Key Strategy: Dadan Hindayana Intervensi BPK dalam Program MBG

Dadan Hindayana Intervensi BPK dalam Program MBG

Key Strategy adalah strategi utama yang digunakan dalam penyelidikan kasus korupsi pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini terungkap melalui penahanan Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap bahwa Dadan diduga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan. Hal ini menggambarkan Key Strategy dalam upaya memperoleh keuntungan finansial melalui manipulasi harga dan seleksi pihak-pihak tertentu.

Strategi Korupsi dalam MBG

Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, Dadan Hindayana tidak bertindak sendirian. Ia diduga bekerja sama dengan Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung untuk melakukan intervensi ke BPK. Intervensi tersebut dinyatakan melanggar hukum dan menjadi Key Strategy dalam mengubah proses pengadaan agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Syarief menjelaskan bahwa BPK, yang biasanya menjalankan fungsi pengawasan keuangan, menjadi alat untuk menekan harga barang secara tidak adil.

“Saudara DH bersama-sama dengan Saudara SS dan Saudara LP dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” kata Syarief dalam konferensi pers, Rabu (3/6/2026).

Kasus ini memperlihatkan bagaimana Key Strategy dalam korupsi bisa melibatkan lembaga independen seperti BPK sebagai penghalang atau pelengkap keuntungan. Dalam penerapan MBG, yang bertujuan memberikan nutrisi sehat kepada anak-anak di lingkungan sekolah, penyimpangan harga dan kontraktor yang tidak kompeten menjadi titik kritis. Penyidik menemukan indikasi bahwa intervensi BPK digunakan untuk memastikan pengadaan yang tidak memenuhi standar kualitas tetapi memberi keuntungan bagi para pelaku.

Kerugian Negara dan Konsekuensi Hukum

Kasus korupsi yang melibatkan Dadan Hindayana menunjukkan bahwa Key Strategy dalam skema penyalahgunaan wewenang tidak hanya terbatas pada kontraktor, tetapi juga melibatkan pihak pemeriksa keuangan. Dalam pengadaan, ratusan item diklaim tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya, pembelian 21.801 unit motor listrik senilai Rp 1 triliun dan 32.000 pasang sepatu yang diduga dijual dengan markup harga yang signifikan.

Selain itu, penyidik menemukan indikasi penggunaan yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara tidak semestinya. Yayasan yang seharusnya menjadi pengelola program di tingkat sekolah justru dijadikan sarana untuk mempercepat pengadaan barang yang tidak sesuai aturan. Penyimpangan ini menjadi bagian dari Key Strategy yang memperkuat kemungkinan kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan MBG.

Kasus ini juga menunjukkan bagaimana Key Strategy korupsi bisa menyebar ke berbagai tingkat pengambilan keputusan. Dadan Hindayana dan rekan-rekannya diduga memanipulasi data pengadaan agar keuntungan finansial tetap terjaga. Hasilnya, negara terduga mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Selain itu, sistem verifikasi yang seharusnya memastikan transparansi menjadi lemah karena dugaan kecurangan dalam proses pemeriksaan oleh BPK.

Para tersangka dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penahanan Dadan Hindayana bersama Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung dilakukan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ini menunjukkan bahwa Key Strategy dalam kasus ini tidak hanya terkait keuntungan keuangan, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap pengelolaan program pemerintah.

Kasus Dadan Hindayana menjadi contoh nyata bagaimana Key Strategy korupsi bisa melibatkan pihak ketiga seperti BPK sebagai bagian dari skema yang lebih luas. Selain mengganggu efektivitas MBG, intervensi ini juga membuka celah bagi praktik tidak jujur dalam pengadaan barang dan jasa. Pemerintah diharapkan bisa mengambil langkah-langkah tegas untuk memperkuat sistem pengawasan dan mencegah terulangnya skema serupa di masa depan.