Main Agenda: Wamenkum Ungkap Alasan RUU Polri Dibahas Singkat

Wamenkum Ungkap Alasan RUU Polri Dibahas Singkat

Main Agenda dalam penyusunan RUU Polri memang menjadi fokus utama bagi pemerintah dan DPR. Dalam sidang paripurna yang berlangsung pada Selasa (9/6/2026), Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej, menjelaskan bahwa pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibatasi secara singkat karena hanya terdapat tujuh materi utama yang perlu ditinjau. Hal ini memungkinkan proses penyusunan RUU bisa berjalan lebih cepat dan efisien, sejalan dengan Main Agenda yang ingin menghadirkan perubahan struktural dalam kepolisian.

Isi Revisi RUU Polri dan Main Agenda

RUU Polri yang telah disusun mengandung sejumlah perubahan penting, di antaranya adalah penyesuaian tugas kepolisian agar lebih selaras dengan arah kebijakan presiden. Main Agenda ini juga mencakup peningkatan peran kepolisian dalam memastikan keamanan masyarakat secara lebih terpadu. Selain itu, rekrutmen anggota Polri diperbarui untuk memberikan peluang lebih luas bagi penyandang disabilitas, sebagai bagian dari keadilan dan inklusivitas dalam sistem pemerintahan.

“RUU Polri ini dipercepat pembahasannya karena hanya ada 20 substansi dan 7 materi utama yang menjadi Main Agenda. Materi pembahasan tersebut terfokus pada tiga poin utama, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan serta pelayanan kepada warga, serta menegakkan hukum,”

kata Eddy Hiariej. Ia menekankan bahwa revisi ini tidak mencakup perubahan yang terlalu luas, sehingga tidak memerlukan waktu pembahasan yang berlebihan.

Proses Pembahasan dan Keterlibatan Publik

Sebelum RUU Polri disahkan, Eddy Hiariej mengungkap bahwa proses penyusunan telah melibatkan masukan dari berbagai pihak. Ia menjelaskan bahwa rapat RDPU telah mengundang ahli dan masyarakat umum untuk memberikan pendapat. “Ini sejalan dengan Main Agenda yang ingin menjawab tantangan tata kelola kepolisian saat ini,” ujarnya. Namun, kritik terhadap kecepatan pembahasan masih muncul dari sejumlah pihak, yang menilai perlu ada perluasan ruang dialog dengan lembaga atau kelompok masyarakat lainnya.

Rapat paripurna ke-21 masa persidangan V tahun 2025-2026 menjadi titik balik penting dalam penyusunan RUU Polri. DPR memutuskan untuk menyetujui RUU tersebut dengan palu pengedahan, setelah mendengarkan laporan dari Ketua Komisi III, Habiburokhman. Menurut Eddy, Main Agenda RUU ini telah diupayakan agar selaras dengan visi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kepolisian dan memperkuat efisiensi tugas-tugas mereka.

Kontroversi dan Kritik terhadap RUU Polri

Sejumlah kritik muncul terkait kecepatan pembahasan RUU Polri. Beberapa pihak menilai bahwa Main Agenda yang diusung pemerintah terlalu sempit, sehingga mengabaikan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Meski demikian, Eddy Hiariej membela keputusan ini dengan menyebutkan bahwa revisi ini sudah mempertimbangkan berbagai aspek penting. “Main Agenda RUU Polri dirancang agar tidak menyimpang dari tujuan utama yaitu meningkatkan kinerja dan keterlibatan kepolisian dalam masyarakat,” jelasnya.

Pembahasan singkat ini juga mencerminkan efisiensi dalam menyusun RUU, terutama di tengah tekanan untuk menyelesaikan berbagai regulasi dalam waktu singkat. Namun, beberapa pihak menilai bahwa Main Agenda yang hanya terfokus pada tujuh materi utama mungkin mengabaikan isu-isu lain yang relevan, seperti penggunaan teknologi kepolisian atau pelibatan lembaga pemerintah daerah dalam pengawasan penyusunan RUU. Meski demikian, ada juga yang mendukung bahwa pembahasan singkat ini bisa mempercepat proses reformasi kepolisian.

Persiapan dan Rencana Penyusunan RUU Polri

Sebelum sidang paripurna, RUU Polri telah melewati berbagai tahapan, termasuk penyusunan rancangan oleh pemerintah dan penyempurnaan oleh DPR. Eddy Hiariej menyebutkan bahwa Main Agenda dalam RUU ini juga memperhatikan kebutuhan pengawasan terhadap kepolisian, agar bisa menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel. Ia menambahkan bahwa rencana ini adalah bagian dari upaya memperkuat peran kepolisian dalam menghadapi tantangan keamanan dan keadilan di era digital.

RUU Polri juga mengatur perubahan usia pensiun, di mana Bintara dan Tamtama diberi batas 59 tahun, sementara Perwira Pertama, Menengah, dan Tinggi tetap 60 tahun. Perubahan ini dianggap sebagai bagian dari Main Agenda untuk menyesuaikan struktur kepolisian dengan kebutuhan modern. Namun, ada juga yang menilai bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi lebih lanjut, terutama dalam hal keseimbangan antara kinerja anggota Polri dan kebutuhan tenaga kerja.

Konteks dan Tujuan RUU Polri dalam Main Agenda

RUU Polri yang dibahas mencakup berbagai isu aktual, seperti penyempurnaan tugas kepolisian di bidang keamanan dan pelayanan masyarakat. Main Agenda ini diharapkan bisa memperkuat peran kepolisian sebagai lembaga yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyesuaian regulasi ini dianggap penting untuk menghadapi tantangan baru, seperti peningkatan kriminalitas, perubahan kebiasaan masyarakat, serta kebutuhan pengawasan lebih ketat terhadap kegiatan kepolisian.

Dalam rangka memastikan RUU Polri mencerminkan Main Agenda yang tepat, pemerintah juga menyertakan berbagai data dan analisis terkait kebutuhan revisi. Eddy Hiariej menekankan bahwa RUU ini tidak hanya diusulkan untuk mengubah struktur organisasi, tetapi juga untuk memperkuat fungsi kepolisian dalam menjaga stabilitas nasional. “Main Agenda RUU Polri dirancang agar menjadi alat untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada sejak lama, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan kepolisian,” tambahnya.