Key Discussion: KSAD Maruli Bantah TNI Bongkar Sekolah Demi Koperasi Merah Putih di NTT

Key Discussion: KSAD Maruli Bantah TNI Bongkar Sekolah Demi Koperasi Merah Putih di NTT

Key Discussion – Dalam Key Discussion yang terjadi di tengah masyarakat, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak membantah tudingan bahwa TNI melakukan penggusuran terhadap Sekolah Dasar (SD) Wolomoni di Desa Niowula, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penolakan ini datang setelah berita tentang pembongkaran sekolah untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memicu kontroversi dan perdebatan luas. “Key Discussion ini penting untuk menyelaraskan antara kebutuhan pendidikan dan penggunaan lahan untuk usaha desa,” kata Maruli, yang ditemui di Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Perdebatan Soal Penggunaan Lahan Sekolah

KSAD Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa TNI tidak melakukan penggusuran langsung terhadap SD Wolomoni. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai kemungkinan ekstrem dan meminta pemeriksaan lebih lanjut. “Key Discussion antara TNI dan pihak desa masih terbuka, karena perlu diketahui alasan pasti penggunaan lahan sekolah,” jelasnya. Menurut Maruli, sekolah yang ada di Desa Niowula telah terdaftar dalam sistem pendidikan pemerintah, sehingga tidak mungkin ditiadakan tanpa proses resmi.

“Sekolah merupakansalah satu aset pendidikan desa yang harus dijaga. Key Discussion ini juga membuka ruang untuk masyarakat mengetahui lebih jelas tentang prosedur pembangunan yang diusulkan,” ujar Maruli dalam wawancara dengan Liputan6.

Pembongkaran SD Wolomoni disebut sebagai bagian dari upaya pembangunan KDMP, yang dianggap sebagai solusi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, sejumlah pihak mengkritik kebijakan ini karena terkesan mengabaikan hak-hak pendidikan. Video viral yang menunjukkan alat berat menggusur area sekolah memicu reaksi keras dari masyarakat setempat, termasuk protes di luar kantor desa. “Key Discussion antara pendidikan dan pengembangan ekonomi harus seimbang, bukan terjadi dengan cara mendadak,” kata salah satu warga Ende.

Klarifikasi dari Pihak Terkait

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende memberikan klarifikasi bahwa lahan sekolah tidak langsung dialihkan ke Koperasi Merah Putih. “Key Discussion yang terjadi selama ini terjadi karena masyarakat belum sepakat dengan rencana tersebut,” ujar Heron, warga setempat. Menurut Heron, penggunaan lahan SD Wolomoni untuk koperasi terjadi tanpa izin resmi, meski Kepala Desa Niowula mengaku telah memanggil alat berat secara spontan.

“Kepala desa justru memulai Key Discussion dengan tindakan mendadak, padahal lahan sekolah telah diserahkan oleh tokoh adat pada 1968 sebagai tempat pendidikan,” tambah Heron.

Sekolah Dasar Wolomoni, yang berdiri sejak 1968, dikenal sebagai pusat pendidikan bagi anak-anak di Desa Niowula. Lahan tersebut memiliki status resmi sebagai milik pemerintah, dan kebijakan pengalihan ke Koperasi Merah Putih dianggap melanggar aturan. “Key Discussion ini juga menyoroti pentingnya memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan,” kata Heron. Dalam peraturan terkait, jarak aman minimal 200 meter dari area sekolah harus dipertahankan, namun tindakan penggusuran dianggap melanggarnya.

Koperasi Merah Putih, yang diusulkan sebagai bentuk pengembangan ekonomi lokal, dinilai memiliki potensi kontribusi signifikan. Namun, penggusuran SD Wolomoni memicu kekhawatiran bahwa kebijakan ini justru mengorbankan kebutuhan pendidikan. “Key Discussion antara dua kepentingan ini harus dilakukan dengan transparan, bukan melalui aksi yang terkesan memaksa,” kata salah satu tokoh adat setempat. Ia menambahkan bahwa proses perekrutan lahan perlu melibatkan seluruh stakeholder, termasuk warga desa, sebelum pembangunan dimulai.

Perdebatan ini memicu Key Discussion di berbagai forum, termasuk media sosial dan media lokal. Banyak warga mengungkapkan bahwa SD Wolomoni merupakan tempat pendidikan yang vital bagi anak-anak di desa tersebut. “Pembangunan koperasi bisa dilakukan, tapi jangan sampai sekolah dihancurkan tanpa adanya kesepakatan bersama,” kata aktivis pendidikan yang turut berbicara. Dalam Key Discussion ini, TNI juga disebut sebagai pihak yang dianggap terlibat, meski KSAD Maruli menyangkal langsung.

Sebagai penutup, Key Discussion ini menjadi titik penting dalam memperjelas kebijakan penggunaan lahan. KSAD Maruli menegaskan bahwa TNI tidak bersalah dalam pembongkaran tersebut, sementara warga Ende berharap proses klarifikasi terus berlangsung. “Key Discussion ini justru membuka kesempatan untuk membangun kepercayaan antara TNI dan masyarakat,” pungkas Maruli. Dengan demikian, sektor pendidikan dan pengembangan ekonomi desa perlu dikoordinasikan secara lebih baik guna menghindari konflik yang bisa terjadi.