Ketakutan OTT Muara Enim, Eksekusi Suap Audit BPK Klaten Tertunda

Penyerahan Rp400 Juta untuk Hapus Temuan Audit Klaten Sempat Ditunda

Beritaterbaik.com – Rencana penyerahan uang Rp400 juta yang diduga berkaitan dengan penghapusan temuan audit di Kabupaten Klaten sempat tidak dilanjutkan setelah terjadi operasi tangkap tangan KPK di Muara Enim. Uang itu disebut telah disiapkan dalam rangka kesepakatan untuk menghilangkan dua temuan kelebihan pembayaran honorarium sekitar Rp5 miliar.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, dugaan transaksi tersebut melibatkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, pejabat Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, serta pihak swasta Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative.

Pertemuan di Semarang dan Negosiasi Nilai Uang

Persoalan ini bermula dari temuan pemeriksaan mengenai pembayaran honorarium yang nilainya diperkirakan mencapai Rp5 miliar. Untuk membahas kemungkinan penghilangan temuan itu dari Laporan Hasil Pemeriksaan, Hamenang bersama Inspektur Daerah Agus Suprapto mendatangi Ahmad Luthfi di Semarang.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Kepala Bidang Pemeriksaan Jawa Tengah 3 Iwan Hery Setiawan. Pembicaraan difokuskan pada dua poin temuan kelebihan pembayaran honorarium yang hendak dihapus dari hasil audit.

“Adapun dalam pertemuan tersebut, dibahas tentang rencana dropping 2 (dua) temuan terkait kelebihan pembayaran honorarium sebesar ± Rp 5 miliar dimaksud,” kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Pertemuan lanjutan antara Hamenang dan Ahmad Luthfi kembali berlangsung di Semarang pada Mei 2026. Dalam komunikasi yang lebih intensif itu, keduanya disebut membahas nilai dana yang diminta untuk menghapus temuan pemeriksaan.

Ahmad Luthfi awalnya meminta dukungan dana Rp600 juta. Hamenang tidak menyetujui angka tersebut dan melakukan negosiasi hingga nilai yang disepakati menjadi Rp400 juta.

“Tolong support kami Rp 600 juta. Akan tetapi HWI tidak menyanggupi dan mengajukan negosiasi hingga terjadi kesepakatan menjadi Rp 400 juta,” jelas Taufik.

Kode “AMIDIS” dan Penundaan Penyerahan Dana

Setelah pertemuan itu, Hamenang mengadakan konsolidasi bersama Penjabat Sekretaris Daerah Jaka Purwanto, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Rizqan Iryawan, serta Kepala BPKAD Muh Himawan Purnomo. Dalam rangkaian yang dipaparkan KPK, Ahmad Luthfi memberikan kontak perantara dengan penanda “kode AMIDIS”.

Kontak tersebut diteruskan melalui Hery Setiawan dan Agus Suprapto kepada Hamenang. Selanjutnya, Hamenang menyampaikan kode itu kepada Rizqan sembari meminta agar dana Rp400 juta dipersiapkan sesuai hasil kesepakatan.

Rizqan kemudian meneruskan instruksi dan kode tersebut kepada Muhammad Amin Wahyu Utomo. Namun, rencana pemberian uang kepada pihak yang menggunakan kode AMIDIS tidak jadi dilakukan pada saat itu. Penundaan disebut terjadi setelah adanya penangkapan terkait dugaan suap audit BPK di Muara Enim.

“Namun, karena adanya peristiwa tertangkap oleh KPK di Muara Enim yang terkait dengan dugaan suap audit BPK, maka kemudian pemberian oleh Muhammad Amin kepada AMIDIS ditunda,” tutur Taufik.

Perkara ini menggambarkan posisi penting laporan hasil pemeriksaan dalam tata kelola pemerintah daerah. Temuan audit pada dasarnya menjadi bahan evaluasi atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan administrasi pemerintahan. Dugaan upaya untuk menghilangkan temuan melalui pemberian uang menjadi bagian yang didalami penyidik.

Tiga Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

KPK telah menetapkan Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk periode 2025-2026. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik menilai terdapat kecukupan alat bukti.

“Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana tindak pidana korupsi, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan tiga (3) orang sebagai tersangka,” kata Taufik pada Jumat (3/7/2026).

Selain Hamenang, dua tersangka lain ialah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah selaku Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah dan Muhammad Amin Wahyu Utomo sebagai pihak swasta dari PT MWC.

“1). Sdr. HWI, selaku Bupati Klaten periode 2025-2030; 2). Sdr. ALU selaku Kalan BPK Jawa Tengah (Jateng); 3). Sdr. MAW selaku pihak swasta dari PT MWC,” ujarnya.

Untuk dugaan penerimaan suap, upah pungut, galian C, penerimaan lain, atau gratifikasi, Hamenang disangkakan dengan Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. KPK juga menyebut ketentuan Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta aturan penyesuaian pidananya.

KPK menyatakan para tersangka ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 Oktober hingga 4 November 2026. Proses penyidikan masih diperlukan untuk menelusuri rangkaian pertemuan, aliran instruksi, serta dugaan tujuan penggunaan dana dalam perkara tersebut.