Rupiah Loyo, Purbaya Belum Bakal Mengubah Asumsi APBN
Topics Covered: Jakarta, Liputan6.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah tetap mempertahankan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meskipun rupiah mengalami pelemahan dalam beberapa bulan terakhir. Dalam wawancara dengan Liputan6.com, Purbaya menjelaskan bahwa rupiah yang sedang mengalami kenaikan dan penurunan nilai tetap menjadi bagian dari perhitungan makro yang digunakan dalam penyusunan APBN. Topics Covered juga mencakup perubahan pasar global dan fluktuasi harga minyak internasional, yang telah dipertimbangkan sejak awal untuk meminimalkan dampak terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Kita sudah menyisipkan simulasi harga minyak dunia USD 100 per barel dalam perencanaan anggaran tahunan. Jadi, meskipun rupiah sedang bergerak naik dan turun, tidak perlu ada revisi besar-besaran pada asumsi APBN,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (19/5/2026). Ia menegaskan bahwa langkah penghematan dan penyesuaian sektor-sektor tertentu telah cukup untuk menjaga keseimbangan anggaran dan menjaga daya beli masyarakat.
Perhitungan Makro yang Matang
Topics Covered dalam APBN 2026 mencakup berbagai aspek penting seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kurs rupiah. Dalam penjelasan Purbaya, asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen telah ditetapkan berdasarkan proyeksi yang didukung oleh data kinerja sektor-sektor utama, termasuk pertanian, industri, dan layanan. Inflasi diperkirakan berada di level 2,5 persen, yang menjadi target utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi tekanan inflasi dari harga bahan bakar minyak (BBM) serta kebijakan moneter.
Kurs rupiah, yang diproyeksikan sebesar Rp 16.500 per dolar AS, juga menjadi bagian dari Topics Covered dalam APBN. Meskipun terjadi penurunan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2025, pemerintah mengklaim bahwa asumsi ini sudah mencerminkan kondisi pasar yang dinamis. Purbaya menekankan bahwa perencanaan anggaran dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan risiko eksternal seperti volatilitas pasar keuangan internasional dan perubahan kondisi geopolitik.
Koordinasi Antara Pemerintah dan Lembaga Keuangan
Menurut Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, asumsi makro APBN 2026 telah disepakati bersama pemerintah dan lembaga keuangan seperti Bank Indonesia. Dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, angka-angka tersebut dianggap sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan fiskal yang strategis. Topics Covered dalam keputusan ini mencakup kesepakatan terhadap suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen, yang diharapkan mampu menarik investasi asing dan memperkuat nilai tukar rupiah.
Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia menjadi salah satu prioritas dalam Topics Covered ini. Said Abdullah menyatakan bahwa selarasnya kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter diperlukan agar target stabilitas ekonomi dapat tercapai. Pemerintah juga menyiapkan skenario penghematan tambahan, terutama untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak yang mungkin terjadi di masa depan.
Meski rupiah terus mengalami fluktuasi, Purbaya menegaskan bahwa APBN tidak dirancang untuk berubah selama satu tahun. Dengan asumsi harga minyak yang sudah dihitung, pemerintah yakin bahwa pendapatan negara tetap akan mencukupi kebutuhan belanja pemerintah. Topics Covered ini juga mencakup proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli, dan menurunkan tingkat kemiskinan.
Pembicaraan mengenai kurs rupiah terus menjadi sorotan dalam Topics Covered terkini. Purbaya menjelaskan bahwa stabilitas kurs sangat penting untuk menjaga keterjangkauan impor dan menurunkan defisit neraca perdagangan. Dengan asumsi kurs yang sudah ditetapkan, pemerintah berharap dapat meminimalkan dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi dan kepercayaan investor. Namun, ia juga mengakui bahwa kinerja rupiah bisa terpengaruh oleh faktor eksternal seperti kebijakan Bank Sentral AS atau perang dagang global.
Di sisi lain, Said Abdullah menyoroti pentingnya pengawasan terhadap asumsi makro yang dipakai dalam APBN. Ia menekankan bahwa Topics Covered ini harus selalu diperbarui berdasarkan kondisi pasar dan data ekonomi terkini. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dapat menyesuaikan diri secara cepat jika terjadi perubahan signifikan dalam lingkungan ekonomi. Menurutnya, stabilitas inflasi dan kurs menjadi dua Topics Covered utama yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan makroekonomi.
Dalam konteks ini, Topics Covered dalam APBN 2026 dianggap sebagai bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk menjaga daya tarik investor asing dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang sehat. Meski ada tekanan dari pasar global, Purbaya dan tim keuangan menegaskan bahwa penyusunan anggaran tetap berjalan dengan baik, terlepas dari fluktuasi rupiah yang terjadi. Pemerintah juga mengantisipasi adanya intervensi dari Bank Indonesia untuk memperkuat kurs rupiah jika diperlukan.