Menteri PU Akui Pembangunan Sekolah Rakyat Lambat
Latest Program – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, secara terbuka mengakui bahwa progres pembangunan Sekolah Rakyat di Indonesia masih tergolong lambat, meski pemerintah telah menetapkan target sekitar 93 gedung baru Sekolah Rakyat untuk siap beroperasi pada Juli 2026. Dalam upayanya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, program ini menjadi fokus utama pemerintah dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Namun, menurut Dody, pelaksanaannya belum mencapai kecepatan yang diharapkan, terutama dalam memenuhi tenggat waktu operasional yang sudah ditentukan.
Target dan Progres Pembangunan
Target pembangunan Sekolah Rakyat yang diumumkan pemerintah sebelumnya diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Dody mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sekitar 58-59 persen progres pembangunan telah tercapai, tetapi angka ini masih memerlukan percepatan untuk memastikan semua unit gedung dapat dioperasikan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari “Latest Program” yang dirancang untuk mengoptimalkan sumber daya manusia Indonesia.
Menurut keterangan dari Antara, sebagian besar bangunan Sekolah Rakyat akan selesai sebelum memasuki tahun ajaran 2026. Dody menyebutkan bahwa beberapa proyek sudah tercapai, meski ada juga yang sempat tertunda hingga Oktober. “Insya Allah, ya, akhir Juni selesai, minimum selesai, feeling saya mengatakan, sekitar 88 dari 93 (unit gedung baru Sekolah Rakyat) itu pembangunan selesai,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa meski ada keterlambatan, pihaknya masih optimistis progres dapat segera dipercepat.
Keterlambatan Regional
Sementara itu, progres pembangunan Sekolah Rakyat bervariasi di berbagai daerah. Beberapa wilayah seperti Sragen, Semarang, Bengkulu, dan Medan menunjukkan peningkatan yang signifikan, sedangkan daerah lain seperti Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes masih mengalami keterlambatan. Dody menjelaskan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan dana, kelayakan lahan, dan koordinasi antarinstansi. “Latest Program” ini tentu memerlukan sinergi yang baik dari semua pihak agar dapat tercapai secara maksimal.
Program Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjangkau anak-anak yang masih terpinggirkan. Dody menyebutkan bahwa pembangunan ini tidak hanya sebatas menyelesaikan fisik bangunan, tetapi juga memastikan kualitas pendidikan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa kualitas bangunan tidak akan dikorbankan demi mengejar target waktu. “Kalau kualitas bangunan itu bukan suatu hal yang kita harus korbankan. Saya paling anti mengorbankan kualitas, paling anti,” ujarnya.
Dalam konteks “Latest Program,” pemerintah juga berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi efektif untuk memutus siklus kemiskinan ekstrem di tengah masyarakat. Dody menyampaikan bahwa sekolah-sekolah ini dirancang dengan konsep pendidikan yang lebih terjangkau, baik dari segi biaya maupun akses. “Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi juga investasi dalam masa depan bangsa,” tambahnya. Dengan demikian, kecepatan penyelesaian proyek ini sangat penting untuk memastikan manfaat yang maksimal.
Mengingat pentingnya program ini, Dody mengatakan bahwa pemerintah akan terus memantau pelaksanaannya secara berkala. Ia juga meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mempercepat proses. “Latest Program” ini tidak hanya menjadi prioritas di bidang Pekerjaan Umum, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam pembangunan SDM. Dengan penyelesaian tepat waktu, Sekolah Rakyat diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan pendidikan di daerah-daerah terpencil.