Topics Covered: Mensos Usul Tambah Anggaran Rp 22,49 Triliun Buat Sekolah Rakyat

Mensos Ajukan Usulan Tambahan Anggaran Rp22,49 Triliun untuk Sekolah Rakyat

Topics Covered – Jakarta, Liputan6.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang dikenal sebagai Gus Ipul, telah mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun untuk program Sekolah Rakyat di tahun 2027. Tujuan utamanya adalah memastikan program ini dapat berjalan secara optimal, terutama dalam menghadapi tantangan keuangan yang terus meningkat. Gus Ipul menegaskan bahwa pagu indikatif Rp84,71 triliun yang diberikan saat ini dianggap belum memadai untuk mendukung kebutuhan program secara menyeluruh.

Permasalahan Anggaran dan Keterbatasan Program

Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (10/6/2026), Gus Ipul menjelaskan bahwa terdapat 9 keterbatasan dalam anggaran Sekolah Rakyat yang berpotensi menghambat pelaksanaannya. “Izin pimpinan, ada beberapa catatan yang penting kami kemukakan. Pagu indikatif ini mengandung 9 keterbatasan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program,” ujarnya. Menurut Menteri Sosial, permasalahan utama meliputi pengalokasian dana operasional kantor yang berkurang, kebutuhan gaji dan infrastruktur yang tidak terpenuhi, serta keterbatasan dana untuk rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan ini terutama terlihat dalam penurunan anggaran Kementerian Sosial sebesar 25 persen selama dua tahun terakhir, dibandingkan tahun 2025. Meskipun tanggung jawab kementerian semakin meluas, termasuk pengelolaan Sekolah Rakyat, digitalisasi program bantuan sosial (bansos), dan pengembangan kartu usaha afirmatif, anggaran justru berkurang. Gus Ipul menyatakan bahwa kondisi ini memaksa pihaknya melakukan penyesuaian dalam alokasi dana.

Usulan Tambahan Anggaran dan Strategi Penyaluran

Usulan penambahan anggaran Rp22,49 triliun bertujuan untuk memperkuat kemampuan Kementerian Sosial dalam menjalankan Sekolah Rakyat sebagai salah satu prioritas nasional. Anggaran ini diharapkan dapat mengatasi defisit dana yang terjadi, terutama dalam aspek pembelajaran, fasilitas pendukung, dan kegiatan ekstrakurikuler. Gus Ipul juga menekankan pentingnya dukungan dari DPR untuk memastikan dana dapat dialokasikan secara efisien.

Menurut penjelasan Gus Ipul, peningkatan anggaran ini sangat diperlukan agar program Sekolah Rakyat dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap pemberdayaan masyarakat. “Kami harap Komisi VIII dapat membantu memperjuangkan peningkatan dana ini agar program prioritas nasional berjalan maksimal,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa anggaran yang ditambahkan akan digunakan untuk memperluas jangkauan program, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menjamin keberlanjutan operasional selama dua tahun ke depan.

Perluasan jangkauan tersebut ditargetkan untuk mencakup lebih banyak peserta didik dari keluarga miskin dan kelompok rentan. Gus Ipul menyoroti bahwa program Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga berperan dalam memberikan pelatihan keterampilan, pengembangan ekonomi, dan pengakuan sosial bagi peserta. Dengan anggaran tambahan, diharapkan program ini bisa mencapai tujuan tersebut secara lebih efektif.

Usulan ini juga dipandu oleh rencana penyesuaian kebijakan dalam penyaluran dana. Gus Ipul menjelaskan bahwa Kementerian Sosial telah melakukan pengalihan dana operasional kantor ke program yang lebih prioritas, termasuk Sekolah Rakyat. Hal ini menunjukkan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, meskipun keterbatasan tetap ada. “Operasional bansos tidak lagi dialokasikan, anggaran Sekolah Rakyat masih terbatas, serta pemberdayaan sosial belum mencapai tingkat optimal,” tambahnya.

Topics Covered dalam usulan ini mencakup kebutuhan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan koordinasi antarinstansi untuk memastikan program berjalan sinergis. Dengan tambahan anggaran Rp22,49 triliun, diharapkan Sekolah Rakyat bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kesenjangan pendidikan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Gus Ipul juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini tergantung pada komitmen pemerintah dan dukungan berbagai pihak terkait.