Rupiah Melemah ke Rp 17.800, Purbaya Optimis Stabil
Latest Program – Dalam kondisi pasar yang kian dinamis, mata uang lokal Indonesia, rupiah, mencatatkan penurunan signifikan hingga mencapai Rp 17.800 per dolar AS. Meskipun mengalami pelemahan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap yakin stabilitas ekonomi akan tetap terjaga berkat berbagai tindakan yang diambil dalam Latest Program pengelolaan keuangan. Program ini, yang diluncurkan beberapa bulan lalu, menjadi pilar utama dalam menghadapi tekanan nilai tukar. Dalam wawancara terbaru, Purbaya mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan simulasi matang terhadap risiko pelemahan rupiah, termasuk dampak dari kenaikan harga minyak global.
“Ya saya stres, hahaha,” ujar Purbaya saat diwawancara di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Pernyataan itu menunjukkan sikap tenang Purbaya meskipun menanggapi pelemahan rupiah yang sedang terjadi. Dalam konteks Latest Program, Kemenkeu telah memperkuat beberapa mekanisme untuk menjaga kondisi ekonomi tetap seimbang, seperti intervensi di pasar obligasi dan optimisasi pengelolaan cadangan devisa. “Saya tidak perlu menghitung ulang APBN-nya karena semua perhitungan sudah diatur rapi,” tambahnya, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Terus Lakukan Intervensi di Pasar Obligasi
Meski rupiah terus mengalami tekanan, Purbaya menekankan bahwa Kemenkeu tetap aktif dalam mengatur pasar obligasi sebagai bagian dari Latest Program. “Yield obligasi turun karena pemerintah sedikit membeli instrumen tersebut, sehingga memperkuat daya beli investor,” jelasnya. Pernyataan ini menggambarkan upaya strategis untuk menjaga kestabilan pasar, terutama setelah pelemahan rupiah yang terjadi menjelang hari raya Idul Adha. Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah melanjutkan langkah-langkah yang terkandung dalam Latest Program untuk memastikan stabilitas mata uang tetap terjaga.
Dalam Latest Program tersebut, Purbaya juga menyoroti keterlibatan pihak ketiga dalam mendukung penguatan rupiah. “Ada aliran modal asing yang mulai masuk ke pasar obligasi, yang menunjukkan adanya dukungan eksternal,” tambahnya. Ini menjadi bukti bahwa upaya penstabilan ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan internal, tetapi juga pada respons global terhadap isu geopolitik dan ekonomi. Selama Januari hingga April 2026, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat adanya 15.425 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), yang berdampak pada laju pelemahan rupiah dan memperkuat perlunya Latest Program dalam mengurangi risiko.
Kondisi Global dan Pelemahan Rupiah
Kondisi global terkini, khususnya konflik antara AS dan Iran, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kurs rupiah. Dalam Latest Program pengelolaan keuangan, pemerintah mengantisipasi tekanan dari perubahan geopolitik tersebut. “Serangan militer AS terhadap Iran berpotensi memperburuk tekanan terhadap pasar keuangan global, yang berdampak pada nilai tukar rupiah,” kata Ibrahim Assuaibi, seorang pengamat pasar uang. Menurutnya, konflik ini juga meningkatkan biaya produksi industri, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) industri non subsidi.
Dalam Latest Program, Purbaya menjelaskan bahwa Kemenkeu telah memperhitungkan semua kemungkinan, termasuk volatilitas dari peristiwa geopolitik. “Kami telah mempersiapkan berbagai skenario, termasuk pelemahan rupiah di bawah USD 100 juta per barel, sebagai bagian dari strategi stabilitas ekonomi,” tambahnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa upaya pengendalian rupiah bukan hanya respons terhadap fluktuasi pasar, tetapi juga sebagai bagian dari rencana jangka panjang dalam Latest Program pemerintah. “Selama pasar obligasi terkendali, investor asing tetap dapat berinvestasi,” pungkas Purbaya, menegaskan bahwa Latest Program merupakan jaminan kestabilan ekonomi nasional.
Dengan menghadapi tantangan seperti pelemahan rupiah dan tekanan global, Purbaya optimis bahwa Latest Program akan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi. “Kami tidak hanya fokus pada perbaikan makroekonomi, tetapi juga pada peningkatan daya beli masyarakat,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Latest Program mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan keuangan hingga kebijakan sosial. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah terus mengevaluasi efektivitas program ini, termasuk dampaknya terhadap inflasi dan pertumbuhan ekspor.