Cerita Prabowo Tolak Tawaran Utang IMF: Indonesia Bisa Tanpa Pinjaman

Prabowo Menolak Pinjaman IMF: “Indonesia Masih Bisa Tanpa Utang”

Beritaterbaik.com – Di tengah tekanan global yang mendorong banyak negara berkembang mencari dana darurat dari lembaga multilateral, Presiden Prabowo Subianto justru memilih jalur sebaliknya. Dalam pidato penutupannya pada Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026), ia mengumumkan bahwa pemerintah telah secara resmi menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang sempat disampaikan kepada Menteri Keuangan di Washington DC beberapa bulan sebelumnya.

Keputusan ini bukan sekadar soal angka di atas kertas. Bagi banyak pengamat fiskal, penolakan pinjaman IMF oleh negara dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara merupakan sinyal kuat bahwa neraca pembayaran dan cadangan devisa Indonesia masih berada dalam posisi yang relatif aman. Prabowo sendiri menegaskan bahwa kondisi keuangan nasional tidak menuntut intervensi eksternal semacam itu.

“Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin, ditawarin apa, pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.”

Strategi Fiskal: Kurangi Utang, Buka Pintu Investasi

Prabowo menjelaskan bahwa arah kebijakan fiskal pemerintah kini berfokus pada pengurangan ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri maupun domestik. Namun, ia menekankan bahwa pintu bagi investor asing dan domestik tetap terbuka lebar. Yang menjadi garis batas adalah biaya pendanaan: setiap pinjaman yang memang tidak dapat dihindari harus diambil pada tingkat bunga serendah mungkin.

“Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, Saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin.”

Pendekatan ini sejalan dengan tren global di mana negara-negara dengan peringkat kredit yang baik mulai bernegosiasi lebih keras atas syarat pendanaan. Dengan rasio utang terhadap PDB yang masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan undang-undang, pemerintah memiliki ruang manuver untuk memilih instrumen pembiayaan yang lebih murah, baik melalui penerbitan surat utang domestik maupun kerja sama bilateral dengan mitra dagang utama.

Reformasi BUMN: 290 Entitas Ditutup, Target 700

Selain menolak pinjaman eksternal, Prabowo memaparkan langkah struktural besar yang sedang dijalankan pemerintah: penutupan massal badan usaha milik negara yang dinilai tidak produktif. Hingga saat ini, 290 BUMN telah resmi ditutup karena dinilai tidak menguntungkan dan berkinerja buruk. Langkah tersebut, menurutnya, telah menghemat sekitar Rp 50 triliun dari kas negara.

Ambisi pemerintah tidak berhenti di situ. Prabowo menargetkan penutupan total hingga 700 BUMN sebelum 31 Desember 2026. Jika target itu tercapai, jumlah entitas BUMN yang tersisa akan menyusut drastis menjadi sekitar 200 hingga 250 unit. Penghematan yang diharapkan dari penyederhanaan struktur ini mencapai sekitar Rp 100 triliun per tahun, terutama dari pos-pos biaya rutin seperti gaji direksi dan komisaris.

“Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250. Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.”

Penyederhanaan BUMN bukan hal baru dalam sejarah ekonomi Indonesia. Era reformasi 1998 dan restrukturisasi di awal 2000-an juga pernah memangkas jumlah entitas negara. Namun, skala yang dicanangkan kali ini jauh lebih agresif. Implikasinya mencakup potensi pengangguran di sektor yang sebelumnya ditopang oleh BUMN kecil, sekaligus peluang konsolidasi di sektor-sektor strategis seperti energi, logistik, dan perbankan. Pemerintah perlu memastikan bahwa penutupan tidak meninggalkan kekosongan layanan publik di daerah-daerah yang selama ini bergantung pada operasional BUMN lokal.

Penghematan Rp 300 Triliun: Arahnya ke Rakyat

Prabowo mengklaim bahwa total penghematan dari berbagai sektor kebijakan fiskal dan struktural telah mendekati angka Rp 300 triliun setiap tahun. Ia menegaskan bahwa dana tersebut tidak akan tersimpan di kas negara, melainkan akan dialirkan secara langsung untuk program-program peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

“Penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, Saudara-saudara sekalian.”

Angka Rp 300 triliun setara dengan sekitar 1,5 hingga 2 persen dari PDB Indonesia. Jika benar-benar diarahkan ke program sosial—mulai dari subsidi pangan, bantuan tunai bersyarat, hingga investasi infrastruktur dasar di daerah tertinggal—dampaknya terhadap garis kemiskinan nasional akan signifikan. Namun, efektivitas alokasi tersebut sangat bergantung pada mekanisme penyaluran yang transparan dan minim kebocoran.

“Saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya, saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil. Kita akan mengangkat jutaan rakyat kita keluar dari kemiskinan. Dan kita sudah buktikan dalam 2 tahun pertama kita.”

Pernyataan Prabowo di hadapan ratusan ribu peserta Muktamar NU ini sekaligus menjadi pesan politik: pemerintah ingin memposisikan diri sebagai entitas fiskal yang mandiri, tidak bergantung pada diktat lembaga keuangan internasional, dan mampu mendanai program sosialnya sendiri melalui efisiensi internal. Tantangan ke depan bukan lagi soal mencari dana, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah yang dihemat benar-benar sampai ke tangan warga yang paling membutuhkan.