Rombak 180 BUMN, Dony Oskaria Pastikan Hak Pegawai
Topics Covered menjadi fokus utama dalam reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang berlangsung. Direformasi dan penyederhanaan struktur BUMN terus dilakukan, terutama sebagai respons atas kerugian besar yang terjadi akibat pengelolaan aset yang kurang efisien. Dony Oskaria, Kepala Badan Pengaturan BUMN, menegaskan bahwa perubahan ini tidak hanya bertujuan untuk menata organisasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa kepentingan pegawai tetap terjaga. Bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, ia menekankan pentingnya membangun kemitraan yang kuat antara manajemen dan buruh, serta memperkuat perlindungan hak karyawan dalam setiap tahap transformasi.
Langkah Strategis dalam Pembenahan BUMN
Dalam upaya Topics Covered, pemerintah melakukan tindakan penyederhanaan yang menargetkan 180 perusahaan BUMN. Langkah ini tidak hanya memperkuat tata kelola, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional. Dony Oskaria menegaskan bahwa penyesuaian dilakukan secara kolaboratif dengan Danantara Asset Management (DAM) sebagai bagian dari strategi jangka panjang. “Pembenahan BUMN harus berorientasi pada hasil dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya, mengutip keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).
Salah satu elemen kunci dalam Topics Covered adalah penguatan komunikasi antar-pihak. Masing-masing BUMN diwajibkan membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit untuk memastikan transparansi dan harmonisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, Dony Oskaria menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi pegawai melalui sertifikasi profesional, karena perubahan ekonomi global memaksa perusahaan milik negara untuk lebih beradaptasi. “Transformasi BUMN membutuhkan peran aktif karyawan dan kesadaran kolektif dalam membangun sistem yang lebih baik,” tambahnya.
“Dengan mengintegrasikan Topics Covered ke dalam kebijakan operasional, kita bisa memastikan reformasi BUMN tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga melindungi kesejahteraan pegawai,” ujar Dony Oskaria, menambahkan bahwa pembubaran atau merger BUMN akan tetap dipertimbangkan jika tidak memengaruhi kesejahteraan pekerja.
Reformasi BUMN dan Dampak pada Ketenagakerjaan
Transformasi BUMN tidak hanya mengacu pada perubahan struktur organisasi, tetapi juga mencakup upaya untuk menyederhanakan proses kerja. Dony Oskaria menyebut bahwa sebanyak 180 perusahaan BUMN telah ditata sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan efisiensi dan daya saing. “Kita harus memastikan bahwa setiap langkah reformasi dijalankan secara berkelanjutan, terutama dalam Topics Covered yang melibatkan kebijakan tenaga kerja,” katanya, Rabu (20/5/2026).
Dalam Topics Covered, konsolidasi BUMN menjadi salah satu strategi utama. Perusahaan yang tidak relevan atau tidak mampu berkompetisi akan dibubarkan atau digabungkan, dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan aset dan meningkatkan kualitas layanan publik. Dony juga menyebut bahwa pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit menjadi alat penting untuk mengatasi konflik industri dan mendorong keterlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan. “Komitmen terhadap Topics Covered akan menjadi penentu keberhasilan reformasi BUMN,” tegasnya.
“Kami telah memastikan bahwa kebijakan Topics Covered tidak mengabaikan hak-hak pegawai. Sebaliknya, hal ini dianggap sebagai dasar utama dalam menciptakan sistem BUMN yang lebih modern dan inklusif,” kata Dony, menjelaskan bahwa perlindungan tenaga kerja tetap diutamakan meskipun ada perubahan dalam skala besar.
Pengelolaan Aset dan Peningkatan Kapasitas Karyawan
Peningkatan pengelolaan aset BUMN menjadi bagian tak terpisahkan dari Topics Covered. Dony Oskaria menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan pelat merah harus fokus pada bisnis inti, sehingga mampu memberikan nilai tambah yang nyata. “Efisiensi tidak berarti mengorbankan kualitas atau kesejahteraan pegawai,” katanya, menegaskan bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas karyawan tetap menjadi prioritas dalam rencana reformasi.
Dalam Topics Covered, juga ditekankan perlunya penyesuaian mekanisme perekrutan dan promosi pegawai. Pemerintah menegaskan bahwa BUMN harus menerapkan sistem yang transparan dan adil, guna meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap kebijakan perusahaan. “Hak pekerja, seperti upah, jaminan sosial, dan peluang karier, tidak boleh dipandang sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian dari pengembangan BUMN yang berkelanjutan,” tutur Dony, yang menambahkan bahwa kerja sama dengan Menteri Ketenagakerjaan menjadi kunci dalam Topics Covered.
Proyeksi Reformasi BUMN dalam Masa Depan
Kebijakan Topics Covered yang diusung pemerintah diharapkan dapat menjadi model bagi perusahaan-perusahaan milik negara di masa depan. Dony Oskaria menyatakan bahwa reformasi ini akan diterapkan secara bertahap, dengan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi. “Setiap perubahan harus didukung oleh data dan keterlibatan aktif semua pihak, termasuk pegawai,” imbuhnya, menegaskan bahwa BUMN harus menjadi tempat kerja yang menarik dan berdaya saing.
Dengan Topics Covered yang lebih terpadu, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas BUMN dalam memberikan kontribusi ekonomi. Dony Oskaria menambahkan bahwa proses transformasi ini juga akan memperkuat hubungan industrial, dengan mengutamakan komunikasi dua arah dan penghargaan terhadap peran pegawai. “Kami yakin, dengan Topics Covered yang tepat, BUMN akan menjadi lebih modern, efisien, dan berkelanjutan,” pungkasnya.