Bahlil Bocorkan Kementerian yang Bakal Berada di Bawah Menko Hilirisasi

Bahlil Ungkap Kementerian yang Berpotensi Dikoordinasikan Menko Hilirisasi

Beritaterbaik.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan gambaran awal mengenai kementerian yang berpeluang masuk dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Dalam posisi barunya, Bahlil memperkirakan Kementerian ESDM, kementerian yang menangani investasi, serta Kementerian Perindustrian dapat memiliki keterkaitan langsung dengan agenda koordinasi tersebut.

Namun, susunan resmi kementerian yang berada dalam lingkup koordinasi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi belum ditetapkan. Pemerintah masih membahas pengaturannya melalui Peraturan Presiden atau Perpres.

Perpres Akan Menentukan Susunan Koordinasi

Bahlil menegaskan bahwa penetapan maupun pemberhentian menteri merupakan kewenangan Presiden. Karena itu, pembagian kementerian di bawah masing-masing kementerian koordinator akan mengikuti keputusan dan aturan yang nantinya diterbitkan pemerintah.

“Ya yang pertama Mbak Eno, bahwa dalam perspektif hukum tentang negara itu kan, yang mengangkat, memberhentikan menteri itu kan, adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Yang kedua, sudah barang tentu dalam implementasi tugas-tugas saya sebagai Menko, menterinya apa-apa saja sekarang masih dalam pembahasan di Perpres,” ujar Bahlil.

Keberadaan Perpres menjadi penting karena akan memberi kepastian mengenai ruang lingkup kerja, pola koordinasi lintas kementerian, serta pembagian peran dalam pelaksanaan kebijakan hilirisasi dan transisi energi. Selama aturan tersebut belum rampung, daftar kementerian yang disampaikan Bahlil masih berupa gambaran kemungkinan.

ESDM dan Investasi Disebut sebagai Kemungkinan Utama

Dalam penjelasannya, Bahlil menyebut Kementerian ESDM sebagai salah satu kementerian yang kemungkinan besar berada di bawah koordinasi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia juga tetap menjalankan jabatan sebagai Menteri ESDM, sehingga akan merangkap tugas di dua posisi pemerintahan.

Kementerian yang menangani investasi juga disebut berpotensi masuk dalam koordinasi tersebut. Posisi itu saat ini dipegang Rosan. Keterlibatan sektor investasi dipandang relevan dengan agenda hilirisasi, yang membutuhkan pengembangan kegiatan industri dan pengolahan sumber daya di dalam negeri.

“Mungkin yang akan di bawah koordinasi kementerian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, yang pertama Menteri ESDM. Saya sendiri. Yang kedua adalah Menteri Investasi. Pak Rosan,” ujarnya.

Hilirisasi sendiri berkaitan dengan upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya melalui proses pengolahan sebelum produk dipasarkan atau diekspor. Sementara itu, transisi energi mencakup arah perubahan kebijakan energi yang perlu dikoordinasikan dengan berbagai sektor terkait. Karena melibatkan sumber daya, industri, investasi, dan kebijakan pemerintah, pelaksanaannya membutuhkan komunikasi antarkementerian yang jelas.

Kementerian Perindustrian Masih Berstatus Perkiraan

Bahlil juga menyinggung kemungkinan Kementerian Perindustrian berada dalam koordinasi kementerian yang dipimpinnya. Meski demikian, ia secara terbuka menyatakan bahwa hal tersebut belum merupakan keputusan dan hanya didasarkan pada perkiraannya.

“Yang ketiga kemungkinan, kemungkinan ya, feeling-feeling saya ya, feeling ya, Perindustrian,” tuturnya.

Peran Kementerian Perindustrian dinilai memiliki hubungan dengan kebijakan hilirisasi karena proses peningkatan nilai tambah tidak berhenti pada pengelolaan bahan mentah. Pengembangan industri pengolahan, kesiapan kegiatan manufaktur, dan keterhubungan dengan investasi merupakan bagian yang dapat saling berkaitan dalam pelaksanaan agenda tersebut.

Bahlil menyampaikan bahwa kementerian lain yang kelak berada dalam koordinasi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi akan mengikuti hasil pembahasan pemerintah. Dengan demikian, susunan akhirnya dapat berbeda atau lebih luas dibanding kementerian yang telah disebutkan pada tahap awal.

“Yang lainnya akan menyesuaikan,” ucapnya.

Bahlil Resmi Menjabat Menko Hilirisasi dan Transisi Energi

Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 1 Oktober 2026. Dalam pelantikan itu, Bahlil dipastikan tetap menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pelantikan tersebut berlangsung bersama pengambilan sumpah sejumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat tinggi negara lainnya. Sebelum pengucapan sumpah jabatan, petikan keputusan presiden dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.

“Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi,” ujar Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara saat membacakan petikan keputusan presiden sebelum pelantikan.

Prosesi kemudian dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara terlebih dahulu menanyakan kesediaan para pejabat untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai agama masing-masing.

“Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?” tanya Prabowo.

“Bersedia,” jawab para pejabat secara serentak.

Dengan jabatan baru tersebut, perhatian akan tertuju pada penyusunan Perpres yang menentukan kementerian-kementerian dalam koordinasi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Aturan itu akan menjadi dasar bagi publik untuk melihat bagaimana tugas antarkementerian diselaraskan dalam agenda hilirisasi dan perubahan sektor energi.