Kubu Dokter Tifa Minta Hakim berharap pengadilan dapat meninjau ulang dakwaan dan memberikan keputusan yang adil. Sebagai langkah lanjutan, sidang perkara akan dilanjutkan pada sesi berikutnya dengan mengevaluasi argumen dari kedua belah pihak. Dengan adanya eksepsi yang diajukan, jelas bahwa jalan hukum dalam kasus ini masih panjang dan perlu diteliti lebih lanjut. Kubu Dokter Tifa Minta Hakim menunjukkan komitmen kuat untuk memperjuangkan keadilan bagi terdakwa.