New Policy: Menteri PU Janji Lindungi Pegawai Bawah dari Korupsi
Langkah Tegas Dalam Penegakan Hukum Korupsi
New Policy – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta mengumumkan kebijakan baru yang bertujuan untuk mengatasi korupsi secara lebih efektif. Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan komitmen kuatnya untuk tidak lagi mengorbankan pegawai level bawah dalam kasus penyelewengan dana yang terjadi di tingkat atasan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam sistem pemerintahan.
“New Policy ini diusung sebagai bentuk respons cepat terhadap masalah korupsi yang telah lama menggerogoti institusi publik. Saya ingin menjaga integritas generasi muda PU, agar mereka tidak menjadi korban dari kesalahan yang disebabkan oleh pihak di atas,”
ujarnya saat memberikan pernyataan di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Dody mengakui bahwa korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pegawai tingkat atas, tetapi juga berdampak pada kinerja pegawai level bawah. Ia menekankan bahwa kebijakan baru akan memastikan proses investigasi lebih adil dan terbuka, serta memperkuat sistem pengawasan internal. “Dengan New Policy ini, kita bisa menghindari kejadian seperti sebelumnya, di mana pegawai bawah seringkali menjadi korban keluhan atasan,” tambahnya.
Detail Tersangka dan Keterlibatan Pihak Lain
Dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta mengungkapkan bahwa tiga individu telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA). Dwi Purwantoro (DP), mantan direktur jenderal, disebut menerima suap berupa uang tunai sebesar lebih dari Rp2 miliar dan dua unit mobil mewah, CRV serta Innova Zenix, dari perusahaan BUMN dan pihak swasta.
Sementara itu, Riono Suprapto (RS) sebagai Sekretaris Dirjen Cipta Karya dan AS sebagai PPK dituduh melakukan rekayasa proyek fiktif selama periode 2023-2024. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari Rp16 miliar. Kebijakan New Policy juga mencakup penegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat, baik dari Kementerian PU, BUMN, maupun dunia usaha.
Penyidikan Terus Berlanjut dengan Pendekatan Sistematis
Kasipenkum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma, menjelaskan bahwa penyidik telah menyita dua unit mobil mewah dan sejumlah uang tunai dalam bentuk dolar Amerika. Selain itu, pihaknya juga sedang mengumpulkan bukti serta memeriksa keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
“New Policy ini memberikan arah yang jelas untuk penyidikan, sehingga setiap tahap bisa dipantau secara transparan. Kami akan terus mengembangkan investigasi dengan mengajak saksi, ahli keuangan negara, serta melakukan pelacakan aset,” terang Dapot. Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut juga berharap memperkuat kolaborasi antara pihak Kementerian PU dan aparat hukum dalam menuntaskan kasus korupsi secara menyeluruh.
Strategi Baru untuk Pemulihan Dana Negara
Sebagai bagian dari New Policy, Kementerian PU berencana mempercepat proses pemulihan kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp16 miliar. Langkah ini melibatkan evaluasi terhadap prosedur pengadaan, pengawasan proyek, serta penggunaan dana yang dikelola oleh para pegawai level bawah. Dody juga menginginkan sistem penegakan hukum yang lebih adil, agar korban korupsi tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga mendapatkan perlindungan yang sepadan.
Dalam rangka mencapai tujuan New Policy, Menteri PU berencana menerapkan mekanisme pemeriksaan lebih ketat terhadap semua lapisan pegawai. “Saya ingin memastikan bahwa setiap pegawai, terlepas dari levelnya, memiliki kesempatan untuk berkontribusi tanpa takut dihukum secara tidak adil,” katanya. Hal ini diharapkan bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan berintegritas.
Harapan Masyarakat dan Evaluasi Masukan
Kebijakan New Policy ini mendapat sambutan positif dari sejumlah kalangan, termasuk masyarakat yang mengharapkan adanya perbaikan sistem pemerintahan. Dody menyatakan bahwa kebijakan ini akan diperbaiki berdasarkan masukan dan evaluasi dari berbagai pihak. “Kita perlu memastikan bahwa New Policy ini tidak hanya terdengar, tetapi juga diterapkan secara konsisten di semua tingkatan,” tambahnya.
Dengan pendekatan yang lebih sistematis, New Policy diharapkan bisa mengurangi tingkat korupsi di sektor PU serta memberikan keadilan kepada pegawai level bawah yang seringkali menjadi korban. Langkah ini juga akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di masa depan.