Topics Covered: Pengusaha China Keluhkan Hambatan Usaha di Indonesia
Topics Covered – Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah mengevaluasi keluhan pengusaha Tiongkok mengenai tantangan operasional bisnis di tanah air. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi perwakilan utama dalam diskusi tersebut. Dalam pertemuan di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (19/5/2026), para menteri berupaya memahami masalah yang dihadapi pengusaha Tiongkok, sekaligus mencari solusi agar investasi tetap berjalan lancar.
“Kita ambil keluhan mereka dan coba pecahkan. Tujuannya agar perusahaan tetap bertahan, sementara pemerintah bisa memperoleh pendapatan maksimal,”
tutur Purbaya.
Topics Covered dalam diskusi ini mencakup berbagai isu yang secara langsung memengaruhi keberlanjutan investasi Tiongkok. Bahlil menambahkan bahwa rapat koordinasi juga dihadiri oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani dan sejumlah investor besar. Para peserta membahas hambatan yang mereka hadapi, termasuk perubahan regulasi dan keterbatasan akses ke sumber daya. “Kita ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah selaras dengan kebutuhan bisnis,” jelas Bahlil. Kepala BKPM dan menteri-menteri lainnya berkomitmen untuk memperbaiki lingkungan usaha melalui koordinasi yang lebih intens.
Isu-Isu Pemangku Kepentingan
Topics Covered dalam surat yang disampaikan CCCI dan Kadin China ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencakup enam poin utama. Pertama, kenaikan pajak dan pungutan, termasuk royalti sumber daya mineral, yang dinilai membebani operasional perusahaan. Kedua, kebijakan penempatan devisa hasil ekspor di bank nasional, yang menurut pengusaha mengurangi likuiditas. Ketiga, pengurangan kuota bijih nikel hingga 70%, yang menyebabkan tekanan pada sektor industri hilir.
“Kita dengar keluhan mereka, lalu berupaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut,”
tambah Purbaya.
Topics Covered juga mencakup ketatnya penegakan hukum kehutanan, dengan denda rekor hingga USD180 juta yang diberikan kepada pengusaha Tiongkok atas ketidaktahapan izin. Selain itu, penghentian proyek besar akibat banjir, seperti pembangkit listrik tenaga air, dan pengaturan visa kerja yang dianggap memperlambat perekrutan tenaga teknis. “Investor Tiongkok tetap optimistis, meski ada tantangan,” kata Bahlil. Ia menekankan bahwa komitmen untuk menjaga lingkungan usaha tetap menjadi prioritas.
Pengaruh Kebijakan Pajak dan Ekspor
Topics Covered dalam surat yang diterima pemerintah menunjukkan ketidakpuasan terhadap rencana pungutan ekspor baru dan penghapusan insentif kendaraan listrik. Kadin China mengkritik perubahan formula harga yang mencakup kobalt, besi, dan mineral lainnya, sehingga biaya produksi bijih nikel melonjak hingga 200%. “Kebijakan ini berdampak signifikan pada keuntungan bisnis,” ujar salah satu perwakilan. Dalam diskusi, pemerintah berkomitmen untuk evaluasi ulang kebijakan tersebut, agar lebih seimbang antara pendapatan negara dan kesejahteraan pengusaha.
Topics Covered terkait sektor pertambangan menunjukkan bahwa kewajiban penempatan devisa dan penegakan hukum tetap menjadi fokus utama. Para investor Tiongkok menekankan bahwa kebijakan ini perlu dijelaskan dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. “Pemerintah harus tetap memastikan transparansi, agar investor percaya pada kebijakan jangka panjang,” tambah Purbaya. Diskusi ini menjadi titik awal untuk memperbaiki kerja sama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok.
Topics Covered dalam pembahasan ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan akses ke pasar internasional bagi produk Tiongkok. Para menteri menyetujui rencana evaluasi kebijakan tariff dan regulasi ekspor, serta mempercepat proses pemberian izin usaha. Bahlil menyebutkan bahwa langkah-langkah ini akan dilakukan dalam beberapa bulan mendatang. “Kita ingin mendukung pengusaha Tiongkok, sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelasnya. Dengan penyesuaian kebijakan, pemerintah berharap memperkuat kemitraan bisnis dengan negara tetangga.