5 Hari Keliling NTT, Mendagri Pastikan Warga Tak Sendirian Hadapi Gempa

Komitmen Pemerintah Pusat: Lima Hari Mendagri di NTT Pasca-Gempa

Beritaterbaik.com – Bencana gempa bumi yang mengguncang beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026) langsung memicu respons masif dari pemerintah pusat. Sejak hari pertama pascagempa, sejumlah menteri, kepala lembaga, dan direktur utama BUMN telah berdatangan ke lokasi terdampak. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa warga dan pemerintah daerah tidak akan dibiarkan menghadapi situasi tersebut tanpa dukungan.

“Pemerintah pusat pasti enggak akan tinggal diam. Kita keroyok semua ya,”

Pernyataan itu diucapkan Mendagri saat meninjau Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi di Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, pada Rabu (19/8/2026), di penghujung kunjungan lima harinya ke provinsi tersebut.

Supervisi Anggaran dan Koordinasi Penanganan Awal

Kegiatan pertama Mendagri di NTT difokuskan pada supervisi penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) di berbagai kabupaten dan kota. Tujuannya memastikan bahwa dukungan anggaran dari pusat benar-benar terpakai secara tepat sasaran.

Memasuki Minggu (16/8/2026), Mendagri mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Wilayah NTT secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Dalam forum tersebut, ia menekankan bahwa prioritas tahap awal pascagempa adalah penyelamatan korban serta pemulihan layanan dasar masyarakat. Cakupan pemulihan meliputi kelistrikan, telekomunikasi, pasokan bahan bakar minyak, logistik, serta penanganan korban meninggal dan warga terluka.

Di hari yang sama, Mendagri juga meninjau langsung penanganan pascagempa di Kabupaten Manggarai Timur. Ia menyerahkan bantuan berupa tenda, makanan siap saji, dan paket pangan kepada warga terdampak.

Upacara HUT RI dan Kunjungan ke Desa Terdampak Parah

Pada Senin (17/8/2026), Mendagri memimpin Upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur. Dalam pidatonya, ia mengingatkan bahwa salah satu tujuan pembentukan negara adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia, termasuk dari ancaman bencana alam.

Setelah upacara, Mendagri langsung meninjau kerusakan akibat gempa dan berdialog dengan warga Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara. Desa itu disebutnya sebagai salah satu kawasan yang paling parah terdampak. Ia mendorong agar bantuan untuk Kabupaten Manggarai Timur diprioritaskan ke wilayah tersebut.

Bantuan yang diserahkan di lokasi antara lain santunan Rp 15 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia, dua unit genset, 10 unit velbed, serta uang tunai Rp 200 juta untuk dua desa. Mendagri juga memberikan bantuan pribadi untuk SMP Abdurrahman Wahid.

Ia meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan dampak bencana, terutama terhadap rumah, fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan, sarana usaha, dan berbagai infrastruktur publik lainnya. Data tersebut menjadi prasyarat agar bantuan dari kementerian dan lembaga dapat disalurkan secara akurat.

“Kecepatannya sangat tergantung dari pendataan. Kalau didatakan, sudah nyampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari,”

Evaluasi di Ende dan Bantuan di Nagekeo

Menjelang Selasa (18/8/2026), Mendagri berpindah ke Kabupaten Ende untuk mengevaluasi penanganan bencana di sejumlah titik terdampak. Ia menyerahkan santunan Rp 15 juta kepada ahli waris korban meninggal di Kecamatan Nangapanda.

Dari Ende, rombongan Mendagri melanjutkan perjalanan darat menuju Kabupaten Nagekeo. Di tengah rute, tepatnya saat melintasi Kampung Kajulaki, Jalan Jenderal Sudirman, Mbay, sejumlah warga menghentikan kendaraan. Para ibu mengerumuni mobil yang ditumpangi Mendagri sambil menyampaikan keluhan akibat gempa. Mendagri merespons dengan menitipkan bantuan tunai sebesar Rp 50 juta melalui Ketua Rukun Tetangga setempat untuk dibagikan kepada warga.

Penerbitan Ulang Dokumen Kependudukan dan Pertanahan

Di Nagekeo, Mendagri memastikan bahwa tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri akan membantu penerbitan ulang dokumen kependudukan masyarakat terdampak, termasuk KTP-el, akta kelahiran, dan Kartu Keluarga.

Ia juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional terkait pencetakan ulang dokumen pertanahan yang rusak. Koordinasi serupa akan dilakukan bersama kepolisian untuk membantu penerbitan ulang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan, serta Surat Izin Mengemudi milik korban gempa.