Pramono Mau Tambah Golongan Warga Naik Transportasi Umum Gratis

Pramono Anung Wibowo Ingin Perluas Kategori Warga yang Dapat Naik Transportasi Umum Gratis

Pramono Mau Tambah Golongan Warga Naik – Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan rencana untuk menambah golongan warga yang berhak menikmati fasilitas naik transportasi umum gratis. Saat ini, program subsidi silang tersebut mencakup 15 kategori, dan Pramono berharap bisa menambah lebih banyak kelompok agar manfaatnya lebih merata. “Kami ingin memastikan bahwa fasilitas ini mencakup berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu, agar transportasi umum tetap menjadi pilihan utama,” terangnya dalam wawancara terkini di Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya transportasi bagi warga yang tidak memiliki penghasilan tinggi, terutama di tengah kenaikan harga BBM yang terus berlangsung. Pramono menjelaskan bahwa penyesuaian kategori warga akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tingkat pendapatan, kebutuhan sosial, dan dampak ekonomi. “Pramono Mau Tambah Golongan Warga Naik – ini bukan hanya tentang subsidi, tapi juga tentang kesejahteraan warga dan pengurangan ketergantungan pada transportasi pribadi,” tambahnya.

Pelaku Kebijakan dan Perubahan Tarif

Kebijakan penyesuaian tarif Transjabodetabek akan dilakukan secara bertahap agar tidak memberatkan masyarakat. Pramono menyatakan bahwa evaluasi terhadap sistem tarif ini akan melibatkan keterlibatan tim ahli dan perwakilan masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa penyesuaian tarif tidak terlalu memberatkan warga, terutama untuk kelompok yang memiliki keterbatasan finansial,” jelasnya. Selain itu, penyesuaian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi umum, seperti memperbaiki keandalan armada dan memperluas jaringan operasional.

Sebagai bagian dari rencana ini, Pramono Mau Tambah Golongan Warga Naik akan dilakukan penguatan pada sistem pendaftaran kartu subsidi. “Pendaftaran akan dilakukan secara lebih transparan dan akurat, sehingga warga yang layak dapat langsung memperoleh manfaat tanpa proses yang rumit,” tuturnya. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program subsidi yang sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir.

Di sisi lain, Pramono juga menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan tarif. “Kami akan mengadakan diskusi terbuka dengan warga agar mereka bisa memberikan masukan sebelum keputusan akhir diambil,” jelasnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Dengan adanya perluasan kategori, program ini diharapkan bisa mencakup lebih banyak warga, termasuk para penyandang disabilitas, lansia, dan keluarga besar.

Proses Pendaftaran dan Ketersediaan Fasilitas

Pramono Mau Tambah Golongan Warga Naik akan melibatkan proses pendaftaran yang lebih mudah dan fleksibel. Saat ini, pendaftaran dilakukan melalui Bank DKI dan aplikasi Transjakarta, MRT Jakarta, serta LRT Jakarta. “Kami sedang menyiapkan kemudahan dalam registrasi, termasuk integrasi dengan layanan digital agar lebih praktis,” ungkapnya. Selain itu, Pramono juga berencana memperluas jangkauan ketersediaan fasilitas gratis, terutama di wilayah-wilayah yang masih kurang terjangkau oleh layanan transportasi umum.

Kelompok yang mendapatkan fasilitas gratis mencakup PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak, siswa KJP Plus, penghuni Rusunawa, Tim PKK, dan karyawan dengan gaji setara UMP. “Kami juga menambahkan kategori-kategori baru, seperti para penyandang disabilitas, lansia, dan warga yang bekerja di sektor informal,” jelas Pramono. Fasilitas ini bisa didaftarkan melalui sistem KLG Transjakarta, yang merupakan inovasi untuk memudahkan akses warga.

Pramono menegaskan bahwa perluasan golongan warga naik transportasi umum gratis akan dilakukan secara bertahap. “Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini bisa berjalan efektif dan tidak menyebabkan kekacauan di sistem transportasi,” tambahnya. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong penggunaan transportasi umum sebagai pilihan utama masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta.