Wamenaker Berencana Atur Tarif Ojol 8% Mulai Juni 2026
Meeting Results – Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor akan menerapkan perubahan tarif ojek online (ojol) sebesar 8% mulai bulan Juni 2026. Keputusan ini diumumkan dalam hasil rapat yang diadakan di Plaza BPJamsostek, Jumat (8/5/2026). Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan ini selama perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, sebagai respons atas keluhan mitra pengemudi yang mengeluhkan pemotongan hingga 20% dari pendapatan mereka.
Kebijakan Tarif Ojol Dikembangkan Melalui Diskusi Panjang
Hasil rapat ini mencerminkan kesepakatan antara pemerintah dan aplikator transportasi daring untuk mengurangi beban mitra pengemudi. Afriansyah menjelaskan bahwa rencana ini sudah melalui proses konsultasi intensif dengan perusahaan besar seperti Gojek dan Grab. “Meeting Results menunjukkan bahwa kami fokus pada keadilan bagi pengemudi, sambil menjaga keseimbangan antara industri dan pemerintah,” kata dia. Keputusan tersebut berdasarkan data kinerja dan permasalahan yang dibahas secara mendalam dalam serangkaian pertemuan yang dilakukan sejak awal tahun 2026.
“Saya yakin bulan Juni akan menjadi titik awal perubahan, karena hasil rapat sudah menetapkan batasan yang jelas,” ungkap Afriansyah, saat memberikan pernyataan di Plaza BPJamsostek.
Presiden Prabowo Menekankan Pentingnya Keseimbangan
Dalam pidatonya di acara May Day, Prabowo Subianto secara tegas menegaskan bahwa pemotongan tarif ojol tidak boleh melebihi 10%. Ia menilai kebijakan 8% adalah langkah yang lebih adil, mengingat sebelumnya mitra pengemudi mengeluhkan penarikan hingga 20%. “Meeting Results kali ini menetapkan bahwa aplikator harus lebih transparan, dan tidak mengambil keuntungan lebih dari 10%,” jelas Prabowo. Ia juga menyoroti peran pengemudi sebagai tulang punggung ekonomi digital.
Dalam pertemuan bersama ribuan buruh, Prabowo menanyakan pendapat tentang tingkat pemotongan ideal. “Saudara-saudara, ojol bekerja keras, ojol berisiko setiap hari, ojol aplikator minta disetor 20%, gimana? Setuju 20%? 15%? 10%?” tanyanya. Hasil diskusi ini kemudian menjadi dasar untuk mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.
“Meeting Results juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan kesejahteraan pekerja,” tambah Afriansyah. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan diimplementasikan setelah negosiasi dengan aplikator selesai. “Kami sedang mempersiapkan langkah konkretnya, dan hasil rapat menjadi acuan utama,” ujarnya.
Kontroversi dan Tanggapan dari Industri
Kebijakan penurunan tarif menjadi 8% memicu berbagai tanggapan dari pihak industri. Sejumlah aplikator menyatakan bahwa perubahan ini akan mengurangi margin keuntungan mereka, terutama di tengah persaingan pasar yang ketat. Namun, Afriansyah menegaskan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan kebutuhan pihak aplikator dalam peraturan tersebut. “Meeting Results menggambarkan kompromi antara keadilan bagi mitra pengemudi dan kelangsungan usaha aplikator,” katanya.
Di sisi lain, para mitra pengemudi menyambut baik kebijakan ini. Mereka berharap penurunan tarif bisa memberi dampak langsung pada penghasilan. “Kami yakin hasil rapat ini akan membawa perubahan positif,” kata salah satu pengemudi. Namun, tantangan besar masih terjadi karena implementasi kebijakan ini memerlukan kesepakatan bersama antara pihak pemerintah dan pengusaha.
“Meeting Results juga memberikan panduan untuk evaluasi berkala, agar kebijakan bisa disesuaikan dengan dinamika pasar,” tambah Afriansyah. Ia menjelaskan bahwa peraturan ini akan diawasi secara ketat, termasuk melalui inspeksi lapangan dan laporan rutin dari aplikator. “Kami ingin memastikan bahwa perubahan tarif benar-benar memberi manfaat kepada mitra pengemudi,” katanya.
Persiapan dan Implementasi Kebijakan
Sebelum penurunan tarif resmi berlaku, pihak pemerintah akan melakukan persiapan teknis dan sosialisasi ke berbagai pihak. Afriansyah menyebut bahwa aplikator besar sudah diberi waktu untuk menyesuaikan sistem pembayaran. “Meeting Results mencakup rencana teknis yang jelas, termasuk pengaturan jadwal dan metode pengimplementasian,” terangnya.
Di samping itu, pemerintah juga berencana mengadakan uji coba kebijakan ini di sejumlah kota besar. “Kami ingin melihat efektivitas 8% dalam skala nyata sebelum menerapkannya secara nasional,” kata Afriansyah. Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi langkah awal dalam memperkuat perlindungan pekerja di sektor ekonomi digital, yang saat ini menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan pesat.
Pengamat ekonomi menyambut baik kebijakan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong kesejahteraan pekerja. “Hasil rapat menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberi ruang bagi mitra pengemudi, sementara aplikator tetap bisa beroperasi dengan efisien,” kata seorang ekspert. Namun, ada pihak yang mengkhawatirkan dampak ekonomi terhadap industri ojol.
Dalam rangka menjamin keberlanjutan, pemerintah juga akan meninjau kembali kebijakan setelah beberapa bulan berjalan. “Meeting Results menyertakan mekanisme evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa perubahan tarif ini tidak menghambat inovasi di industri,” kata Afriansyah. Ia menekankan bahwa tujuan utama adalah menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.