Special Plan: BI Ungkap Pembatasan Beli Valas Bukan Kebijakan Dadakan

BI Ungkap Pembatasan Beli Valas Bukan Kebijakan Dadakan

Special Plan – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa kebijakan pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat (USD) tanpa dokumen pendukung menjadi 25.000 adalah bagian dari strategi jangka panjang, bukan keputusan mendadak. Kebijakan ini dibuat dalam rangka mengelola pasar valuta asing secara lebih efektif, sejak diperkenalkan lebih dari dua dekade lalu, dan terus diperbarui sesuai kondisi ekonomi nasional serta internasional.

Dalam acara Media Briefing yang diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan, pada hari Sabtu (23/5/2026), Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan (DPPK) BI, Ruth Cussoy Intama, menjelaskan bahwa perubahan regulasi terkait transaksi valas terjadi secara bertahap sejak 2005. Tujuannya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dalam negeri, memitigasi risiko spekulasi, serta menjawab tantangan ekonomi global yang berlangsung dinamis.

Special Plan menjadi salah satu instrumen kebijakan yang diadopsi BI untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan valas. Kebijakan ini dirancang agar bank dan lembaga keuangan bisa lebih fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan pasar, tanpa mengorbankan kestabilan nilai tukar rupiah. Sejak 2005, BI terus memperbaiki aturan transaksi, termasuk mengatur batas pembelian USD tanpa dokumen pendukung, sebagai langkah preventif terhadap volatilitas pasar.

“Dalam beberapa tahun terakhir, kami memperketat aturan transaksi valas agar meminimalkan risiko ketidakseimbangan pasokan. Special Plan ini bukan sekadar kebijakan jangka pendek, melainkan bentuk adaptasi terhadap dinamika ekonomi global yang terus berubah,” tutur Ruth dalam sesi dialog media.

Dari 2005 hingga 2022, kebijakan valas BI telah mengalami berbagai penyesuaian akibat peristiwa ekonomi global seperti krisis keuangan internasional, perang dagang antara AS dan Tiongkok pada 2019, serta dampak pandemi Covid-19. Selama periode tersebut, BI berupaya mempertahankan konsistensi nilai tukar rupiah meskipun terjadi tekanan eksternal yang signifikan. Kebijakan Special Plan menjadi bagian dari upaya tersebut, dengan tujuan mengontrol aliran dolar yang masuk dan keluar secara lebih terarah.

“Kami memperhatikan bahwa volatilitas pasar valas memengaruhi kestabilan perekonomian. Dengan Special Plan, BI bisa mengoptimalkan penggunaan valas untuk kebutuhan transaksi ekspor-impor, sementara mengurangi risiko spekulasi yang berpotensi merusak kepercayaan pasar,” jelas Ruth dalam kesempatan tersebut.

Perubahan Kebijakan untuk Meningkatkan Efisiensi

BI juga melakukan penyesuaian batas transaksi valas dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem keuangan. Salah satu langkah penting adalah peningkatan batas pembelian USD tanpa dokumen pendukung dari 25.000 menjadi 50.000 per transaksi, yang menurut Ruth adalah hasil evaluasi terhadap kebutuhan dunia usaha dan dinamika ekonomi saat ini. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha tetap memiliki akses ke valas, sekaligus mengurangi risiko overbought yang bisa menyebabkan kenaikan tekanan inflasi.

Sebagai bagian dari Special Plan, BI juga meningkatkan batas transaksi swap dari USD 5 juta menjadi USD 10 juta, serta mengizinkan transaksi spot beli dan jual hingga USD 10 juta. Perubahan ini memungkinkan bisnis dan investor lebih mudah menggunakan instrumen derivatif sebagai alat lindung nilai, daripada membeli dolar langsung yang bisa memicu fluktuasi tajam. Selain itu, kebijakan ini juga dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ekspor dan impor yang semakin kompleks di era globalisasi.