Golkar: Putusan MK soal Gibran Jadi Bahan Evaluasi Sistem Pemilu

Putusan MK Jadi Sorotan untuk Pembenahan Aturan Pemilu

Beritaterbaik.com – Golkar – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka perlu dihormati seluruh pihak. Ia juga memandang putusan itu sebagai momentum untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu sekaligus memperbaiki ketentuan pencalonan di masa mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Doli pada Rabu, 7 Oktober 2026, setelah MK membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pandangannya, MK telah menjalankan peran kelembagaannya dengan menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka hukum, terpisah dari dinamika politik yang mengiringinya.

“Kita harus menghormati putusan yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Kita juga memberikan apresiasi dan terima kasih, di mana MK benar-benar menempatkan posisinya sebagai sebuah institusi hukum,” kata Doli.

Doli menekankan bahwa proses politik dalam kehidupan bernegara tidak dapat dilepaskan dari fondasi konstitusi, aturan yang jelas, integritas, serta tanggung jawab kepada kepentingan bangsa. Putusan pengadilan konstitusi, kata dia, dapat menjadi pengingat bahwa setiap tahapan pemilu harus dijalankan dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi untuk Penyelenggara Pemilu

Bagi Doli, putusan MK tidak cukup dipahami sebagai catatan atas sebuah sengketa. Penyelenggara pemilu juga perlu menjadikannya bahan refleksi terhadap pelaksanaan proses verifikasi dan pemenuhan persyaratan calon.

“Bagi para penyelenggara Pemilu, putusan MK ini bukan saja sekadar sebagai pelajaran, tapi juga sebagai pukulan, sekaligus menjadi bahan introspeksi diri,” ujarnya.

Evaluasi tersebut penting karena pemilu melibatkan rangkaian prosedur yang menentukan siapa saja yang dapat maju sebagai calon pemimpin maupun wakil rakyat. Kejelasan dokumen, ketegasan mekanisme pemeriksaan, dan keterbukaan proses menjadi unsur yang relevan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Dalam konteks penyusunan Undang-Undang Pemilu berikutnya, Doli melihat putusan itu dapat dipakai sebagai salah satu rujukan untuk menyempurnakan sistem. Ia mendorong agar syarat pencalonan, proses rekrutmen, hingga tahapan seleksi calon di tingkat nasional dan daerah dirumuskan secara lebih terperinci dan transparan.

Aturan yang lebih jelas dinilai dapat membantu mengurangi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu, mekanisme yang terbuka memberi ruang bagi masyarakat untuk memahami dasar pemenuhan persyaratan seseorang sebelum ia ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

Tindak Lanjut Berada di Ranah Politik

Doli menyatakan tindak lanjut atas putusan tersebut pada akhirnya memasuki wilayah politik. Pembahasan mengenai perubahan aturan pemilu akan bergantung pada kesepakatan para pimpinan partai politik di DPR.

“Apapun langkah yang akan ditempuh dan keputusan yang akan diambil sepenuhnya harus dikembalikan kepada kepentingan rakyat dan untuk menjaga martabat bangsa serta kedaulatan negara,” katanya.

Ia memandang pembentukan atau revisi regulasi pemilu harus diarahkan pada kepentingan publik. Perdebatan politik mengenai aturan pencalonan perlu menghasilkan ketentuan yang dapat diterapkan secara adil dan konsisten, baik bagi calon di pusat maupun di daerah.

MK Soroti Dokumen Pendidikan

Dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang 1 Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, MK menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setingkat sekolah menengah atas. Isu itu berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan soal certificate of attendance yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan yang setara SMA di luar negeri. Dalam penjelasannya, dokumen tersebut dinilai tidak menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

“Sementara itu certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan,” kata Arsul Sani.

MK menyatakan bukti-bukti yang muncul dalam persidangan belum menunjukkan secara meyakinkan adanya ijazah setara SMA yang digunakan Gibran untuk memenuhi syarat pencalonan wakil presiden. Namun, gugatan mengenai keabsahan syarat pendidikan tersebut ditolak oleh MK.

Perkara ini memperlihatkan pentingnya membedakan antara substansi dokumen pendidikan, surat keterangan yang diterbitkan instansi terkait, dan ketentuan administratif dalam pencalonan. Ketiga aspek itu dapat menjadi perhatian dalam pembahasan pembaruan sistem pemilu agar tata kelola verifikasi lebih mudah dipahami publik.

Tanggapan Gibran

Gibran menanggapi putusan MK dengan menyatakan penghormatan terhadap seluruh rangkaian pemeriksaan perkara. Ia menyampaikan hal itu kepada wartawan pada Rabu, 7 Oktober 2026.

“Terima kasih, kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK,” kata Gibran.

Mantan Wali Kota Solo itu juga menyampaikan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa menyelesaikan pendidikan tingkat SMA. Ia menyebut pernah menempuh pendidikan hingga jenjang S1 di Singapura dan menyatakan akan menindaklanjuti penjelasan MK tentang bukti ijazah yang dipersoalkan.

“Kalau saya enggak lulus SMA, ya saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 di Singapura,” tutur Gibran.

Putusan ini membuka kembali diskusi mengenai standar pembuktian dan kelengkapan dokumen dalam pencalonan pejabat publik. Bagi pembuat kebijakan, isu tersebut menjadi salah satu bahan penting untuk memastikan peraturan pemilu mendatang memiliki prosedur yang lebih rinci, transparan, dan mampu menjaga legitimasi proses demokrasi.