Pramono Ancam Cabut KJP Pelaku Perundungan Bocah hingga Koma

Pramono Ancam Cabut KJP Pelaku Perundungan Bocah hingga Koma

Pramono Ancam Cabut KJP Pelaku Perundungan – Sebuah insiden perundungan serius yang menimpa seorang anak berusia 6 tahun di Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat, memicu reaksi tajam dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Bocah yang berinisial MWP tersebut mengalami kejang-kejang hingga tak sadarkan diri setelah dipersekusi oleh dua remaja, yang diduga menariknya ke tiang listrik di area taman Kramat Pulo. Pramono menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap pelaku, termasuk mencabut bantuan pendidikan yang diberikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), sebagai bentuk sanksi untuk menghentikan tindakan semena-semena tersebut.

Kasus Perundungan yang Berdampak Serius

Korban, MWP, tercatat sebagai anak yang tidak bisa bermain di taman tanpa penjagaan orang dewasa. Insiden terjadi pada Minggu (7/6/2026), saat dia ditarik oleh dua pelaku, LNG dan RVN, yang kemudian menyebabkan korban tersengat listrik. Nenek korban, Linda Reselin, mengungkap kejadian tersebut melalui rekaman CCTV yang terpampang di taman tersebut. “Saya lihat cucu saya dipersekusi oleh dua orang itu, dan dia bahkan tak bisa bergerak sendiri setelah kejadian,” katanya.

“Jika terbukti ada pembullyan, maka kami akan mencabut KJP dan KJMU dari pelaku. KJP adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang merata, tapi jika digunakan untuk tindakan kekerasan, itu harus dicabut,” ujar Pramono di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Dalam penyelidikan lanjutan, Pramono mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Satpol PP untuk memastikan pelaku diberi sanksi yang tepat. “Kami tidak ingin ada anak-anak yang merasa tak aman di lingkungan sekolah. KJP adalah simbol keadilan, tapi jika dijadikan alat untuk menindas, maka kami akan mengambil tindakan,” tambahnya.

Proses Penegakan Hukum

Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, tetapi hingga saat ini belum ada tindakan konkretnya terhadap pelaku. Linda mengatakan bahwa cucunya kini sudah sadar, namun masih trauma ketika bertemu orang. “Dia takut kalau ada anak lain yang menghampirinya,” ujarnya.

Pramono menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap perundungan dan kerusakan mental korban. “Kami berharap kejadian ini menjadi peringatan bagi seluruh pelajar Jakarta. Jika ada pelaku, maka mereka akan diberi hukuman sesuai aturan,” katanya dalam wawancara dengan Liputan6.com.

Dampak pada Komunitas Sekolah

Insiden ini memicu reaksi kuat dari komunitas sekolah dan orang tua. Banyak orang tua merasa prihatin karena anak-anak mereka bisa saja menjadi korban perundungan di lingkungan sekitar. “Kami menuntut pihak sekolah untuk lebih memperketat pengawasan,” ujar salah satu orang tua.

Selain itu, Pramono juga mengungkapkan bahwa pemerintah DKI Jakarta sedang mempertimbangkan perubahan kebijakan untuk memastikan program KJP tidak disalahgunakan. “Kami akan meninjau ulang cara distribusi KJP agar lebih transparan dan berdampak positif,” katanya.

Kebijakan KJP sendiri merupakan bagian dari program pendidikan gratis yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta kepada anak-anak dari keluarga miskin. Pemegang KJP diberi akses ke sekolah, buku, dan alat belajar, tetapi insiden ini menunjukkan bahwa ada pelaku yang memanfaatkan program tersebut untuk kejahatan.

Langkah Pemulihan dan Pencegahan

Dalam upaya pemulihan korban, pihak rumah sakit RSCM melaporkan bahwa kondisi MWP telah membaik, tetapi dia masih membutuhkan perawatan intensif. “Korban akan diberikan terapi untuk mengatasi trauma,” kata dokter di RSCM.

Pramono juga berencana untuk melibatkan sekolah-sekolah dalam pelatihan mencegah perundungan. “Kami ingin menjadikan KJP sebagai sarana pendidikan yang bermakna, bukan hanya kartu bantuan,” ujarnya. Tindakan ini diharapkan bisa memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan belajar yang aman.

Kasus ini menjadi bahan perdebatan antara kebijakan bantuan pendidikan dan akibatnya jika disalahgunakan. Banyak pihak menilai bahwa pemerintah perlu menambahkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, terutama di lingkungan sekolah. “Pemimpin harus bertindak cepat untuk menghindari korban lain,” kata satu aktivis pendidikan lokal.