Hasto Cerita Kebijakan Megawati Cegah Hutan Bekas Karhutla Jadi Kebun Sawit

Hasto Dorong Perlindungan Ketat Hutan Pascakarhutla

Beritaterbaik.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengusulkan perlindungan yang lebih kuat bagi lahan dan kawasan hutan setelah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Ia menilai area yang pernah terbakar tidak semestinya berakhir menjadi perkebunan kelapa sawit melalui perubahan fungsi kawasan.

Gagasan itu ditempatkan Hasto dalam kerangka penanganan karhutla yang tidak berhenti pada pemadaman api. Pemulihan lingkungan, kebijakan tata ruang, perlindungan hutan, hingga tindakan hukum terhadap pembakar lahan perlu berjalan sebagai satu rangkaian. Dengan pendekatan tersebut, kawasan rusak dapat dipulihkan tanpa membuka peluang bagi pemanfaatan yang justru memperbesar risiko kerusakan berikutnya.

Moratorium untuk menjaga kawasan hutan

Hasto menilai pemerintah perlu mempertahankan moratorium pemanfaatan hutan agar alih fungsi lahan tidak berlangsung dengan mudah. Ia mengaitkan pandangan itu dengan kebijakan yang dijalankan Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia. Megawati saat ini juga merupakan Ketua Umum PDIP.

“Maka mengapa Ibu Mega (Ketua Umum PDIP) ketika menjadi Presiden, beliau tidak mengeluarkan izin untuk tanaman sawit apalagi dari hutan-hutan. Hutan-hutan harus dilindungi, terus ada moratorium hutan,” kata Hasto.

Usulan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hutan bukan hanya persoalan menjaga tutupan vegetasi. Hutan memiliki fungsi penting bagi keseimbangan lingkungan, termasuk dalam menjaga kondisi tanah dan kawasan di sekitarnya. Ketika kawasan pascakebakaran berubah menjadi penggunaan lain, proses pemulihan ekosistem berpotensi tidak memperoleh ruang yang cukup.

Karhutla sendiri memerlukan perhatian lintas sektor karena dampaknya tidak berhenti di lokasi terjadinya api. Asap, rusaknya vegetasi, gangguan terhadap aktivitas warga, serta menurunnya kualitas lingkungan dapat menjadi persoalan yang meluas. Karena itu, pencegahan kebakaran dan kebijakan penggunaan lahan perlu saling mendukung.

Sanksi bagi pembukaan lahan dengan pembakaran

Selain moratorium, Hasto meminta penegakan hukum menjadi bagian utama dari penanganan masalah tersebut. Ia menekankan perlunya hukuman yang tegas terhadap pihak yang membuka lahan melalui pembakaran, terutama apabila lahan itu sesudahnya digunakan untuk perkebunan sawit.

“Yang kedua, supremasi hukum harus dibangun. Jadi mereka yang membuka lahan dengan membakar itu harus dikenakan suatu sanksi yang tegas. Apalagi setelah dibakar kemudian dikonversikan ke sawit,” ungkap Hasto.

Penegakan hukum dinilai penting untuk menutup celah yang dapat mendorong praktik pembukaan lahan secara merusak. Dalam konteks ini, sanksi bukan semata-mata respons setelah kebakaran terjadi, melainkan juga instrumen pencegahan agar pembakaran tidak dipandang sebagai jalan pintas untuk mengubah fungsi suatu wilayah.

Pengawasan terhadap kawasan rawan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kesiapan menghadapi musim kemarau, komunikasi antarlembaga, serta langkah mitigasi di lapangan dapat menentukan apakah potensi api dapat ditangani sejak awal atau berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Catatan mengenai perkebunan sawit dan reboisasi

Hasto turut menyinggung pandangan Megawati terkait karakter tanaman sawit yang dinilai dapat menghambat tanaman lain tumbuh di sekitarnya. Ia menyampaikan hal tersebut saat membahas pentingnya menjaga keberagaman vegetasi dan memulihkan hutan yang telah rusak.

“Suatu tanaman yang kata Bu Mega sangat sombong sekali karena dia enggak mau tanaman yang lain hidup di sekitarnya,” ucap Hasto.

Ia kemudian mendorong gerakan penghijauan dan reboisasi dilaksanakan secara serentak. Pemulihan kawasan tidak cukup hanya dengan menghentikan kerusakan, tetapi juga membutuhkan penanaman kembali serta perawatan berkelanjutan agar fungsi hutan dapat pulih. Hasto melihat langkah itu dapat sekaligus menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Gerakan merawat lingkungan dengan menanam pohon, reboisasi, itu harus dilakukan secara serentak. Dengan cara itu pemerintah juga diuntungkan dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat melalui penghijauan kembali hutan-hutan kita,” kata Hasto.

Reboisasi memiliki arti penting bagi kawasan yang telah kehilangan tutupan pohon akibat kebakaran. Proses pemulihan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, dari pemerintah hingga masyarakat di sekitar hutan. Kegiatan penanaman kembali juga perlu disertai pemeliharaan agar pohon yang ditanam dapat tumbuh dan memberi manfaat dalam jangka panjang.

Antisipasi kemarau dinilai perlu diperkuat

Hasto juga menyoroti kesiapan menghadapi musim kemarau. Ia menilai upaya antisipasi, koordinasi, serta mitigasi karhutla masih perlu ditingkatkan agar kebakaran tidak menjadi persoalan yang berulang dari tahun ke tahun.

“PDI Perjuangan melihat langkah-langkah antisipasi, koordinasi, dan mitigasi yang dilakukan itu sangat kurang,” tandasnya.

Pesan yang ditekankan Hasto adalah perlunya kebijakan yang menghubungkan pencegahan kebakaran, perlindungan kawasan hutan, penindakan terhadap pelanggaran, dan pemulihan lingkungan. Bagi warga, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya terlihat dari api yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari terjaganya hutan serta adanya kepastian bahwa kawasan yang terbakar tidak berubah menjadi ruang bagi praktik perusakan baru.