Mendagri Ungkap Kabar Terbaru soal Pemulihan Pascabencana di Sumatera
Key Discussion – Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga bertindak sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, memberikan update terkini mengenai upaya pemulihan wilayah yang terkena bencana di Pulau Sumatera. Dalam rapat koordinasi yang diadakan di Kediaman Widya Chandra, Jakarta, pada hari Minggu (24/5/2026), Tito menyampaikan bahwa perbaikan kondisi daerah terdampak banjir terus berlangsung dengan baik. Menurutnya, hingga tanggal 24 Mei 2026, sebagian besar wilayah yang terkena musibah di tiga provinsi utama telah menunjukkan tanda-tanda kembali ke keadaan normal.
Pemulihan Pascabencana Berjalan Lancar
Tito Karnavian menjelaskan bahwa keberhasilan ini didapatkan melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari awal masa darurat, proses tanggap darurat, hingga tahap transisi menuju pemulihan, seluruh pihak telah berperan aktif dalam memulihkan situasi. Salah satu indikator utama yang dipertimbangkan adalah keberhasilan pengungsi dalam meninggalkan tenda darurat. Saat ini, seluruh warga pengungsi sudah beralih ke hunian sementara (huntara) atau menggunakan Dana Tunggu Hunian (DTH) yang disediakan pemerintah.
“Untuk Sumatera Barat, dari 16 kabupaten/kota yang terdampak, 13 di antaranya sudah kembali ke kondisi normal, mencapai 80 persen. Ada beberapa daerah yang masih memerlukan perhatian, terutama di Tanah Datar. Sementara itu, wilayah seperti Agam dan Padang Pariaman masih dalam proses pemulihan,” kata Tito dalam sesi rapat.
Menurut Tito, pemulihan di Sumatera Barat mencakup penyesuaian infrastruktur, peningkatan akses layanan publik, dan stabilisasi aktivitas ekonomi. Meski sebagian besar wilayah sudah beroperasi normal, ada beberapa daerah yang dianggap masih berada di ambang pemulihan. Dalam konteks ini, Tito menekankan perlunya dukungan tambahan untuk mengatasi sisa-sisa kerusakan yang belum sepenuhnya diperbaiki.
Status Pemulihan di Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara juga menunjukkan kemajuan yang memuaskan. Dari total 19 kabupaten/kota yang terkena bencana, 16 di antaranya sudah kembali berjalan seperti semula. Hanya tiga daerah yang masih dalam proses, yaitu Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Tapanuli Selatan dikatakan mendekati keadaan normal, sementara dua daerah lainnya memerlukan perhatian khusus guna mempercepat perbaikan.
“Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan dalam kondisi daerah. Meski ada tiga kabupaten yang masih dalam proses, kita yakin mereka bisa segera pulih bila diberi dukungan yang tepat,” jelas Tito.
Di Aceh, dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, 10 di antaranya sudah stabil. Gayo Lues dinilai mencapai kondisi yang hampir pulih. Namun, tujuh daerah lain masih butuh perhatian intensif, termasuk Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Tito mengungkapkan bahwa evaluasi kondisi ini dilakukan berdasarkan berbagai indikator penting, seperti fungsi pemerintahan, keadaan layanan kesehatan, dan akses transportasi.
Indikator Pemulihan yang Dipertimbangkan
Tito Karnavian menegaskan bahwa penilaian keberhasilan pemulihan berdasarkan kriteria yang jelas. Beberapa indikator utama yang diukur antara lain: kemampuan pemerintahan daerah dalam beroperasi, fungsionalitas fasilitas kesehatan, kegiatan belajar mengajar yang berjalan, serta ketersediaan akses darat. Selain itu, ia juga memasukkan aspek-aspek seperti keberadaan SPBU, PDAM, dan layanan internet sebagai parameter penting dalam menilai kondisi sosial ekonomi warga.
Proses pemulihan tidak hanya menyangkut fisik bangunan atau infrastruktur, tetapi juga melibatkan pemulihan fungsi layanan dasar. Tito menjelaskan bahwa keberhasilan ini mencerminkan komitmen bersama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat yang menyalurkan dana, serta masyarakat yang turut berpartisipasi dalam membangun kembali kehidupan normal. “Kita perlu memastikan bahwa semua aspek kebutuhan dasar telah dipenuhi, karena hal ini sangat berpengaruh pada kestabilan masyarakat,” tambahnya.
Dukungan Anggaran untuk Pemulihan
Dalam sesi rapat tersebut, Tito menekankan pentingnya alokasi anggaran yang terus ditingkatkan. Menurutnya, dana yang dialokasikan untuk daerah terdampak bencana tidak boleh dikurangi, justru diperlukan penambahan. “Dana ini digunakan untuk menangani residu-residu yang masih ada, seperti perbaikan rumah rusak, pengadaan kebutuhan pokok, dan pemulihan ekonomi masyarakat,” jelas Tito. Ia menambahkan bahwa dukungan finansial dari pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci utama dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Untuk memastikan keberhasilan pemulihan, Tito menyoroti peran lintas sektor. Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta pihak-pihak terkait lainnya harus terus berkoordinasi. “Tidak hanya infrastruktur yang harus pulih, tetapi juga kegiatan sosial dan ekonomi warga harus kembali berjalan lancar,” kata Tito. Ia berharap, dengan dukungan anggaran yang memadai, semua daerah terdampak bisa menyelesaikan proses pemulihan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Partisipasi Pihak Lain dalam Rakor
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga. Di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, serta para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hadirnya mereka menunjukkan komitmen kolektif untuk memastikan keberhasilan pemulihan di wilayah Sumatera.
Dalam sesi diskusi, para peserta menggarisbawahi perlunya sinergi antara berbagai sektor dalam menangani masalah pascabencana. Tito Karnavian menuturkan bahwa kemajuan yang terjadi sejauh ini adalah bukti bahwa upaya pemulihan tidak hanya mengandalkan kekuatan pemerintah pusat, tetapi juga kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. “Dukungan bersama akan mempercepat proses pemulihan dan memastikan bahwa