Cemas Orang Tua SD Islam Pembangunan Pamulang Belum Mereda

KPAI Turun Langsung ke SD Islam Pembangunan Pamulang, Orang Tua Masih Trauma

Beritaterbaik.com – Langkah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendatangi SD Islam Pembangunan (SDIP) Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (4/9/2026), menjadi penanda bahwa kekhawatiran para wali murid belum menemukan titik akhir. Dua anggota komisi bersama staf tiba di lingkungan sekolah, didampingi Kepala Sekolah SDIP, Asep, lalu menyusuri ruang-ruang kelas satu per satu. Mereka menyapa siswa di kelas 1, 2, dan 6. Di salah satu lorong, seorang anak kelas 6 keluar dan bertanya langsung kepada anggota KPAI mengapa begitu banyak orang berkerumun di dekat ruang belajarnya. Petugas segera menengahi dan meminta anak tersebut kembali ke dalam kelas.

Kunjungan itu bukan sekadar formalitas. Setelah menyapa para siswa, rombongan KPAI bersama kepala sekolah, perwakilan guru, dan orang tua murid duduk bersama di ruang rapat untuk membahas dampak psikologis yang ditinggalkan oleh serangkaian insiden penggerudukan terhadap sekolah tersebut.

Akar Konflik: Sengketa Pengelolaan antara Yayasan dan UIN

Benang merah masalah ini berakar pada perselisihan pengelolaan antara Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta atas dua satuan pendidikan di kawasan Pamulang, yakni TK Islam Pembangunan (TKIP) dan SDIP. Sengketa tersebut sempat viral di media sosial ketika sekelompok massa mengepung area sekolah. Sebagai dampak langsung, para murid terpaksa beralih ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama beberapa waktu.

Bagi orang tua, setiap kali gerbang sekolah menjadi titik ketegangan, yang terbayang bukan soal administratif atau hukum, melainkan wajah anak-anak mereka yang terjebak di antara teriakan dan kekacauan.

Dua Titik Kritis: 4 Juni dan 22–23 Agustus 2026

NZ, salah satu wali murid SDIP, menuturkan bahwa peristiwa 4 Juni 2026 menjadi awal trauma bagi anaknya. Saat jam pelajaran masih berlangsung, gelombang massa tiba-tiba mengepung dan menutup akses gerbang utama. Suara teriakan yang memblokir pintu masuk membuat proses penjemputan tertahan hingga 40 menit. Pihak sekolah terpaksa mengantar anak-anak keluar satu per satu menuju orang tua yang menunggu dengan cemas di luar pagar.

“Kami mengumpulkan data berdasarkan pengalaman dan pandangan mata langsung. Tidak ada unsur politis atau kepentingan di belakang layar, semuanya semata-mata demi keamanan anak-anak kami.”

NZ menambahkan bahwa harapan akan ketenangan sempat muncul pada 22 Agustus 2026, ketika sekelompok orang yang mengatasnamakan pihak UIN menandatangani surat kesepakatan tertulis berisi janji menjamin keamanan dan tidak akan berbuat anarkis. Namun, komitmen itu nyaris tidak bertahan.

“23 Agustus belum genap 24 jam perjanjian ditandatangani, dugaan penggerudukan kembali terjadi. Pihak yang mengaku mewakili UIN mendobrak pagar dan berusaha masuk secara paksa dengan alasan hendak membersihkan area sekolah.”

Setelah peristiwa itu, orang tua murid mendapati ruang kelas dipenuhi sampah rokok dan kartu. Bahkan kas kelas milik anak-anak dilaporkan hilang. Bagi para wali, insiden semacam ini bukan sekadar gangguan fisik, melainkan luka psikologis yang menggerogoti rasa aman anak setiap kali mereka melangkah masuk ke gerbang sekolah.

“Sekali lagi, kami tidak ingin kejadian serupa terulang. UIN harus memberi jaminan tidak akan mengganggu jam belajar anak-anak lagi.”

Respons Dinas Pendidikan: Menjunjung Permendikbud 46/2023

Mukhlis, Kepala Seksi Kurikulum Bidang SD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tangerang Selatan, menegaskan bahwa peran dinas sebatas mengamankan proses pembelajaran. Soal hukum di atasnya berada di ranah lain. Ia merujuk Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 yang mengamanatkan “Budaya Sekolah Aman dan Nyaman” sebagai standar yang harus dijaga di setiap satuan pendidikan.

“Kalau kami dari Dinas kan bicaranya hanya mengamankan pembelajaran ya, karena diatasnya kan merupakan ranah hukum. Jadi kalau kami dari Dinas berkomitmen akan mendukung ada Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 yang mengatakan ‘Budaya Sekolah Aman dan Nyaman’. Itu yang kami perjuangkan, artinya menjamin bahwa satuan pendidikan ini sifatnya tidak boleh diintervensi.”

Mukhlis menambahkan bahwa apabila terdapat sengketa atau persoalan lain, penyelesaiannya harus dilakukan di luar lingkungan satuan pendidikan agar anak didik tidak dijadikan korban atau saksi dari konflik orang dewasa.

Penanganan Psikologis Berlanjut

Tri Purwanto, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Tangerang Selatan, menyatakan bahwa penyidikan KPAI tidak berhenti pada kunjungan hari itu. Pihaknya terus melakukan asesmen terhadap anak-anak yang berpotensi mengalami trauma atau perubahan perilaku pasca-insiden.

“Dinas DP3AP2KB terkait dengan pemulihan. Dan itu memang sedang kita lakukan, hari ini pun sudah juga kita lakukan dua anak di kantor sedang kita lakukan trauma healing atau psikologis, semacam itu.”

Proses pemulihan psikologis bagi anak-anak yang terpapar kekerasan lingkungan sekolah merupakan langkah yang diamanatkan oleh kerangka perlindungan anak nasional. Dalam konteks SDIP Pamulang, intervensi dini terhadap dua anak yang telah menjalani sesi trauma healing di kantor DP3AP2KB menjadi indikasi bahwa dampak insiden tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh kesehatan mental generasi muda yang seharusnya merasa paling aman di ruang kelasnya.

Bagi ratusan keluarga di Pamulang, pertanyaan yang kini menggantung bukan lagi soal siapa yang salah dalam sengketa pengelolaan, melainkan kapan gerbang sekolah benar-benar kembali menjadi tempat yang aman bagi anak-anak mereka untuk belajar tanpa bayang-bayang ketakutan.