Key Strategy: Purbaya Awasi Pegawai DSI—Kalau Tiba-Tiba Kaya, Kita Pecat!
Key Strategy menjadi fokus utama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam upaya mengawasi Pegawai PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Dalam sebuah wawancara pada Jogja Financial Festival 2026, Purbaya menegaskan bahwa pengawasan terhadap DSI akan dilakukan secara ketat, terutama jika ada pegawai yang diduga memperkaya diri sendiri melalui praktik korupsi atau kecurangan dalam transaksi ekspor. Menurutnya, keuntungan yang tidak layak harus segera diambil tindakan tegas, seperti mencopot jabatan atau memutus keterlibatan mereka dalam program ini.
Latar Belakang dan Tujuan DSI
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dibentuk sebagai salah satu bagian dari reformasi tata kelola perdagangan dalam upaya mengatasi praktik underinvoicing, yaitu metode yang sering digunakan eksportir untuk mengurangi nilai transaksi secara ilegal. DSI bertugas sebagai lembaga pengawasan tunggal, yang memudahkan pemerintah dalam memantau ekspor komoditas sumber daya alam seperti batu bara, minyak sawit mentah, dan paduan besi. Dengan sistem satu pintu ini, setiap transaksi akan memiliki jejak yang jelas, sehingga kecurangan lebih sulit disembunyikan.
“Kita awasin aja pegawai DSI-nya, kalau dia tiba-tiba dia kaya, kita pecat, gitu aja pak, berarti dia terima duit,” tegas Purbaya dalam Jogja Financial Festival 2026, dikutip daring, Jumat (22/5/2026).
Kebijakan Key Strategy ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh dari ekspor tidak hanya berupa penerimaan pajak tambahan, tetapi juga meminimalkan korupsi dalam proses distribusi dana. Purbaya menjelaskan bahwa DSI akan menjadi pengawas yang mandiri, sehingga pengusaha tidak bisa lagi memanipulasi data atau mengelabui pemerintah. Dengan sistem ini, pemerintah dapat menangkap pelaku kecurangan secara lebih cepat dan akurat.
Penerapan Teknologi AI dalam Pengawasan
Key Strategy dalam pengawasan Pegawai DSI juga mencakup penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai alat pendukung. Menteri Keuangan menyatakan bahwa AI akan diterapkan dalam analisis data transaksi ekspor, karena sebelumnya data tersebut sulit dideteksi secara manual. Teknologi ini akan membantu menemukan pola transaksi yang tidak wajar, seperti pengurangan harga jual di bawah standar pasar, yang sering terjadi dalam ekspor komoditas strategis.
Dengan AI, pemerintah dapat mempercepat proses pemantauan dan mengetahui pergerakan dana secara real-time. Purbaya menjelaskan bahwa Lembaga Nasional Single Window (LNSW) akan memanfaatkan AI untuk memperkuat transparansi dalam pengumpulan data. “Batu bara juga bisa kita deteksi di India seperti apa, disini seperti apa. Jadi kita bereskan segalanya,” tambah Purbaya dalam wawancara yang sama.
Menteri Keuangan juga menekankan bahwa Key Strategy ini bukan hanya tentang deteksi kecurangan, tetapi juga memastikan bahwa keuntungan dari ekspor dapat dialokasikan secara efektif ke program-program nasional. Dengan pengawasan ketat, ia yakin pendapatan negara akan meningkat, karena eksportir tidak lagi bisa mengambil keuntungan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
Menurut Purbaya, sistem Key Strategy ini juga membantu memerangi masalah penyelundupan barang ke luar negeri. Dengan transparansi transaksi, keuntungan yang diperoleh dari ekspor bisa digunakan untuk pendidikan, pembangunan daerah, dan peningkatan kualitas infrastruktur. “Jadi dengan itu saya harapkan uang saya lebih banyak, dan uangnya bisa dipakai untuk membantu program-program pemerintah,” imbuhnya.
Penerapan Key Strategy ini diharapkan bisa memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang. Purbaya menaksir bahwa pendapatan negara berpotensi meningkat dua kali lipat melalui penataan ulang tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA). Hal ini didorong oleh skema ekspor baru yang mendorong transparansi dan akuntabilitas di setiap tahap distribusi dana.
Dengan Key Strategy yang konsisten, pemerintah bisa membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan ekspor. Purbaya menekankan bahwa tugas pengawasan DSI tidak hanya tentang mengejar keuntungan, tetapi juga tentang menjaga kualitas dan integritas transaksi ekspor. “Kalau ada pegawai DSI yang terbukti korup, kita tidak ragu untuk mencopotnya, karena itu adalah bagian dari strategi kita,” ujarnya.