Key Strategy: Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA Silmy Karim, KPK Periksa 11 Saksi

Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA Silmy Karim, KPK Periksa 11 Saksi

Key Strategy menjadi sorotan dalam kasus dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama periode 2022-2026, KPK mengungkap skema korupsi terkait pengurusan dokumen keimigrasian, dengan Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, menjadi salah satu tersangka utama. Untuk memperjelas proses penindasan ini, lembaga antikorupsi telah memanggil 11 saksi yang dianggap terlibat langsung dalam praktik pemerasan yang menyebar di berbagai tingkatan instansi.

Langkah KPK dalam Pemeriksaan Saksi

Pemeriksaan 11 saksi ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengumpulkan bukti-bukti yang memperkuat kasus pemerasan izin tinggal WNA. Saksi-saksi yang diperiksa berasal dari berbagai latar belakang, seperti pejabat pemerintah, staf perusahaan, dan pihak swasta. Delapan dari mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) yang berdinas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat (Kanimsus Jakbar), termasuk pejabat yang menjabat posisi strategis seperti Kepala Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Proses pemeriksaan bertujuan mengungkap alur korupsi yang melibatkan transaksi tidak sah dalam pengurusan izin tinggal.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Ditjen Imigrasi tahun 2022-2026,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberi keterangan kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (17/6/2026). Penyelidikan ini dilakukan dengan Key Strategy yang terpusat pada transparansi dan penggalian fakta melalui pemeriksaan yang terstruktur.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada 2-3 Juni 2026, KPK berhasil mengamankan 17 orang, termasuk delapan ASN dan sembilan pihak swasta. Mereka diduga berperan sebagai perantara atau calo dalam pemerasan izin tinggal WNA. Setelah OTT tersebut, Silmy Karim langsung menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK pada 3 Juni 2026. Selang beberapa hari, KPK secara resmi menetapkan delapan tersangka atas dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang menunjukkan Key Strategy dalam mengungkap praktik penyalahgunaan wewenang.

Keterlibatan Pejabat Utama dalam Kasus

Kasus ini melibatkan pejabat utama seperti Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam, Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Jaya Saputra, dan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah. Selain itu, saksi seperti Kepala Subdirektorat Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo, serta Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Juniadi Sri Priambudi, juga dianggap terlibat dalam korupsi yang terstruktur. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi ini menjadi Key Strategy untuk memperjelas peran masing-masing pihak dalam skema pemerasan yang menghasilkan keuntungan hingga mencapai Rp 145,5 miliar.

Dalam rangka menguatkan investigasi, KPK melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi sebagai bagian dari Key Strategy yang terintegrasi dalam penyelidikan OTT ke-11 tahun 2026. Proses ini melibatkan analisis data keimigrasian, perbandingan transaksi, dan pemeriksaan saksi yang diduga terlibat dalam skema korupsi. Dengan Key Strategy yang dilakukan, KPK bertujuan memperlihatkan bagaimana korupsi dijalankan melalui mekanisme administrasi yang seharusnya jelas dan objektif.

Kasus pemerasan izin tinggal WNA ini menjadi sorotan karena menggambarkan kelemahan pengawasan di lingkungan Kementerian Imigrasi. Saksi-saksi yang diperiksa diharapkan dapat memberikan informasi mengenai prosedur pengurusan izin tinggal, serta alur dana yang mengalir dalam praktik korupsi. KPK juga menyoroti pentingnya Key Strategy dalam mempercepat penyelidikan, dengan memastikan semua pihak terkait tetap terpantau secara sistematis.