KPK Jawab Tantangan Kubu Yaqut soal Kerugian Negara Rp 622 Miliar

KPK Tegaskan Bukti Kerugian Negara Rp 622 Miliar Sudah Lengkap

Beritaterbaik.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap membuktikan dakwaan kerugian keuangan negara senilai Rp 622,09 miliar dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023–2024. Pernyataan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam (19/8/2026).

Tantangan dari Kubu Terdakwa

Mantan Menteri Agama sekaligus politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Yaqut Cholil Qoumas, sebelumnya menilai surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK dalam perkara ini masih rancu. Ia mendesak agar proses persidangan membuka secara transparan metode penghitungan kerugian negara, bukan sekadar bertumpu pada asumsi.

“Terkait dengan kerugian negara, kami juga ingin dan berharap bahwa proses, cara perhitungan gitu ya, dan bagaimana menentukan kerugian negara itu juga dibuka secara terang benderang, jangan berdasarkan asumsi.”

“Bahwa Rp 622 miliar itu bukan uang yang sedikit. Dan kalau didasarkan pada asumsi, maka itu akan sangat, bukan hanya merugikan saya, tapi juga akan merugikan banyak pihak.”

Respons KPK: Bukti Sudah Diverifikasi

Taufik menegaskan bahwa seluruh materi penyidikan telah melewati koordinasi dengan auditor BPK hingga menghasilkan temuan pemeriksaan yang kemudian diserahkan ke penuntut umum. Berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap dan diverifikasi, sehingga perkara layak melangkah ke tahap persidangan.

“Ada unsur kerugian negara, dan itu kita sudah bisa buktikan di materi penyidikan yang sudah berjalan.”

“Dan terbukti dari hasil proses penyidikan yang kita lakukan, koordinasi dengan auditor BPK, sampai kemudian mengeluarkan hasil pemeriksaan dan kemudian diserahkan berkasnya ke penuntut umum, itu dinyatakan lengkap.”

“Jadi silakan, kalau memang ada anggapan-anggapan, tidak ada penerimaan atau tidak ada KN, tetapi kita sudah tuangkan semua dalam suatu berkas perkara yang kemudian sudah dinyatakan lengkap oleh tim jaksa penuntut umum KPK, dan kemudian juga sudah disampaikan di depan persidangan gitu, sudah dibuka.”

Unsur Memperkaya Diri Melampaui Terdakwa

Menanggapi penolakan Yaqut terhadap dakwaan memperkaya diri senilai USD 271.500, Taufik menjelaskan bahwa konstruksi pasal 2 undang-undang anti-korupsi tidak membatasi unsur memperkaya hanya pada diri terdakwa. Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Yaqut telah memperkaya 313 pihak, mencakup individu maupun entitas korporasi.

“Kami pastikan bahwa konstruksi dari pengenaan pasalnya kan pasal 2, tidak ada unsur-unsur yang kemudian harus memperkaya itu hanya untuk dirinya sendiri, begitu, kan ada memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.”