Latest Program: AS Beri Sanksi pada Entitas dan Individu yang Diduga Dukung Iran
Latest Program – Jakarta, Liputan6.com – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) kembali mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi kepada 11 entitas serta tiga individu yang diduga turut serta dalam pendukungan Iran. Langkah ini menargetkan perusahaan-perusahaan dan warga dari Iran, China, Belarus, serta Uni Emirat Arab, seperti yang diberitakan oleh CNBC pada hari Sabtu (9/5/2026). Sanksi yang diberikan dilakukan dalam rangka memutus rantai dukungan militer Iran terhadap operasi militer di Timur Tengah, termasuk upaya-upaya yang berpotensi mengganggu stabilitas regional.
Detail Sanksi dan Entitas Terkena
Dalam rilis terbaru, AS mengungkapkan bahwa entitas-entitas yang disanksi terlibat dalam penyediaan data intelijen, teknologi, dan bahan baku yang memperkuat kemampuan militer Iran. Perusahaan-perusahaan dari China, misalnya, dikabarkan memberikan akses ke sistem navigasi satelit yang digunakan untuk menyasar posisi pasukan AS. “Mereka berperan sebagai pihak yang memudahkan Iran melakukan operasi militer,” tambah Menteri Luar Negeri Marco Rubio dalam wawancara eksklusif dengan CNBC. Sanksi ini mencakup pembatasan aktivitas keuangan dan perjalanan, serta penghentian kerja sama ekonomi dengan entitas terkena.
“Pemimpin program ini menyatakan bahwa pendukung Iran yang terlibat dalam kerja sama militer telah membuat risiko signifikan bagi keamanan internasional,” kata Rubio, menjelaskan bahwa tindakan sanksi ini merupakan bagian dari upaya mengendalikan eskalasi perang di wilayah tersebut.
Program sanksi ini juga menargetkan individu yang dituduh memberikan informasi intelijen terkait operasi serangan di Selat Hormuz. Salah satu individu yang disebutkan adalah mantan pejabat militer Iran yang diduga berperan dalam merencanakan serangan terhadap kapal-kapal pengangkut minyak. AS menegaskan bahwa tindakan ini dilakukan dalam upaya mengungkap peran aktif pihak-pihak yang membantu Iran mengurangi ketergantungan pada sumber daya lokal.
Konteks Perang dan Gencatan Senjata
Konteks sanksi ini terjadi di tengah ketegangan yang semakin meningkat antara AS dan Iran, yang telah mengakibatkan serangan-serangan terhadap angkatan laut dan udara AS di wilayah Timur Tengah. Meski ada upaya untuk mencapai gencatan senjata melalui kesepakatan 14 poin, Iran belum memberikan respons resmi hingga saat ini, menurut laporan media pemerintah Iran. Axios dan sumber berita lain menyebutkan bahwa negara-negara terkait sedang mengevaluasi proposisi gencatan senjata yang disampaikan melalui mediator Pakistan.
“Gencatan senjata masih menjadi prioritas, tetapi tindakan sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik tidak terlepas dari tanggung jawab mereka,” papar Rubio, menekankan bahwa Latest Program juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang AS dalam mengurangi pengaruh Iran di kawasan tersebut.
Langkah sanksi ini selaras dengan pernyataan Presiden Donald Trump yang menegaskan bahwa gencatan senjata masih berlaku, meski terjadi sentuhan-sentuhan militer. Trump menyebut situasi saat ini sebagai “hanya sentuhan kasih sayang” dan menegaskan bahwa Iran memiliki keinginan kuat untuk membuat kesepakatan. Namun, pihak AS masih bersikeras menuntut perubahan dalam pola dukungan Iran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perang.
Impak pada Pasar Global
Blokade Selat Hormuz yang diakibatkan oleh kebijakan Iran telah memicu ketakutan di pasar minyak global, dengan 20% dari pasokan minyak dunia melintasi jalur ini. Program sanksi terbaru AS berpotensi memperkuat tekanan terhadap Iran dan mengurangi dampak ekonomi dari tindakan perangnya. Badan Energi Internasional (IEA) mengingatkan bahwa situasi ini menyebabkan ancaman keamanan energi terbesar dalam sejarah, yang memperburuk ketidakpastian ekonomi di berbagai negara.
Di sisi lain, kritik terhadap tindakan AS juga muncul dari beberapa negara mitra Iran, yang merasa bahwa sanksi ini lebih menguntungkan kepentingan politik AS daripada kebutuhan kawasan Timur Tengah. Meski demikian, Latest Program tetap menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi AS sebagai pihak yang menegakkan hukum internasional dan mengendalikan risiko militer dari Iran.