KPK Ungkap Dugaan Setoran Kantah ke Kanwil BPN Jatim

KPK Dalami Dugaan Aliran Uang dari Kantah ke Kanwil BPN Jawa Timur

Beritaterbaik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan dugaan penerimaan uang di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur. Fokus pemeriksaan kini mencakup dugaan adanya setoran dari sejumlah kantor pertanahan atau Kantah di wilayah tersebut kepada pihak tertentu di Kantor Wilayah BPN Jawa Timur.

Dugaan itu mencuat dalam rangkaian penyidikan perkara yang berkembang dari operasi tangkap tangan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Perkara awal berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik sedang menelusuri dugaan hubungan keuangan antara kantor-kantor pertanahan di Jawa Timur dan Kanwil BPN Jawa Timur.

“Ada dugaan kantah-kantah di wilayah tersebut setor uang ke oknum di Kanwil BPN Jatim,”

Pendalaman tersebut semakin mendapat perhatian setelah penggeledahan di Kanwil BPN Jawa Timur pada Kamis, 24 September 2026. Dalam kegiatan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam rupiah serta mata uang asing. Total nilai uang yang diamankan disebut mencapai ratusan juta rupiah.

Uang Rupiah, Dolar AS, Dolar Singapura, dan Perhiasan Disita

Selain pecahan rupiah, KPK menyita uang dalam dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Sejumlah perhiasan yang diduga terbuat dari emas juga turut diamankan dari lokasi penggeledahan.

Barang-barang tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan untuk menelusuri asal-usul dana dan kemungkinan pola penerimaan uang di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur. KPK menduga dana yang ditemukan tidak semata-mata berkaitan dengan pemohon layanan pertanahan.

“Selain penerimaan uang dari para pemohon layanan, uang-uang tersebut juga diduga berasal dari setoran-setoran Kantah BPN di Jatim,”

Pemeriksaan terhadap asal dana menjadi penting karena layanan pertanahan berkaitan dengan berbagai kebutuhan masyarakat dan badan usaha, termasuk pengurusan sertifikat, perubahan hak atas tanah, pengukuran, hingga administrasi hak guna bangunan. Dalam penyidikan ini, KPK akan mendalami apakah terdapat pihak yang menerima uang, alasan pemberian, serta kaitannya dengan proses pelayanan maupun kewenangan jabatan.

Temuan uang tunai dan perhiasan dalam penggeledahan belum dengan sendirinya menentukan kesimpulan hukum terhadap pihak tertentu. Namun, barang bukti tersebut dapat digunakan penyidik untuk menguji keterangan saksi, menelusuri aliran dana, serta mencocokkan dokumen dan komunikasi yang relevan dengan perkara.

Pengembangan Perkara dari OTT di Jabodetabek

Penyidikan di Jawa Timur merupakan bagian dari pengembangan perkara yang bermula dari OTT KPK pada 14 September 2026. Sehari setelah operasi itu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Delapan tersangka tersebut ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi; serta Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon.

Nama lain yang juga menjadi tersangka adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhry. KPK menduga Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Status tersangka menandai bahwa penyidik telah memiliki kecukupan awal untuk membawa perkara ke proses hukum lebih lanjut. Meski demikian, setiap pihak tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan pembelaan melalui prosedur yang berlaku.

Rangkaian Penggeledahan di Sejumlah Lokasi

Dalam pengembangan perkara, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat yang dinilai berkaitan dengan penyidikan. Pada 17 September 2026, penyidik mendatangi ruangan beberapa pejabat di Kementerian ATR/BPN.

Sehari berikutnya, 18 September, penggeledahan dilakukan di kantor Summarecon di Jakarta. Langkah serupa berlanjut pada 21 September di kantor Summarecon yang berada di Kabupaten Bogor.

Penyidik kemudian menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada Rabu, 23 September 2026. Pada 24 September, kegiatan dilanjutkan ke Kanwil BPN Jawa Timur dan rumah Lampri di Kabupaten Nganjuk.

Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan penyidikan tidak hanya diarahkan pada satu lokasi atau satu peristiwa. KPK tengah menelusuri kemungkinan keterkaitan antara pihak-pihak, dokumen, serta aliran dana yang muncul dari perkara pengurusan HGB dan perkembangan penyidikan setelahnya.

Arti Penting Transparansi Layanan Pertanahan

Layanan pertanahan memiliki dampak langsung bagi warga, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Karena itu, dugaan penerimaan uang di luar mekanisme resmi perlu ditangani secara terbuka dan berbasis pembuktian agar kepastian layanan publik tetap terjaga.

Bagi masyarakat yang sedang mengurus layanan pertanahan, informasi mengenai biaya resmi, prosedur, dan tahapan administrasi menjadi hal penting untuk diperhatikan. Proses yang terdokumentasi serta penggunaan saluran pembayaran resmi dapat membantu mencegah praktik tidak semestinya dan memudahkan pengawasan.

KPK masih mendalami temuan dalam penggeledahan di Jawa Timur. Perkembangan perkara akan bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, analisis barang bukti, penelusuran transaksi, dan kecocokan fakta yang diperoleh selama penyidikan.