KJP Plus Tahap 2 Cair, Ada Temuan Soal Mobil dan Rumah Rp 1 Miliar

661 Ribu Siswa Jakarta Terima KJP Plus Tahap 2, Anggaran Rp 1,5 Triliun Siap Dicairkan

Beritaterbaik.com – Program bantuan pendidikan yang menjadi tulang punggung akses sekolah bagi keluarga kurang mampu di ibu kota kembali memasuki babak baru. Pada gelombang kedua tahun anggaran 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan sebanyak 661.209 peserta didik sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Skema pendanaan yang disiapkan untuk tahap ini menyentuh angka Rp 1,5 triliun, menjadikannya salah satu alokasi sosial terbesar dalam APBD DKI untuk sektor pendidikan.

Kartu Jakarta Pintar sendiri merupakan instrumen kebijakan yang diluncurkan sejak awal 2010-an untuk memastikan tidak ada anak di Jakarta yang putus sekolah karena kendala biaya. Program ini mencakup pembayaran SPP, biaya transportasi, seragam, hingga kebutuhan belajar lainnya. Dengan masuknya tahap kedua, cakupan penerima diperluas dan mekanisme penyaluran diperketat agar dana benar-benar mengalir ke mereka yang paling membutuhkan.

Struktur Penerima: Lanjutan dan Pendatang Baru

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa dari total 661.209 nama yang tercantum, komposisinya terbagi ke dalam dua kategori utama. Sebanyak 491.000 di antaranya merupakan penerima lama yang melanjutkan bantuan dari periode sebelumnya, sementara 169.643 sisanya adalah peserta didik baru yang untuk pertama kalinya masuk dalam daftar penerima.

“Dari tahap dua ini, gelombang satu yang clear and clean yang sudah selesai, 661.209 murid dengan total anggaran kurang lebih Rp 1,5 triliun,” kata Pramono kepada wartawan, Jumat (4/9/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa proses verifikasi gelombang pertama telah rampung tanpa hambatan berarti. Seluruh nama yang lolos pemadanan data dinyatakan bersih dan siap menerima pencairan bantuan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan DKI.

Kepgub Ditandatangani, Hak Peserta Didik Dijamin

Keputusan Gubernur (Kepgub) yang mengatur besaran bantuan serta daftar penerima untuk tahap kedua tahun 2026 telah resmi ditandatangani oleh Pramono Anung. Dokumen tersebut menjadi landasan hukum bagi seluruh proses penyaluran dana ke sekolah-sekolah dan langsung ke rekening peserta didik.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono menekankan prinsip dasar kebijakan: selama data peserta didik dinyatakan valid dan memenuhi kriteria, pemerintah tidak akan menahan hak mereka untuk memperoleh bantuan. Ia juga meluruskan persepsi bahwa KJP bersifat eksklusif atau terbatas pada kelompok tertentu.

“Jadi ini sekaligus saya ingin meluruskan bahwa di Jakarta kalau selama memenuhi syarat pasti yang bersangkutan akan mendapatkan KJP tahap dua ini,” ujar Pramono.

26 Ribu Nama Masih Menunggu Konfirmasi Data

Di balik angka besar yang telah bersih, masih terdapat kelompok peserta didik yang memerlukan tahap verifikasi lanjutan. Sebanyak 26.247 anak yang secara administratif masuk dalam desil pendapatan 1 hingga 5 — yakni kelompok paling bawah — ternyata memiliki catatan yang perlu dikonfirmasi ulang sebelum bantuan dicairkan.

Temuan pemadanan data menunjukkan sejumlah indikator ekonomi yang tidak konsisten dengan profil desil rendah. Indikator tersebut antara lain kepemilikan kendaraan roda empat, nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas properti rumah yang melampaui Rp 1 miliar, serta keberadaan anggota keluarga yang berstatus aparatur sipil negara (ASN).

“Di antaranya adalah memiliki mobil roda empat, kemudian PBB rumah bernilai lebih dari 1 miliar rupiah, terdapat anggota keluarga yang berstatus sebagai ASN,” kata Pramono.

Kehadiran indikator-indikator tersebut tidak serta-merta menggugurkan hak anak. Proses konfirmasi dilakukan agar distribusi tetap proporsional dan tidak mengalihkan dana dari mereka yang benar-benar membutuhkan. Verifikasi ini menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas yang memastikan setiap rupiah anggaran tepat sasaran.

40 Ribu Anak Berhak Namun Belum Mengurus KJP

Isu lain yang disorot adalah adanya sekitar 40.166 anak yang secara hak telah memenuhi syarat menerima KJP, tetapi hingga saat ini belum melakukan proses administrasi untuk mengaktifkan kartu tersebut. Kondisi ini kerap terjadi karena keterbatasan informasi di tingkat keluarga, terutama di wilayah pinggiran Jakarta di mana akses terhadap layanan publik masih terbatas.

Pramono menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI untuk melakukan penelusuran aktif terhadap data tersebut. Langkah yang diminta mencakup pemberitahuan langsung kepada peserta didik maupun wali murid mengenai hak mereka, serta pendampingan dalam proses pengurusan agar tidak ada anak yang kehilangan akses pendidikan semata-mata karena ketidaktahuan prosedur.

Implikasi bagi Ekosistem Pendidikan Jakarta

Pencairan tahap kedua KJP Plus 2026 membawa konsekuensi langsung bagi ribuan sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas di seluruh wilayah DKI. Dengan anggaran Rp 1,5 triliun yang akan mengalir dalam beberapa bulan ke depan, sekolah-sekolah diharapkan dapat menyalurkan manfaatnya secara merata tanpa hambatan birokrasi yang berkepanjangan.

Bagi keluarga penerima, program ini berfungsi sebagai jaring pengaman yang mencegah anak putus sekolah di tengah tekanan ekonomi. Bagi pemerintah daerah, keberhasilan penyaluran tahap kedua menjadi tolok ukur efektivitas sistem data sosial yang dibangun melalui integrasi berbagai basis data — mulai dari kependudukan, perpajakan, hingga kepegawaian — dalam satu kerangka verifikasi terpadu.

Ke depan, konsistensi pembaruan data dan transparansi kriteria menjadi kunci agar program serupa tidak lagi terhambat oleh tumpang-tindih informasi. Dengan 661 ribu nama yang telah bersih dan ratusan ribu lainnya dalam proses konfirmasi, Jakarta sedang menguji kapasitas tata kelola bantuan sosialnya pada skala yang belum pernah dicapai sebelumnya.