5 Provinsi dengan Titik Panas Tertinggi

Lima Provinsi Menjadi Fokus Mitigasi Titik Panas Perkebunan

Beritaterbaik.com – Kementerian Pertanian memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kawasan perkebunan setelah pemantauan menunjukkan konsentrasi titik panas berada di sejumlah wilayah. Kalimantan Tengah tercatat sebagai provinsi dengan jumlah hotspot paling besar, sehingga menjadi salah satu area yang membutuhkan perhatian intensif selama periode kering.

Data Kementan menempatkan Kalimantan Tengah di urutan pertama dengan 10.896 titik panas. Posisi berikutnya ditempati Kalimantan Barat dengan 3.969 titik, Sumatera Selatan sebanyak 3.506 titik, Papua Selatan dengan 1.396 titik, serta Kalimantan Selatan yang mencatat 1.073 titik.

Angka tersebut dipakai sebagai dasar untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama pada wilayah perkebunan yang rentan ketika memasuki masa kemarau. Namun, titik panas tidak otomatis menunjukkan telah terjadi kebakaran. Indikator itu masih harus diperiksa secara langsung melalui verifikasi lapangan atau ground check.

Langkah Pencegahan di Zona Merah

Direktur Perlindungan Perkebunan Kementan, Hendratmojo Bagus Hudoro, menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan sejumlah program mitigasi. Salah satunya berupa pembangunan percontohan pembukaan lahan tanpa pembakaran dan pengorganisasian petani di daerah yang masuk kategori zona merah karhutla.

“Kami membangun 251 hektare demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan membentuk Kelompok Tani Peduli Api di enam provinsi zona merah,” ujar Bagus dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2026).

Model PLTB dimaksudkan untuk memperlihatkan pilihan pengelolaan lahan perkebunan tanpa memakai api. Sementara itu, Kelompok Tani Peduli Api menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat sekitar perkebunan terhadap risiko kebakaran.

Mitigasi tidak hanya diarahkan kepada petani. Kementan juga mewajibkan lebih dari 2.000 pemegang izin usaha perkebunan untuk memenuhi ketentuan mengenai sarana dan prasarana penanganan karhutla. Kewajiban ini menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang harus memiliki kesiapan pencegahan maupun penanggulangan di wilayah izinnya.

“Selain itu, Kementan mewajibkan lebih dari 2.000 pemegang izin usaha perkebunan memenuhi standar sarana dan prasarana penanggulangan karhutla,” sambung dia.

Hotspot Bukan Kepastian Kebakaran

Keberadaan titik panas perlu dipahami secara cermat. Sistem pemantauan dapat mendeteksi suhu tinggi pada suatu lokasi, tetapi temuan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan adanya api atau kebakaran. Pemeriksaan di lapangan tetap diperlukan guna mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk apakah panas yang terdeteksi berkaitan dengan aktivitas kebakaran.

Meski memerlukan verifikasi, data hotspot tetap penting sebagai sinyal awal. Informasi itu membantu pihak terkait menentukan lokasi yang perlu dipantau lebih ketat, mempercepat koordinasi, serta menyiapkan langkah pencegahan sebelum risiko berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Bagus menekankan bahwa kewaspadaan tidak boleh berkurang. Komoditas perkebunan secara agronomi banyak berada di lahan kering, sehingga risiko dapat meningkat ketika tanaman dan lingkungan memasuki fase penyesuaian terhadap kemarau.

“Namun, kewaspadaan penuh tetap dilakukan mengingat komoditas perkebunan secara agronomi berada di lahan kering dan berisiko saat memasuki fase adaptasi kemarau,” kata Bagus.

Aturan Zero Burning dan Sanksi

Penanggulangan karhutla di sektor perkebunan berlandaskan sejumlah regulasi. Rujukan kebijakannya mencakup Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Prinsip utama yang ditegaskan dalam kebijakan tersebut adalah zero burning, yakni larangan membuka atau mengolah lahan perkebunan dengan cara membakar. Aturan ini penting karena pembakaran dapat sulit dikendalikan, khususnya ketika kondisi lingkungan kering dan titik api berpotensi meluas.

Pelanggaran terhadap ketentuan pembakaran lahan dapat berujung pada ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda hingga Rp10 miliar. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pencegahan kebakaran bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban yang memiliki konsekuensi hukum.

Permentan Nomor 6 Tahun 2025 juga membatasi penggunaan alasan kearifan lokal oleh korporasi perkebunan maupun pelaku usaha berskala industri saat membuka lahan. Penegasan ini membedakan posisi pelaku usaha besar dari praktik yang kerap dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Dengan titik panas yang terkonsentrasi di lima provinsi tersebut, efektivitas pencegahan bergantung pada pengawasan lapangan, kesiapan sarana penanggulangan, dan kepatuhan terhadap pembukaan lahan tanpa api. Verifikasi cepat atas setiap indikasi hotspot tetap menjadi bagian penting agar tindakan dapat dilakukan secara tepat sasaran.