DPR Desak Kemenhut Gerak Cepat Tangani Kebakaran Hutan

Koordinasi Terpadu Didorong untuk Merespons Lonjakan Titik Panas

Beritaterbaik.com – Lonjakan titik panas di berbagai wilayah Indonesia mendorong anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, meminta Kementerian Kehutanan segera mengambil peran sentral dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Hingga 15 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB, pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat 799 titik panas berkepercayaan tinggi secara nasional.

Angka tersebut naik tajam dari 372 titik panas pada sehari sebelumnya. Kondisi ini dinilai membutuhkan respons cepat, dengan satu komando yang dapat menyatukan kerja kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta aparat di lokasi terdampak.

Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi, mencapai 389 titik. Sumatera Selatan mencatat 122 titik, diikuti Kalimantan Barat sebanyak 42 titik. Jambi dan Kalimantan Selatan masing-masing memiliki 31 titik panas. Dalam pemantauan yang sama, Riau tidak mencatat adanya titik panas.

Kemenhut Diminta Memimpin Pembagian Tugas

Rajiv menilai penanganan karhutla, terutama di Kalimantan dan wilayah lain yang mengalami kebakaran, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kementerian Kehutanan diminta memimpin koordinasi agar kebutuhan di lapangan, mulai dari personel sampai peralatan, dapat ditangani dengan jelas dan terukur.

“Kementerian Kehutanan harus tampil sebagai penggerak utama penyelesaian masalah ini. Segera kumpulkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat terkait. Tetapkan siapa mengerjakan apa, di wilayah mana, dengan dukungan apa, dan kapan hasilnya harus terlihat. Warga tidak bisa terus menunggu sementara kebakaran dan paparan asap masih berlangsung,” kata Rajiv, Jumat (16/10/2026).

Koordinasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertemuan antarlembaga. Setiap pihak perlu memiliki tanggung jawab yang konkret, wilayah kerja yang jelas, dukungan logistik yang cukup, serta sasaran harian yang bisa dievaluasi. Dengan pola seperti itu, pemerintah dapat menentukan lokasi mana yang harus lebih dahulu mendapat penguatan penanganan.

Penentuan prioritas, kata Rajiv, perlu mempertimbangkan tingkat kebakaran, kedekatan api dengan permukiman, kondisi kualitas udara, serta kemampuan penanganan di masing-masing daerah. Luasnya sebaran kebakaran membuat evaluasi kebutuhan lapangan menjadi bagian penting dari operasi terpadu.

Kebakaran Terjadi di Sejumlah Daerah

Di Kalimantan Tengah, upaya pemadaman masih berlangsung di area sekitar Taman Nasional Tanjung Puting. Sementara itu, kebakaran lahan pada 14 Oktober juga tercatat di Penajam Paser Utara, Paser, dan Samarinda, Kalimantan Timur.

Peristiwa serupa terjadi di beberapa daerah lain. Kebakaran dilaporkan muncul di Banggai Kepulauan dan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah; Majene, Sulawesi Barat; Sinjai, Sulawesi Selatan; serta Banyumas, Jawa Tengah. Persebaran ini memperlihatkan bahwa upaya pengendalian tidak cukup hanya berfokus pada satu pulau atau satu pemerintah daerah.

Rajiv mengakui operasi gabungan dan peninjauan di lapangan telah dilakukan. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kecukupan sumber daya untuk mengendalikan api. Hal yang perlu diperiksa mencakup jumlah petugas, kondisi perlengkapan, akses terhadap sumber air, ketersediaan anggaran, dan hasil nyata dari strategi pemadaman yang diterapkan.

Ia meminta rapat koordinasi melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, BNPB, BMKG, TNI, Polri, dan para kepala daerah dari kawasan terdampak. Pertemuan itu diharapkan menghasilkan rencana operasi bersama yang tidak hanya membagi tugas, tetapi juga memastikan kebutuhan para petugas segera terpenuhi.

“Kalau daerah kekurangan pompa, sumber air, personel, atau layanan kesehatan, harus jelas siapa yang memenuhi dan kapan tersedia. Jangan biarkan petugas di lapangan bekerja dengan dukungan yang tidak memadai,” katanya.

Perlindungan Warga dan Petugas Menjadi Perhatian

Penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api. Paparan asap dapat memengaruhi aktivitas harian warga, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian lebih dalam menjaga kesehatan. Rajiv mendorong kesiapan fasilitas kesehatan, penyampaian informasi kualitas udara secara berkala, dan panduan yang mudah dipahami masyarakat untuk menghadapi kondisi berasap.

Informasi tersebut penting agar warga dapat menyesuaikan kegiatan mereka dengan situasi di daerah masing-masing. Selain itu, dukungan kesehatan perlu tersedia di wilayah yang terdampak agar respons terhadap keluhan akibat paparan asap dapat dilakukan secara cepat.

Keselamatan petugas pemadam dan relawan juga menjadi sorotan. Pada 16 Oktober, Kementerian Kehutanan melaporkan empat orang meninggal dunia dan dua orang mengalami luka bakar serius saat pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada sehari sebelumnya.

“Duka ini harus menjadi alasan untuk memperketat keselamatan operasi. Pastikan perlengkapan, komunikasi, jalur evakuasi, dan penilaian risiko tersedia. Keberanian petugas dan relawan wajib ditopang sistem perlindungan yang memadai,” ujarnya.

Tragedi tersebut mempertegas pentingnya prosedur keselamatan dalam setiap operasi pemadaman. Perlengkapan pelindung, komunikasi antartim, akses evakuasi, dan penilaian risiko harus menjadi unsur yang melekat dalam penugasan, bukan sekadar pelengkap ketika kebakaran sudah meluas.

Pencegahan dan Penegakan Aturan Perlu Berjalan Bersamaan

Di luar pengendalian api, Rajiv meminta penyebab kebakaran ditelusuri secara menyeluruh. Kepatuhan pengelola kawasan dan pemegang konsesi perlu dievaluasi sesuai kewenangan serta bukti yang tersedia. Pelanggaran yang ditemukan harus ditindak melalui mekanisme yang berlaku.

Pemulihan wilayah yang terbakar dan langkah pencegahan agar api tidak kembali muncul juga harus masuk dalam agenda penanganan. Bagi Rajiv, ukuran keberhasilan pemerintah bukan jumlah rapat atau banyaknya personel yang dikerahkan, melainkan api yang berhasil dikendalikan serta masyarakat yang terlindungi dari dampaknya.