APBD Jakarta 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp 82,89 Triliun

RAPBD Jakarta 2027 Diusulkan Capai Rp82,89 Triliun

Beritaterbaik.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 senilai Rp82,89 triliun. Nilai tersebut naik 4,18 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya dan akan menjadi bahan pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Usulan itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat membacakan penjelasan gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026.

“Rincian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 yang diajukan Eksekutif sebesar Rp 82,89 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 4,18 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” kata Rano.

Target Pendapatan Rp72,62 Triliun

Dalam rancangan anggaran tersebut, pendapatan daerah Jakarta dipatok sebesar Rp72,62 triliun. Target ini lebih tinggi 4,70 persen dari Perubahan APBD 2026 yang bernilai Rp69,36 triliun.

Struktur pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp58,58 triliun, pendapatan transfer Rp11,16 triliun, serta komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp2,88 triliun.

PAD masih menjadi tumpuan terbesar dalam rencana penerimaan Jakarta. Dari total PAD yang diusulkan, pajak daerah ditargetkan menyumbang Rp51,20 triliun. Pos ini menunjukkan pentingnya aktivitas ekonomi, kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas administrasi penerimaan bagi kemampuan fiskal daerah.

Selain pajak, penerimaan PAD juga direncanakan berasal dari retribusi daerah sebesar Rp2,20 triliun. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan mencapai Rp876,28 miliar, sementara lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp4,30 triliun.

Rencana pendapatan tersebut menjadi salah satu fondasi utama pembiayaan program pemerintah daerah. Besarnya porsi PAD berarti kapasitas anggaran Jakarta sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah menghimpun penerimaan dari sumber-sumber yang berada dalam kewenangannya.

Belanja Daerah Direncanakan Rp75,04 Triliun

Dari sisi pengeluaran, Pemprov DKI Jakarta merancang belanja daerah sebesar Rp75,04 triliun. Anggaran ini mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja operasi pada umumnya berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehari-hari. Sementara belanja modal berkaitan dengan pembentukan atau penambahan aset serta fasilitas pendukung layanan masyarakat. Adapun belanja tidak terduga disiapkan untuk kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sedangkan belanja transfer dialokasikan sesuai mekanisme keuangan daerah.

Dua bidang memperoleh porsi besar dalam rancangan belanja 2027, yaitu pendidikan dan infrastruktur. Anggaran pendidikan diusulkan sebesar Rp20,04 triliun, atau setara 26,71 persen dari total belanja daerah.

Sementara itu, belanja infrastruktur direncanakan mencapai Rp31 triliun. Jumlah tersebut mengambil porsi 41,43 persen dari keseluruhan belanja daerah yang diusulkan dalam RAPBD Jakarta 2027.

“Dengan alokasi tersebut, belanja pendidikan dan infrastruktur sebagai mandatory spending telah melampaui batas minimal yang ditetapkan, yakni sebesar 20 (dua puluh) persen untuk pendidikan dan 40 (empat puluh) persen untuk infrastruktur dari total Belanja Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027,” ujar Rano.

Proporsi itu menandakan bahwa rancangan anggaran telah melampaui batas minimum pengalokasian untuk dua sektor tersebut. Pendidikan dialokasikan di atas ketentuan minimal 20 persen, sedangkan infrastruktur melampaui ambang 40 persen dari total belanja daerah.

Pembiayaan Daerah Menutup Kebutuhan Anggaran

Selain pendapatan dan belanja, RAPBD 2027 juga memuat komponen pembiayaan daerah. Pemprov DKI Jakarta merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp10,27 triliun. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan diproyeksikan senilai Rp7,85 triliun.

Komponen pembiayaan merupakan bagian penting dalam rancangan APBD karena membantu membentuk keseimbangan struktur keuangan daerah. Dengan adanya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, rancangan anggaran dapat memetakan kebutuhan fiskal secara menyeluruh, tidak hanya melalui pendapatan rutin dan belanja program.

Bagi warga, angka-angka dalam RAPBD bukan sekadar catatan administrasi. Arah penganggaran menentukan ruang fiskal pemerintah dalam menjalankan layanan publik, mengembangkan sarana kota, dan mendukung sektor-sektor yang menjadi prioritas. Pembahasan selanjutnya di DPRD akan menjadi tahap penting untuk menelaah rincian alokasi, sasaran program, serta kesesuaian kebutuhan anggaran dengan prioritas Jakarta pada 2027.

Menunggu Pembahasan Bersama DPRD

Rano berharap penjelasan yang telah disampaikan dapat menjadi pijakan bagi tahapan pembahasan berikutnya melalui rapat-rapat komisi DPRD DKI Jakarta. Sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif diharapkan dapat menjaga proses penyusunan APBD berjalan sesuai jadwal yang telah disepakati.

“Eksekutif berharap, penjelasan ini dapat menjadi landasan bagi pembahasan lebih lanjut dalam rapat Komisi, sehingga Eksekutif dan Legislatif dapat terus bersinergi dalam menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama,” kata dia.

Setelah melalui pembahasan di DPRD, rancangan tersebut diharapkan dapat diselesaikan untuk kemudian ditetapkan menjadi APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027. Proses itu akan menentukan bentuk akhir anggaran Rp82,89 triliun yang diusulkan pemerintah provinsi.