Ahli: Pengembalian Uang Tak Hapus Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji

Dana Haji Disebut Masuk Ranah Keuangan Negara dalam Sidang Kuota Tambahan

Beritaterbaik.com – Ahli – Pengelolaan dana haji kembali menjadi sorotan dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk periode 2023–2024. Ahli hukum keuangan negara Syakran Rudi menjelaskan bahwa dana yang dipakai dalam penyelenggaraan ibadah haji, baik yang berasal dari setoran jemaah maupun anggaran Kementerian Agama, berada dalam cakupan keuangan negara.

Keterangan tersebut disampaikan Syakran ketika hadir sebagai ahli yang diajukan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada sidang Senin, 26 Oktober 2026. Pokok penjelasannya menyentuh pengelolaan dana, termasuk persoalan fee yang dikaitkan dengan percepatan pelayanan serta pergeseran kuota haji.

Dalam pandangannya, mekanisme pengelolaan dana yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji tidak dapat dipisahkan dari ketentuan keuangan negara. Dana masyarakat yang digunakan dalam skema haji dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, sehingga pengaturan penggunaan, hak, dan kewajibannya harus berada dalam tata kelola yang berlaku.

“Di Indonesia, urusan haji itu ternyata dana-dana masyarakat itu kan dikelola di tempat tertentu di BPKH. Yang tadi disampaikan BPKH adalah bagian dari keuangan negara,” kata Syakran dalam persidangan.

Ia melanjutkan bahwa setiap hal yang berhubungan dengan fee maupun pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan haji perlu ditempatkan dalam sistem pengelolaan BPKH. Penjelasan ini menjadi bagian penting dalam pemeriksaan perkara karena menyangkut status dana yang dipersoalkan di hadapan majelis hakim.

“Jadi kalau berkaitan dengan fee, berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, secara ketentuan dalam perspektif keuangan negara, itu harus masuk ke dalam kelola BPKH,” lanjutnya.

Setoran Jemaah dan Anggaran Kementerian Agama

Syakran menekankan bahwa asal dana tidak mengubah kedudukannya ketika dana itu dipakai untuk penyelenggaraan haji. Setoran yang dibayarkan calon jemaah serta pembiayaan yang berasal dari anggaran Kementerian Agama sama-sama berkaitan dengan layanan ibadah haji.

Karena itu, keduanya dipandang sebagai bagian dari keuangan negara dalam konteks pengelolaan haji. Penegasan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan perkara tidak hanya berfokus pada satu sumber pembiayaan, melainkan juga pada bagaimana dana penyelenggaraan haji dikelola secara menyeluruh.

“Jadi kalau ditanya apakah biaya yang disetorkan masyarakat, biaya haji atau biaya Kementerian Agama untuk penyelenggaraan haji, dua-duanya merupakan bagian dari keuangan negara,” jelas dia.

Penjelasan ahli itu juga memberi konteks bahwa pengelolaan kuota haji bukan sekadar persoalan administrasi perjalanan. Kuota berkaitan dengan layanan bagi jemaah, penggunaan dana, serta tanggung jawab lembaga yang menjalankan penyelenggaraan ibadah haji. Dalam perkara yang sedang diperiksa, isu kuota tambahan menjadi bagian dari dugaan tindak pidana korupsi pada rentang 2023 hingga 2024.

Pengembalian Dana Tidak Menghapus Peristiwa Kerugian

Selain menerangkan status dana haji, Syakran memaparkan konsekuensi pengembalian uang yang terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum. Ia menyatakan bahwa pengembalian dana tidak dengan sendirinya meniadakan kerugian negara yang telah terjadi pada saat perbuatan tersebut berlangsung.

Penjelasan ini relevan terhadap dana yang dikaitkan dengan fee percepatan haji. Dalam perspektif keuangan negara, pemulihan uang dapat menjadi fakta yang diperhitungkan dalam proses hukum, tetapi tidak otomatis menghapus peristiwa kerugian yang sebelumnya muncul akibat tindakan melawan hukum.

“Jadi kalau dipertanyakan karena ada kata-kata perbuatan melawan hukum yang menyebabkan peristiwa kerugian negara, perbuatan melawan hukum itu menyebabkan kerugian negara di suatu masa,” jelas Syakran.

Dengan kata lain, titik yang dinilai bukan hanya apakah uang akhirnya kembali, tetapi juga apakah telah terjadi perbuatan yang menimbulkan kerugian negara pada periode tertentu. Keterangan ahli tersebut menjelaskan kerangka pemikiran hukum keuangan negara yang digunakan untuk melihat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana publik.

“Pengembaliannya tentu tidak menghilangkan peristiwa kerugian negara yang sudah terjadi karena perbuatan. Demikian dalam konsep pemikiran keuangan negara,” imbuhnya.

Empat Orang Didakwa dalam Perkara

Jaksa penuntut umum KPK mendakwa empat orang dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024. Salah satu terdakwa adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Tiga nama lain yang didakwa ialah mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Dalam dakwaannya, JPU KPK menyebut Yaqut menyebabkan kerugian negara senilai Rp622 miliar dalam perkara pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023–2024. Proses persidangan akan menjadi ruang untuk menguji dakwaan, keterangan saksi dan ahli, serta pembuktian yang diajukan para pihak.

Bagi jemaah dan masyarakat, perkara ini menegaskan pentingnya tata kelola dana haji yang transparan dan sesuai ketentuan. Dana haji memiliki fungsi langsung dalam mendukung penyelenggaraan ibadah, sehingga pengelolaannya menuntut akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat.